Studi Perbandingan Produk Minol & Tembakau

Buku

Dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli 203, Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau menyelenggarakan Diseminasi Penelitian Penguatan Kebijakan Perlindungan Anak dari Produk Zat Adiktif: Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau. Dengan ini, kami mengajak untuk hadir dalam kegiatan Webinar Diseminasi studi tersebut, pada: Selasa,…

DEMOKRASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PARTISIPASI PUBLIK

Buku

Dalam rangka menjamin prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Negara yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu syarat sebuah negara disebut menganut sistem demokrasi adalah menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Bahwa konsepsi peradilan yang bebas dan tidak…

Buku Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan

Buku

Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…

Catatan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022

Buku, Kajian

Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…

Policy Review : Regulasi Pengendalian Tembakau Minus Standar HAM

Buku

Diskursus tentang pengendalian tembakau yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan kesehatan banyak ditemukan; baik dalam bentuk tulisan populer-ilmiah, instrumen hak asasi manusia internasional (konvensi/perjanjian) maupun perbincangan di kehidupan sehari-hari. Signifikansi pengendalian tembakau menjadi krusial karena apabila merujuk pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), sejatinya, setiap negara pihak terikat untuk: “mengakui…

MODEL PENGKADERAN PBHI

Buku

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia merupakan organisasi yang didirikan dengan semangat pembelaan terhadap para korban struktural kekuasaan khususnya bagi para korban Pelanggaran HAM dan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Modul Perkaderan ini disusun diharapkan dapat menjadi agenda reformasi Kepengurusan dan pembenahan aturan main organisasi PBHI secara keseluruhan. Selamat Membaca …

Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia

Buku

Sejak dikeluarkannya UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkotika. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberian sanksi pidana kepada pengguna narkotika tidak membawa dampak menurunnya angka perdagangan gelap narkotika, malah justru menimbulkan permasalahan baru. Karena…