PETISI MASYARAKAT SIPIL
Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya
Negara Republik Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang, kelompok atau keluarga, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Di negara ini kekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian negara Indonesia. Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak rakyat di negara ini.
Cukup sekali saja rakyat mengalami rezim otoriter yang dikuasai oleh Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya selama 32 tahun. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada masa Orde Baru dan kekayaan negara pada masa itu dinikmati secara terbatas oleh segelintir elite yang berada dalam lingkaran kekuasaan Soeharto. TAP MPR X/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara semasa Pemerintahan Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. TAP MPR menegaskan bahwa hal itu tidak boleh terulang di masa depan.
Kami masyarakat sipil menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika Konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan Negara sebagaimana tertuang di dalam Konstitusi dan mengancam hak-hak konstitusional warga.
Gibran tidak layak menjadi Calon Wakil Presiden karena lahir dari proses yang merusak etika kehidupan bangsa dan tidak konstitusional. Pencalonan Gibran menginjak-injak akal sehat kita dalam berbangsa dan bernegara serta mengingkari Konstitusi. Hal ini terlihat secara terang benderang ketika terjadi pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kekuasaan untuk memuluskan langkah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi. Pembajakan yang sarat dengan nepotisme tersebut sulit dibantah mengingat Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu, memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi dan memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto jelas sarat KKN.
Putusan MKMK yang jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat tidak digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi, bahkan membatalkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Pada realitasnya, Gibran tetap dan terus dicalonkan. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara. Mereka tidak lagi memperdulikan etika dan prinsip-prinsip dasar dalam Konstitusi Negara. Semua hal diakali demi mengamankan dan melanggengkan kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya.
Sementara Prabowo juga sesungguhnya tidak pantas untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai Presiden Indonesia mendatang, mengingat dia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Prabowo Subianto dipecat dari dinas kemiliteran karena terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut. Hingga saat ini, Prabowo cenderung menghindar dari proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM.
Di sisi lain selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup melalui proyek Food Estate, terutama di Kalimantan Tengah. Proyek tersebut telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan konflik agraria.
Kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran tidak pantas dan tidak layak dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Sudah saatnya demokrasi dan konstitusi diselamatkan, agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya, akan tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia seluruhnya.[]
Jakarta, 1 Februari 2024
Organisasi:
- Imparsial
- WALHI
- ELSAM
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
- KontraS
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Centra Initiative
- SETARA Institute
- PERLUDEM
- HRWG
- ICJR
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- Migrant CARE
- IKOHI
- PIKUL
- FRD (Forum Rakyat Demokratik) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa
- The Institute do Ecosoc Rights
- LBH Masyarakat
- Forum de Facto
- Lingkar Madani Indonesia
- Public Virtue
- Transparansi Internasional Indonesia (TII)
- Social Movement Indonesia (SMI)
- Caksana Institute
- Medialink
- Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK) Malang
- LBH Pers
- Yayasan TIFA
- Lingkar Kajian Demokrasi dan HAM (Link-DeHAM) FISHIPOL UNY
- Maluku Crisis Center (MCC)
- Moluccas Democratization Watch (MDW)
- Gerakan Lintas Budaya Foundation (GLBF)
- Lembaga Advokasi dan pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel
- Forum Bhinneka Tunggal Ika
- SAJAJAR
- KAPAL Perempuan
- Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel
- Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) Indonesia – Malang
- Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) – Malang
- Yayasan Bina Swagiri Indonesia (YBSI)
- Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
- YKPM Sulsel
- Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta
- YTM Sulawesi Tengah
- Rumpun Malang
- Swaranusa Institut Kulonprogo
- Cak Timur Surabaya
- Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif (FORMASI Disabilitas)
- Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan
- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Jogjakarta.
