Violations of International Treaties: Threatened Vulnerable Groups during The Russia-Ukraine Warfare

Russia’s invasion towards Ukraine leaves a devastating trail in its wake, threatened communities and impacted infrastructure serve as a prominent proof of the hostile armed conflict between the two. Yet, despite its militant attempt, Russia keeps upholding its claims of “Pre-emptive strike” and “Preventing Genocide” while coating its armed troops as peacekeeping operations. This paper…

PBHI Usulkan Polri di Bawah Kementerian!

Sesudah mengamati berulangnya konflik antara Mabes Polri melawan KKP, PBHI mengusulkan keberadaan Polri dialihkan dari Presiden kepada sebuah Kementerian, apakah di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementeri Hukum dan HAM (Kemenkumham). Karena, konflik ini sudah mengindikasikan dugaan pelanggaran hak-hak manusia yang menimpa seorang yang kebetulan sebagai Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Demikian usulan yang…

Catatan Hak Hak Manusia 2014

Tahun 2014 telah ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) legislatif (DPR, DPD dan DPRD) serta pemilu presiden. Komposisi DPR telah bertambah satu partai politik baru, serta terbentuk dua koalisi, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kedudukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah digantikan oleh Joko “Jokowi” Widodo sejak 20 Oktober. Harapan…

Bantuan Langsung Susahkan Masyarakat

Dengan dalih penghematan APBN, pemerintah rela menjadikan rakyatnya sebagai korban. Betapa tidak, sebelum kebijakan menaikan BBM, harga-harga kebutuhan pokok sudah naik duluan.Sebagai pelipur lara mengatasi dampak kenaikan BBM bagi masyarakat miskin, 15, 5 juta rumah tangga dibagikan BLSM oleh pemerintah dengan alokasi Rp6,32 triliun dengan besaran bantuan Rp150 ribu perbulan. Pembagiannya dikucurkan tiap dua bulan…

“Imagologi” Pemberantasan Korupsi

Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 22 kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejati Sumbar meninggalkan tanda tanya besar terhadap masa depan pemberantasan korupsi. Sederhananya, akankah penanganan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) berjalan dengan baik jika hanya dengan cara yang biasa-biasa saja? Citra Semu Penanganan Korupsi Mengulang kembali sindiran…

Mengurai Budaya Kekerasan dan Penyiksaan

Sejak 12 Desember 1997, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 26 Juni sebagai peringatan anti kekerasan atau The International Day In Support of Victims of Torture (hari internasional mendukung korban penyiksaan) atau lebih dikenal dengan istilah hari anti penyiksaan. Budaya Kekerasan Aparat Fenomena kekerasan dan penyiksaan seakan tidak ada habisnya dalam proses penegakan hukum, khususnya…

Quo Vadis Officium Nobile Advokat

Dinamika Profesi Advokat di Indonesia Kondisi ini sangat disayangkan, ditengah upaya-upaya para advokat menjaga martabat profesi advokat sebagai profesi yang mulia dan profesi yang terhormat. Kejadian-kejadian seperti kasus diatas sungguh ironis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dinamika organisasi profesi advokat sangat tinggi, bahkan kerap berujung konflik. Sehingga dalam perkembangannya selalu dinamika profesi advokat selalu mengalami…

Anak Diluar Pencatatan Perkawinan (Status dan Haknya)

Pasca diputuskannya pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (“UU Perkawinan”) yang diajukan oleh Machica Mochtar seorang isteri sirri alm Moerdiono yang kita kenal sebagai Menteri Sekretaris Negara di zaman Orde Baru. Indonesia memiliki ketentuan khusus untuk anak yang tidak tercatat dalam hasil perkawinan. Pada pokoknya putusan…

Masih Dicari Hukum Yang Pro Kemerdekaan Berpendapat

Kemerdekaan Berekspresi terutamanya kemerdekaan berpendapat memiliki sejumlah alasan menjadi kenapa salah satu hak yang penting dan menjadi indikator terpenting dalam menentukan seberapa jauh iklim demokrasi di sebuah negara dapat terjaga. Menurut Toby Mendel (2008) bahwa “Terdapat banyak alasan mengapa kebebasan berekspresi adalah hak yang penting, pertama-tama karena ini adalah sebagai dasar dari demokrasi, kedua kebebasan…

Pernyataan Sikap Bersama: Kejahatan Kemanusiaan World Bank Dan IMF

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Koalisi Anti Utang (KAU), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Jakarta, Serikat Buruh Jabotabek (SBJ), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Komite Mahasiswa Anti Imperialisme (KMAI), Kesatuan Aksi Mahasiswa LAKSI 31 (KAM LAKSI 31). Pendahuluan Pernyataan…