KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG: MASYARAKAT DESAK PRESIDEN SEGERA BERTINDAK

Siaran Pers KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG: MASYARAKAT DESAK PRESIDEN SEGERA BERTINDAK Jakarta, 28 Maret 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil mengirimkan permohonan kepada Presiden untuk bertindak terhadap kekosongan jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial. Koalisi tersebut diwakili oleh Julius Ibrani selaku Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI dan juga anggota Koalisi Pemantau Peradilan, Boyamin Saiman…

Lagi Kekerasan terhadap OAP: Pendekatan Sekuritisasi berujung Penjajahan Hak Asasi Warga Papua

Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Lagi Kekerasan terhadap OAP: Pendekatan Sekuritisasi berujung Penjajahan Hak Asasi Warga Papua Video penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang direndam dalam drum berwarna biru berisi air dan mengalami berbagai tindak penyiksaan seperti dimaki, dipukul, dicambuk, disayat dan ditikam hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa menimbulkan…

MAHKAMAH KONSTITUSI TOLAK GUGATAN PT GKP: PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA TIDAK UNTUK PERTAMBANGAN

SIARAN PERSTim Advokasi Anti-Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Demi Kemanusiaan (Terpukau) “MAHKAMAH KONSTITUSI TOLAK GUGATAN PT GKP: PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA TIDAK UNTUK PERTAMBANGAN” Jakarta, 21 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk Seluruhnya” atas uji materil yang dilakukan PT Gema Kreasi Perdana. Atas Putusan tersebut Tim…

Sidang Komite HAM Sipol PBB: Pemerintah RI Berlindung di Soal-soal Prosedural, Jauh dari Substansial

[Jakarta, 12 Maret 2024] – Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Hak-hak Sipil dan Politik (Sipol) menilai, pemerintah menggunakan sejumlah prosedur dan program dalam menjawab sejumlah isu dalam sidang Komite HAM Sipol PBB di Jenewa, 11–12 Maret 2024. Jawaban-jawaban prosedural seperti dibentuknya Keppres penyelesaian pelanggaran HAM berat non yudisial, rencana aksi nasional (RAN) HAM, dll belum…

100 Hari Pasca Firli Bahuri Ditetapkan sebagai Tersangka: Proses Hukum Lambat, Kapolri Harus Turun Tangan Mengevaluasi Kerja Polda Metro Jaya!

Siaran Pers 100 Hari Pasca Firli Bahuri Ditetapkan sebagai Tersangka: Proses Hukum Lambat, Kapolri Harus Turun Tangan Mengevaluasi Kerja Polda  Metro Jaya! Pada hari ini, Jumat, 1 Maret 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyambangi markas besar kepolisian republik Indonesia. Adapun kehadiran Koalisi guna mengantarkan surat pemberitahuan terkait lambatnya proses hukum dugaan tindak pidana korupsi mantan…

Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan

Rilis Pers Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan Pada 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Letjen (purn) Prabowo Subianto. Gelar serupa pernah disematkan kepada sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat menteri. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono,…

PBHI dan EKOMARIN Gugat Pemerintah Jepang: Stop Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima ke Laut

Siaran PersTim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim TAMPAR) PBHI dan EKOMARIN Gugat Pemerintah Jepang: Stop Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima ke Laut Jakarta, 22 Februari 2024 – PBHI bersama Ekomarin yang tergabung dalam Tim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun (Tim TAMPAR) melayangkan gugatan ke Pemerintah Jepang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan pasca…

Pemilu Dibajak Rezim, Penghentian SIREKAP dan Rekapitulasi Suara Manual Akal-akalan KPU untuk Kepentingan Terselubung: Gunakan Hak Angket DPR!

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Pemilu Dibajak Rezim, Penghentian SIREKAP dan Rekapitulasi Suara Manual Akal-akalan KPU untuk Kepentingan Terselubung: Gunakan Hak Angket DPR!” Sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pleno terbuka…

Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim” Berbagai bentuk kecurangan maupun pelanggaran terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya adalah pernyataan Ketua KPU, Hasyim As-‘ary, yang menyatakan boleh membawa ponsel (HP) ke…

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Periksa Kembali Prabowo Subianto dalam Kasus Kejahatan Penghilangan Paksa Aktivis 97-98

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Periksa Kembali Prabowo Subianto dalam Kasus Kejahatan Penghilangan Paksa Aktivis 97-98 Pada 13 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menyerahkan surat desakan dan menyelenggarakan aksi simbolik di depan Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar dapat menuntaskan Kasus Kejahatan Pelanggaran HAM berat masa lalu,…