- Koalisi NGO HAM (Aceh)
- Institut Dayakologi
- Ide dan Analitika Indonesia (IDEA)
- KontraS Aceh
- Rumah Mama Sulawesi Selatan
- Yayasan Cahaya Guru (YCG)
- Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta
- SAFEnet
- ASPPUK
- Forum LSM DIY
- Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
- Koalisi Lintas Isu DIY
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
- Yayasan Satu Keadilan (YSK)
- Bidang Keadilan dan Perdamaian
- Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN)
- International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
- Sikola Mombine, Sulawesi Tengah
- Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN SPRI)
- Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) DKI Jakarta
- Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
- GeRAK ACEH
- Komunitas Penggiat Lingkungan Untuk Perubahan
- Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel
- Sekolah Rakyat Petani PAYOPAYO Sulsel
- Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia
- Radar Demokrasi Indonesia (RDI)
- Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK Indonesia)
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
- Forum Cik Ditiro Yogyakarta
- Lingkar Keadilan Ruang
- Indonesian Parliamentary Center (IPC)
- SGRC Indonesia
- Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
- Samahita Foundation
- DROUPADI
- Institut DIAN/Interfidei, Yogyakarta
- Kelompok Tani Kampung Bayam MADANI
- WALHI Maluku Utara
- WALHI Nusa Tenggara Barat
- Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan
- Yayasan Masagena Center Sulawesi Selatan
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
- WALHI Jawa Barat
- Perempuan Berkisah
- WALHI Riau
- WALHI Yogyakarta
- Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak
- Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
- WALHI Aceh
- WALHI Kalimantan Barat
- SOBAT KBB
- Pelita Padang
- Paritas Institute
- YLBHI-LBH Yogyakarta
- WALHI Kalimantan Selatan
- WALHI Kepulauan Bangka Belitung
- HMI Komisariat Hukum Universitas Brawijaya
- WALHI Jawa Timur
- WALHI Kalimantan Tengah
- Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya
- LYMI Malang
- WALHI Sulawesi Barat
- WALHI Sulawesi Selatan
- Konsil LSM Indonesia
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)
- KEMITRAAN
- WALHI Jambi
- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
- WALHI Sulawesi Tenggara
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Sulawesi Tenggara
- Komunitas Desa (Komdes Sulawesi Tenggara)
- JALA PRT
- YAPPIKA
- Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Cahaya Perempuan WCC
- Katahati Institute (Aceh)
- Forum LSM Aceh
- WALHI Jawa Tengah
- WALHI Sumatera Barat
- Institute Cross Cultural Studies
- Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
- WALHI Bengkulu
- NOMADEN
- Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB)
- Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember
- Yayasan Pujiono Centre Indonesia
- WALHI Sulawesi Tengah
- WALHI Lampung
- Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
- WALHI Nusa Tenggara Timur
- WALHI Papua
- WALHI Jakarta
- Federasi KontraS
- KOPEL Jabodetabek
Individu:
- Suciwati (Istri Alm. Munir)
- Sumarsih (Ibu Kandung Wawan, Korban Semanggi I, 13 November 1998
- Paian Siahaan (Orang Tua Korban Penghilangan Paksa 1997/1998, Ucok Munandar Siahaan)
- Romo Frans Magnis-Suseno (Filsuf)
- Halida Nuriah Hatta (Pemerhati Masalah Kenegaraan/Sarjana Ilmu Politik)
- Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D. (Ilmuwan Politik)
- Prof. Sulistyowati Irianto (Akademisi UI)
- Prof. Muhammad AS Hikam (President University)
- Prof Dr Zuly Qodir (Sosiolog)
- Prof. Dr. Masduki (Akademisi UII-Aktivis Media)
- Petrus Hariyanto (Korban Penangkapan dan Penculikan Aktivis)
- Butet Kartaredjasa (Seniman/Budayawan)
- Riri Riza (Sutradara)
- Happy Salma (Artis)
- Olivia Zalianty (Artis)
- Faisal Basri (Ekonom)
- Eep Saefulloh Fatah (Ilmuwan Politik)
- Romo Antonius Benny Susetyo
- Pdt. Victor Rembeth (Rohaniwan Kristen)
- KH Rakhmad Zailani Kiky (Kepala LPL)
- Zumrotin K Susilo (Aktivis Senior)
- Roichatul Aswidah, M.A.
