Ahli: Data Pengguna QR Code Peduli Lindungi di Penyedia Platform Aplikasi Melanggar Prinsip Perlindungan Data Pribadi Hingga Rawan Bocor dan Disalahgunakan

Jakarta, 4 Agustus 2022 – Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan majelis hakim Sahibudir Rasid, Eko Yulianto dan Ni Nyoman Vidiayupurbasari kembali menggelar sidang perkara gugatan nomor 102/G/2022/PTUN.JKT antara Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia melawan Menteri Kesehatan dengan agenda pemeriksaan ahli. Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/5680/2021 tentang…

Titik Kunci Penanganan Kasus Brigadir J: Fokus pada Asas Due Process of Law dalam Pro Justitia

Pengungkapan kasus kematian Brigadir J telah mendapatkan perhatian serius oleh masyarakat. Beberapa langkah telah dilakukan oleh Kepolisian, termasuk Kapolri yang membentuk Tim Khusus dari Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penyidikan, hingga melakukan evaluasi dan menon-aktifkan sejumlah Pejabat Polri.  Titik kunci penyidikan dalam kerangka Pro Justitia yang merujuk pada asas due process of law adalah jika…

Koalisi Desak Penanganan Kasus Brigadir J Transparan, Obyektif, dan Akuntabel

Peristiwa wafatnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat terus mendapat sorotan publik, bahkan Presiden Joko Widodo. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak proses penyelesaian peristiwa ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sesuai mandat reformasi sektor keamanan dimana kepolisian sebagai bagian dari institusi penegakan hukum…

Reformasi Polri dan Kasus Brigadir J

Terjadinya proses perubahan politik 1998 telah berdampak pada perubahan aktor-aktor keamanan untuk kembali menata ulang peran dan fungsinya sesuai tata kehidupan politik demokratik. Penataan ulang aktor-aktor keamanan tersebut kemudian dikenal dengan nama reformasi sektor keamanan. Reformasi itu mensyaratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.  Dalam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, institusi…

4 Catatan PBHI Soal Reshuffle Kabinet

Reshuffle kabinet dinilai sekedar bancakan politik, tidak mengutamakan/memikirkan kebutuhan dan kepentingan rakyat dalam asek HAM dan keadilan sosial. Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa kali perombakan kabinet yang terakhir Rabu (15/6/2022) lalu. Pergantian kabinet itu menyasar 4 Kementerian meliputi Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional…

Komisioner KPK (Lili P Siregar) Mengundurkan Diri: Pintu Masuk Presiden Jokowi untuk Membenahi KPK

Presiden Joko Widodo telah menerima Surat Penguduran Diri Lili Pintauli Siregar dari jabatan Komisioner. Mundurnya Lili P Siregar berimplikasi pada kekosongan 1 kursi Komisioner, padahal masa jabatan Lili P Siregar baru akan berakhir pada September 2023. PBHI menyoroti 1 kursi kosong pimpinan KPK, sebagai pintu masuk strategis pembenahan KPK secara kelembagaan sekaligus komitmen pemberantasan korupsi…

Rapat Persiapan Penelusuran Rekam Jejak Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jakarta, Rabu 7 Juli 2022 PBHI beserta beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Koalisi Persiapan Penelusuran Rekam Jejak Calon Anggota Komnas HAM menghadiri rapat tertutup bersama dengan panitia seleksi dari Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Agenda utama dari rapat tersebut adalah sosialisasi  mengenai teknis dan persiapan penelusuran rekam jejak calon anggota Komnas HAM…

Memperingati Hari Anti Penyiksaan: Minim Akses Bantuan Hukum, Praktik Penyiksaan Terus Ada

LBH Masyarakat (LBHM) – PBHI Nasional 24 Juni 2022 26 Juni merupakan salah satu momentum penting dalam memperingati anti penyiksaan bagi komunitas internasional. Peringatan ini berangkat dari pembentukan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture/CAT) yang telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa…

DPR Harus Pertimbangkan Suara Penolakan Orang Asli Papua Perihal Daerah Otonomi Baru

Jakarta (23/6/2022) – Koalisi masyarakat sipil meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk memperhatikan dan mempertimbangkan suara penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Orang Asli Papua (OAP). Hal itu disampaikan oleh beberapa aktivis Papua dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dalam pertemuan di Eksekutif Nasional Walhi (22/6) sebagai respon atas pembentukan Panitia Kerja (panja) untuk membahas…