Percepatan KUHAP merupakan Tantangan bagi Kepolisian

Jakarta, Berlarut larutnya proses pembaruan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP),  merupakan hal yang menggelisahkan. “ Kebutuhan pembaruan hukum acara pidana merupakan hal yang mendesak. Ada sebelas prinsip hak tersangka dan terdakwa yang harus dijadikan acuan dalam pembaruan KUHAP. Perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa merupakan kewajiban negara” demikian yang disampaikan oleh Suryadi Radjab dalam diskusi publik bertema “Mendorong Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Berbasis Hak Manusia” yang diselenggarakan oleh PBHI pada 14 Desember 2011. “Tersangka dan terdakwa memiliki keistimewaan, mereka secara langsung berada dibawah kontrol negara. Sehingga hak haknya wajib untuk dihormati dan dilindungi” lanjut Suryadi.

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam diskusi ini adalah ketiadaan mekanisme kontrol bagi aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakkan hukum.  Hal ini dinyatakan oleh, Puspo Adjie dari Komisi Kejaksaan.“Banyaknya penyelewengan atau jual beli itu diranah diskresi yang tidak dapat dikontrol. Ranah ini seperti penahanan yang sangat subjektif. Hanya ada pertimbangan dari pihak yang memiliki kekuasaan” . Puspo Adjie juga berharap dalam pembaruan KUHAP pasal pasal karet yang multitafsir dapat diminimalisir.

Mekanisme kontrol terhadap wewenang kepolisian dalam penahanan, dalam naskah pembaharuan KUHAP versi Kemenhukham diserahkan pada Hakim Komisaris. Gagasan tentang Hakim Komisaris ini merupakan salah satu faktor keberatan Kepolisian atas naskah revisi KUHAP. “ Dampak daripada pemberlakuan lembaga baru adalah hal yang mungkin akan memunculkan hal yang berefek pada penegakan hukum itu sendiri. Dampak ini akan menjadi dampak negatif. Kelembagaan hakim komisaris akan menjadi kontraproduktif terhadap proses penegakan hukum, termasuk aspek taktis, dalam hal kondisi geografis di Indonesia. Tidak semua hakim komisaris mau ditempatkan di pedalaman. Selain persoalan moda transportasi  yang terbatas” begitu menurut Yan Fitri, Kepala Bagian Kerjasama Antar Lembaga Mabes POLRI.

Gagasan tentang hakim komisaris sebenarnya diusung oleh Tim Perumus KUHAP yang didalamnya terdiri dari instansi penegak hukum termasuk Kepolisian dan para akademisi. Menurut Ketua PBHI Nasional, Angger Jatiwijaya keberatan kepolisian terhadap gagasan hakim komisaris dalam revisi KUHAP tidak cukup beralasan “kekhawatiran berbagai pihak tentang sarana dan prasarana yang diperlukan bagi adanya hakim komisaris, dengan mempertimbangkan kondisi geografis di Indonesia, merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan mengingat kemajuan teknologi dan transportasi, serta semangat yang tinggi dalam memajukan hak-hak manusia, yang saat ini tidak hanya sebatas ratifikasi namun tercantum dalam konstitusi”. “Hal ini menjadi landasan dalam melaksanakan kewajiban negara dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak manusia” lanjut Angger Jati Wijaya. (est)

berita lainnya