- Pandji Pragiwaksono (Komika)
- Ray Rangkuti (Lima Indonesia)
- Usman Hamid (Public Virtue)
- Mangadar Situmorang, Ph.D (Akademisi)
- Okky Madasari (Sosiolog dan Sastrawati)
- Dr. Zainal Arifin Mochtar (Akademisi)
- Dr. Widodo Dwi Putro (Akademisi)
- Bivitri Susanti (Akademisi)
- Feri Amsari (Akademisi)
- Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si (Akademisi)
- Wahyu Susilo (Korban Penangkapan, adik Wiji Thukul, Korban Penghilangan Paksa 1997-1998)
- John Muhamad
- Andi Panca Kurnia (Watchdoc)
- Ghufron Mabruri
- Asfinawati
- Muhammad Isnur (YLBHI)
- Julius Ibrani
- Yati Andriyani
- Nong Darol Mahmada
- Adnan Topan Husodo (Aktivis Anti korupsi)
- Benny D Setianto (Unika Soegijapranata)
- Togap Marpaung, Inspirator Gerakan Anti KKN Alumni UI (GAKKNAUI)
- Abdur – Abdurrahim Arsyad (Komedian)
- Jimmy Radjah (Jurnalis)
- Ikhsan Tualeka
- Heru Hendratmoko
- Ramadhaniati, Direktur LP2M Padang
- Nurlia Dian Paramita (Pegiat Pemilu-JPPR)
- Aji Pangestu (Pegiat Pemilu-JPPR)
- Ririn Sefsani (Aktivis ‘98 dan Pegiat Bumikecil)
- Airlangga P Kusman (Sosiolog)
- Sugeng Bahagijo (Aktivis Senior)
- Iwan Misthohizzaman (Aktivis, Tangerang Selatan)
- Henrek Lokra
- Alita Karen (Makassar)
- Karno Batiran (Pengorganisir Rakyat, Sulawesi Selatan)
- Budhis Utami (Depok, Jawa Barat)
- Mulyadi Prayitno (Aktivis)
- Jojo Rohi (Pemantau Pemilu – KIPP)
- Muhammad Ansor
- Miryam Nainggolan
- Lusia Palulungan
- Emmy Astuti
- Trisna Dwi Yuni Aresta (Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UI)
- Ariel Sinaga (Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UI)
- Jopie Papilaja (Dosen dan Mantan Walikota Ambon)
- Deddy Prihambudi
- Bonar Tigor Naipospos (Aktivis Senior)
- Raja Asdi (Gerakan Lintas Budaya Foundation/GLBF)
- Yohanes da Masenus Arus
- Rio Ayudhia Putra (Lintas Generasi AKTIVIS PRO JAKARTA)
- M. Beniqno Nasha Mahatma (Pengusaha muda)
- Ade Miranda (Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Solo)
- Nael Renate Wicaksono (Pekerja Start-up)
- Arreliyan Putra Mahendra (Pekerja Swasta)
- Didi Oerip Affandi
- Jack Faisal (Solidaritas Masyarakat Jakarta Utara/SMJU)
- Adjie Rimbawan (FASTA)
- Rafendi Djamin (Penggiat HAM)
- Arimbi Heroepoetri
- Audy Wuisang (DPP PIKI)
- Maskur Hasan (Aktivis, Temanggung)
- Steve Josh Tarore (Aktivis Radar Demokrasi Indonesia)
- Arjuno Putra Aldino (GMNI)
- A. Nina Basira (Makassar)
- Muhammad Hafiz, M.Sos
- Firdaus Hasan (Makassar)
- Listia Suprobo (Pegiat Kebhinekaan, Yogyakarta)
- Ellen Kusuma
- Ni Loh Gusti Madewanti
- Ayu R. Yolandasari
- Eko Prasetyo (SMI)
- Pdt. A. Elga J. Sarapung (Yogyakarta)
- Zain N. Haiqal
- Darwin Darmawan (Tokoh Agama, Jawa Barat)
- Farisah Shabrina Mujahidah
- Zenzi Suhadi
- Syahrin Shafa Akhsania
- Haikal Alfarizi
- Teuku Kemal Fasya (Akademisi Aceh)
- Kisran Makati (PUSPAHAM SULTRA)
- Imanche Al Rachman
- Damairia Pakpahan
- Cyprianus Lilik Krismantoro Putro (Yogyakarta)
- Patrick Pasassung (Sulawesi Tenggara)
- Ika Ardina
- Arivia Dara
- Charles Simabura
- Ani Soetjipto
- Agus Sulistyo Christinawati (Purbalingga)
- Ahmad Masihudin (Aktivis, Jakarta)
- Ahmad SM
- Eliakim, Jaringan Antar Iman Indonesia
- Ahmad Zainuddin, S.Pd, M.Fil. (Akademisi)
- Basilisa Dengen (Anggota Watch Indonesia! e.V. Berlin)
- Cut Asmaul Husna (Akademisi)
- Giyatmi (Akademisi)
- Janty Jie (Diaspora Indonesia peduli demokrasi)
- Kandali Ahmad Lubis (Jakarta)
- Maria Anik Tunjung Wusari
- Muslimin Abdilla, Guru, Jombang
- Roedy Haryo Widjono AMZ (Budayawan, Samarinda)
- Siswo Mulyartono (Pegiat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan)
- Sri Rusminingtyas
- Sylvia Tiwon
- Tety Sumeri
- Titi Irawati (Ibu rumahtangga)
- Mohammad Ali
- Kamila Andini (Sutradara)
- Joni Sujarman (Aktivis 98)