[Rilis Aliansi Nasional Reformasi KUHP Merespon Diskusi Publik Rancangan KUHP Kemenkumham]

Minim Pelibatan Masyarakat Secara Substansial: RKUHP Butuh Dibahas Terbuka Bukan Sosialisasi Searah Kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan 11 kegiatan sosialisasi Rancangan KUHP (RKUHP), dan dimana senin, 14 Juni 2021 merupakan giliran sosialiasi RKUHP di Jakarta. Untuk merespon kegiatan ini, maka beberapa catatan Aliansi adalah sebagai berikut: Pertama, dalam acara kegiatan ini, Aliansi tidak melihat…

1.700 Triliun untuk Sektor Pertahanan Membebani dan Tidak Memedulikan Rakyat

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “1.700 Triliun untuk Sektor Pertahanan Membebani dan Tidak Memedulikan Rakyat” Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang merancang anggaran untuk sektor pertahanan dalam rangka modernisasi persenjataan sebesar Rp1.700 triliun. Rencana itu terdapat di dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Perpres Alpalhankam) yang sedang disusun…

Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan “Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM” Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang mengatur tentang Komponen Kadangan. Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pembentukan…

Pemeriksaan oleh Komnas Perempuan, KomnasHAM dan Ombudsman: Titik Balik Untuk Menghentikan Penghancuran KPK

“Publik Minta Komnas Perempuan, KomnasHAM dan Ombudsman Jadi HERO, Jangan Sampai Jadi ZERO” PERNYATAAN SIKAP PBHI Pemeriksaan oleh Komnas Perempuan, KomnasHAM dan Ombudsman: Titik Balik Untuk Menghentikan Penghancuran KPK “Publik Minta Komnas Perempuan, KomnasHAM dan Ombudsman Jadi HERO, Jangan Sampai Jadi ZERO” PBHI mencatat agenda penghancuran KPK seperti disetujui oleh Presiden Jokowi. Titik awal penghancuran…

DARI PEDOMAN PERMENKUMHAM HINGGA UPAYA PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI INTEGRASI BANTUAN HUKUM DAN PRO DEO

DARI PEDOMAN PERMENKUMHAM HINGGA UPAYA PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI INTEGRASI BANTUAN HUKUM DAN PRO DEO Jakarta, 29 April 2021 – PBHI melakukan audiensi bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pertemuan tersebut dilakukan bersama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sekretaris Badan, beserta jajaran di bagian bantuan hukum. PBHI menyampaikan catatannya mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang…

KUISIONER PENYERANGAN PEMBELA HAM PBHI

Berkaca pada beberapa kejadian penyerangan yang telah terjadi kepada PBHI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, maka dengan ini Badan Pengurus PBHI Nasional memandang penting untuk mendokumentasi setiap kejadian penyerangan, baik yang terjadi kepada Organisasi maupun kepada individual pengurus/advokat/paralegal/ anggota PBHI. Kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/teman-teman pengurus / anggota PBHI untuk dapat menyempatkan waktu mengisi…

TWK KPK Ala Firli Bahuri, dkk Melanggar Kebebasan Beragama Berkeyakinan

Siaran PersTWK KPK Ala Firli Bahuri, dkk Melanggar Kebebasan Beragama Berkeyakinan Tes Wawasan Kebangsaan ala KPK dengan Ketua Firli Bahuri diketahui memiliki persoalan karena seksis. Ternyata tes ini juga memiliki masalah terkait kebebasan beragama berkeyakinan. Beberapa pertanyaan tersebut adalah: • “Kamu alirannya netral atau bagaimana?” tetapi tidak dijelaskan aliran netral itu bagaimana. Ada yang bertanya…

Penetapan KKB sebagai Kelompok Teroris Keliru dan Tidak Menyelesaikan Masalah

SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Penetapan KKB sebagai Kelompok Teroris Pada 29 April 2021, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua serta individu maupun organisasi-organisasi lainnya yang berafiliasi dengan KKB ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).…

Pendekatan Penyelesaian Konflik di Papua Justru Munculkan Masalah Baru

Konflik yang terjadi di Papua menjadi satu persoalan yang bukan hanya menyoal mengenai pembangunan, melainkan juga meliputi sejarah, status politik, marjinalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dianggap belum mampu menyelesaikan konflik, tetapi justru memunculkan masalah-masalah baru yang membuat konflik di Papua menjadi lebih kompleks. Atas dasar itu, menjadi…

PERAYAAN HARI BURUH INTERNASIONAL : CABUT SELURUH REGULASI YANG MELANGGAR HAK-HAK BURUH

PERS RILIS PBHI Jakarta, 1 Mei 2021 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Namun kondisi ini tidak juga memperbaiki kondisi dan situasi layak bagi buruh dalam memperoleh hak-haknya sebagai pekerja. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kondisi kerentanan buruh semakin meningkat dimana ribuan Perusahaan merumahkan para pekerjanya dan sebagian besar Buruh mengeluh tidak memperoleh hak-hak normatif mereka…