Studi Perbandingan Produk Minol & Tembakau

Dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli 203, Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau menyelenggarakan Diseminasi Penelitian Penguatan Kebijakan Perlindungan Anak dari Produk Zat Adiktif: Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau. Dengan ini, kami mengajak untuk hadir dalam kegiatan Webinar Diseminasi studi tersebut, pada: Selasa,…

DEMOKRASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PARTISIPASI PUBLIK

Dalam rangka menjamin prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Negara yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu syarat sebuah negara disebut menganut sistem demokrasi adalah menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Bahwa konsepsi peradilan yang bebas dan tidak…

ANALISA MASALAH-MASALAH DALAM RKUHP (PASCA 24 NOVEMBER 2022)

Bingung kenapa banyak pihak menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)? Ngga tau mau mulai cari informasi dari mana? Unduh analisa masalah-masalah dalam RKUHP yang dihimpun oleh Aliansi NasionalReformasi KUHP! Namun, perlu diingat: proses pembentukan RKUHP tidak transparan dan tidak partisipatif nih! Ini merupakanwujud pembatasan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang sangat penting ini.…

Buku Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan

Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…

Catatan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022

Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…

Policy Review : Regulasi Pengendalian Tembakau Minus Standar HAM

Diskursus tentang pengendalian tembakau yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan kesehatan banyak ditemukan; baik dalam bentuk tulisan populer-ilmiah, instrumen hak asasi manusia internasional (konvensi/perjanjian) maupun perbincangan di kehidupan sehari-hari. Signifikansi pengendalian tembakau menjadi krusial karena apabila merujuk pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), sejatinya, setiap negara pihak terikat untuk: “mengakui…