Petisi Survivor Papua 2008

Survivor di Papua bersatulah, bangun solidaritas kaum tak bersuara!  Forum Survivor Papua di Biak pada tanggal 25- 28 Maret 2008. yang difasilitasi oleh PBHI, DEBAR (Debora-Barra), FOKER LSM  Papua dan Kontras Papua telah memfasilitasi  para korban tak bersuara untuk berbagi pengalaman pencarian keadilan yang dialami serta upaya-upaya penegakan hak asasi manusia di Tanah Papua.  Para Korban berasal dari Biak, Jayapura, Timika, Wasior dan Wamena. Forum ini telah berhasil membentuk suatu wadah dengan nama Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) yang artinya “memberi” dalam bahasa Biak, “gunung” dalam bahasa Amungme, “bungkusan” dalam bahasa Wamena Timur, “luas” dalam bahasa Wondamen. Pembentukan wadah ini, setelah belajar dari pengalaman pencarian keadilan kasus abepura, 7 desember 2000 ...

Perlindungan Hak Manusia Dalam Kuhp

SESUDAH demikian lama tanpa perubahan sama sekali (lebih dari satu abad berlaku hingga sekarang) mulai digulirkan usulan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikeluarkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Namun, tidak sedikit usulan ini yang menimbulkan persoalan dengan ketentuan hak-hak manusia. Persoalan yang muncul atas rancangan revisi itu adalah apakah aparat negara (state apparatus) mempunyai wewenang yang besar dalam mencampuri ...

Aparat negara (state apparatus) di Papua masih saja menimbulkan ketakutan atas penduduk sipil yang menandai berbagai dugaan pelanggaran hak-hak manusia yang berat (gross violation of human rights) seperti penyiksaan dan perlakuan kejam maupun kerja bakti secara paksa yang dialami sejumlah orang dalam sebulan terakhir. Koordinator Desk Daerah Konflik PBHI Laurent Mayasari mengungkapkan hal itu, Jumat (18/1) di Sekretariat Nasional PBHI, Jakarta, berdasarkan laporan yang disampaikan Keadilan, ...

Ada sebuah keinginan bersama, agar momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-dunia dapat dipergunakan untuk mengusung tema-tema hak ekonomi, sosial dan  budaya. Terlebih lagi untuk tema konflik agraria dan sengketa perburuhan (perselisihan hubungan industrial). Di mana, dalam perkembangannya konflik agraria tersebut telah menjadi konflik agraria dengan kekerasan yang melibatkan aparatur represif (bersenjata) negara melawan penduduk sipil (petani) yang mempertahankan hak-haknya. Juga di tengah badai krisis ...

Ketua Umum Golkar yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyampaikan pandangan bahwa demokrasi bisa dinomorduakan karena merupakan cara, alat, atau proses untuk meraih tujuan kesejahteraan rakyat. Kendati demikian, diharapkannya supaya demokrasi membawa manfaat (Kompas, 26 November 2007). Dalam hubungan itu, perlu dikemukakan bahwa demokrasi dan kesejahteraan harus pula ditempatkan dalam prinsip kewajiban negara (obligation of the state) untuk menghormati dan melindungi hak-hak sipil dan politik maupun ...

24 November 2007 Yayasan Bunda kasih di demo oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat sekitar, tetapi di situ terdapat atribut Front Pembela Islam (FPI). Faktanya bahwa, yayasan tersebut terdiri dari gedung sekolah, gedung ekstra kurikuler, ruang serba guna. Ruang serba guna tersebut yang selain untuk kegiatan lain-lain juga untuk ibadah sabtu minggu. 25 november 2007 ruang serba guna tersebut ingin direnovasi. Setelah demonstrasi kemudian diadakan perundingan ...

Mahkamah Agung sudah memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Securicor Indonesia. Namun, perusahaan belum mencapai titik temu dengan karyawan yang menggugat.  Alotnya pencapaian titik temu terjadi karena masing-masing pihak mempertahankan pendapat dan pandangan. Hery Budiarto, Manajer SDM Securicor Indonesia mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha memenuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Sejak 6 Juli lalu, Securicor telah memanggil karyawan untuk kembali bekerja. Namun, kata Hery, permintaan Securicor ...

Berita Lainnya...
Larangan Dan Sanksi Penyiksaan

Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” (torture) dengan “penganiayaan” (persecution). Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “penganiayaan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, karena jenis hukum keduanya juga berbeda. Dalam hubungannya dengan “penyiksaan”, sudah seharusnya negara (state) melarang perbuatan tersebut. Dengan melarangnya, maka tak ada alasan untuk terus-menerus membiarkan ...

Opini Lainnya...
Tentang Pertahanan Di Indonesia

Oktober 2005 Writing panel: Gunawan Studi Kebijakan, Divisi Analisa Kebijakan Publik, Pemantauan, dan Kampanye PBHI bab 1  buku putih dan merah darah   “Apapun Bisa Dilakukan oleh Militer,Kecuali Mendirikan Bayonet dan Duduk Diatasnya”“Tuhan Berpihak Kepada Bataliyon yang Terkuat”    Dua kutipan diatas adalah ucapan almarhum jenderal alteleri Napoleon Bonaparte, dipilih untuk menggambar sejarah dan perkembangan militer dalam konteks pertahanan dan keamanan di Indonesia. Militer Indonesia dalam sejarahnya tidak pernah satu fungsi: pertahananan (apapun bisa dilakukan), yang secara doktrinnya dikenal sebagai ...

Opini Lainnya...
Stop Mengancam Komnas Ham

Siaran Pers PBHI No.:  006/SP-PBHI/IV/2008 Upaya mantan Panglima ABRI/Menhankam Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengingatkan semua pihak termasuk Komnas HAM untuk melanggar hak-hak prajurit dan perwira purnawirawan TNI, yang juga didukung oleh pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan pernyataan kecaman dari 600 purnawirawan TNI-Polri, justru telah menimbulkan dugaan sebagai bentuk untuk melepaskan tanggung ...

Opini Lainnya...