PBHI bekerjasama dengan Yayasan Tifa menyelenggarakan diskusi terfokus dengan tema “Memperkuat Akses Terhadap Keadilan Melalui Blue Print Kebijakan Bantuan Hukum Nasional”. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dalam penyusunan blue print yang diinisiasi oleh masyarakat sipil untuk mendapatkan berbagai ide, gagasan dan masukan dari multistakeholders. Seperti yang diketahui, sampai saat ini Pemerintah belum memiliki arah kebijakan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan bantuan hukum masyarakat serta penguatan akses terhadap keadilan. Julius Ibrani selaku koordinator penulis blue print memaparkan kerangka penulisan serta isu-isu krusial yang akan diangkat dalam blue print ini. PBHI menilai diperlukan identifikasi secara mendalam mengenai hambatanhambatan utama dalam penyelenggaraan bantuan hukum dari berbagai pihak, sebagai bahan untuk menyusun rencana tindak lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum. Berbagai pihak yang hadir dalam kesempatan ini terdiri dari berbagai unsur, seperti: pemerintah, organisasi advokat, organisasi bantuan hukum, perwakilan kelompok minoritas dan rentan serta lembaga riset yang turut aktif memberikan berbagai sumbangsih pemikirannya. (GS)
