“TAUD: KEBEBASAN SIPIL MEMBURUK, DEMOKRASI AMBRUK”

[SIARAN PERS HARI DEMOKRASI INTERNASIONAL] TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI (TAUD) Laporan Freedom in the World 2020, menempatkan Indonesia pada 61 poin dengan kategori “bebas sebagian”. Bersamaan dengan itu, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Laporan Indeks Demokrasi yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3 (turun dari skor 6.48). Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia…

“KEBAKARAN DI LAPAS TANGERANG: BERAKAR DI KEBIJAKAN, DIPERBURUK KETIDAKMAMPUAN PENGELOLAAN, BERUJUNG PADA PELANGGARAN HAM”

[8/9/21] Pukul 01.50 WIB, Blok C Lapas Klas I Tangerang kebakaran dan mengakibatkan 41 orang meninggal, 8 luka berat, dan 73 luka ringan. PBHI turut berduka cita yang mendalam untuk Warga Binaan yang menjadi korban dan keluarganya. PBHI menyoroti beberapa hal krusial. Pertama, terjadinya kebakaran membuktikan bahwa infrastruktur Lapas (bangunan) tidak layak huni karena tidak…

Penyiksaan terhadap Anak oleh TNI Bertambah, Usut Tuntas Melalui Peradilan Umum

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras dan mengutuk tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan prajurit TNI yang berdinas di di wilayah Kodim 1627 Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Serka AOK dan Serma B kepada seorang anak berusia 13 tahun, berinisial PS (selanjutnya disebut korban), pada tanggal 19 Agustus 2021. Penyiksaan tersebut dilakukan dengan dalih…

PENYIKSAAN ANAK OLEH ANGGOTA TNI DI NTT: URGENSI TINGGI KEBIJAKAN ANTI-PENYIKSAAN DAN REFORMASI PERADILAN MILITER

Jakarta, 23 Agustus 2021 – PBHI mengutuk tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh 2 Anggota TNI a/n Serma MSB dan Serka AODK terhadap anak berusia 13 tahun (PS/Korban). MSB dan AODK menuduh PS mencuri HP, kemudian MSB dan AODK diduga kuat menyndut tangan PS/Korban dengan rokok yang masih menyala, lalu memukul PS/Korban dengan benda tumpul seperti…

SURAT TERBUKA PENETAPAN KASUS PEMBUNUHAN MUNIR SEBAGAI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT

Yth.Komnas HAM RIJl. Latuharhary No. 4B, Kelurahan MentengJakarta Pusat 10310 Perihal : SURAT TERBUKA Dengan hormat,Bersama ini kami Komite Aksi Solidaritas untuk Kasus Munir ( KASUM ), Individu, dan Organisasi masyarakat Sipil meminta dan mendesak Komisi Nasional HAM RI (Komnas HAM RI) untuk segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur…

Pemberian Bintang Jasa terhadap Eurico Guiterres: Ambivalensi Presiden Jokowi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

RILIS PERS Kamis (12/08), Presiden Joko Widodo memberikan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76, 77, dan 78 TK/TH 2021 tertanggal 4 Agustus 2021. Fakta yang tidak dapat dielakkan adalah Eurico Guiterres terlibat dalam pelanggaran HAM Berat di Timor Timur pasca referendum tahun 1999. Ada 4 hal yang kritikal…

Para Pemohon Meminta Mahkamah Konstitusi Menerbitkan Putusan Provisi (Sela) untuk Menunda Implementasi Rekrutmen Komponen Cadangan

RilisUntuk Segera diberitakan Sidang Lanjutan Uji Materi UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang uji materi Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) pada Rabu, 4 Agustus 2021. Agenda persidangan kali ini adalah…

Komisi Yudisial Diharapkan Serius, Terbuka, dan Jangan Pilih Calon Hakim Agung Bermasalah

Tanggal 30 Juli 2021 Komisi Yudisial mengumumkan 24 nama Calon Hakim Agung (CHA) yang lolos seleksi tahap kesehatan dan kepribadian. Kedua puluh empat CHA yang lolos akan mengikuti seleksi tahap akhir di Komisi Yudisial, yaitu tahap wawancara (fit and proper test) pada tanggal 3-7 Agustus 2021. Terdapat 15 CHA memilih kamar pidana, 6 CHA memilih…

Menyoal Ancaman Hukum Terhadap ICW: Pemberangusan Demokrasi dan Upaya Kriminalisasi

Siaran Pers Praktik pembungkaman atas kritik masyarakat kembali terjadi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, melayangkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan penelitian tentang polemik Ivermectin. Somasi tersebut berisi niat Moeldoko untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan ICW ke pihak berwajib. Tentu langkah ini amat disayangkan, sebab, semakin memperlihatkan resistensi…