PBHI MEMANGGIL

PBHI Memanggil para anggota, untuk mencalonkan sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional, Majelis Anggota Nasional dan Dewan Kehormatan PBHI. Adapun berikut syarat penerimaan bakal Calon Ketua Badan Pengurus Nasional, Majelis Anggota Nasional dan Dewan Kehormatan PBHI: Penerimaan Penerimaan Bakal Calon Fungsionaris PBHI dimulai tanggal 17 September sampai 17 Oktober 2021 Steering Comintte / Panitia Pengarah Kongres…

MENDORONG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN PARALEGAL YANG MENGAKOMODASI STAKEHOLDERS BANTUAN HUKUM

Kepala BPHN telah resmi mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor: PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 (Pedoman Diklat Paralegal) sebagai amanat peraturan delegasi dari Permenkumham Paralegal. Pedoman ini ditujukan agar Pemberi Bantuan Hukum dapat merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan paralegal. Beberapa hal yang diatur dalam muatan tersebut, di antaranya mengenai…

“TAUD: KEBEBASAN SIPIL MEMBURUK, DEMOKRASI AMBRUK”

[SIARAN PERS HARI DEMOKRASI INTERNASIONAL] TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI (TAUD) Laporan Freedom in the World 2020, menempatkan Indonesia pada 61 poin dengan kategori “bebas sebagian”. Bersamaan dengan itu, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Laporan Indeks Demokrasi yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3 (turun dari skor 6.48). Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia…

PEMBERITAHUAN KONGRES PBHI VII

Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelapangan  dalam upaya-upaya mendorong negara melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.  Sehubungan dengan pelaksanaan Kongres PBHI VII, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut : Pelaksanaan Kongres PBHI VII akan di rencanakan dimulai pada Tanggal 5 November 2021 di Jakarta…

“KEBAKARAN DI LAPAS TANGERANG: BERAKAR DI KEBIJAKAN, DIPERBURUK KETIDAKMAMPUAN PENGELOLAAN, BERUJUNG PADA PELANGGARAN HAM”

[8/9/21] Pukul 01.50 WIB, Blok C Lapas Klas I Tangerang kebakaran dan mengakibatkan 41 orang meninggal, 8 luka berat, dan 73 luka ringan. PBHI turut berduka cita yang mendalam untuk Warga Binaan yang menjadi korban dan keluarganya. PBHI menyoroti beberapa hal krusial. Pertama, terjadinya kebakaran membuktikan bahwa infrastruktur Lapas (bangunan) tidak layak huni karena tidak…

Penyiksaan terhadap Anak oleh TNI Bertambah, Usut Tuntas Melalui Peradilan Umum

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras dan mengutuk tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan prajurit TNI yang berdinas di di wilayah Kodim 1627 Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Serka AOK dan Serma B kepada seorang anak berusia 13 tahun, berinisial PS (selanjutnya disebut korban), pada tanggal 19 Agustus 2021. Penyiksaan tersebut dilakukan dengan dalih…

PENYIKSAAN ANAK OLEH ANGGOTA TNI DI NTT: URGENSI TINGGI KEBIJAKAN ANTI-PENYIKSAAN DAN REFORMASI PERADILAN MILITER

Jakarta, 23 Agustus 2021 – PBHI mengutuk tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh 2 Anggota TNI a/n Serma MSB dan Serka AODK terhadap anak berusia 13 tahun (PS/Korban). MSB dan AODK menuduh PS mencuri HP, kemudian MSB dan AODK diduga kuat menyndut tangan PS/Korban dengan rokok yang masih menyala, lalu memukul PS/Korban dengan benda tumpul seperti…

SURAT TERBUKA PENETAPAN KASUS PEMBUNUHAN MUNIR SEBAGAI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT

Yth.Komnas HAM RIJl. Latuharhary No. 4B, Kelurahan MentengJakarta Pusat 10310 Perihal : SURAT TERBUKA Dengan hormat,Bersama ini kami Komite Aksi Solidaritas untuk Kasus Munir ( KASUM ), Individu, dan Organisasi masyarakat Sipil meminta dan mendesak Komisi Nasional HAM RI (Komnas HAM RI) untuk segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur…

Pemberian Bintang Jasa terhadap Eurico Guiterres: Ambivalensi Presiden Jokowi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

RILIS PERS Kamis (12/08), Presiden Joko Widodo memberikan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76, 77, dan 78 TK/TH 2021 tertanggal 4 Agustus 2021. Fakta yang tidak dapat dielakkan adalah Eurico Guiterres terlibat dalam pelanggaran HAM Berat di Timor Timur pasca referendum tahun 1999. Ada 4 hal yang kritikal…

Para Pemohon Meminta Mahkamah Konstitusi Menerbitkan Putusan Provisi (Sela) untuk Menunda Implementasi Rekrutmen Komponen Cadangan

RilisUntuk Segera diberitakan Sidang Lanjutan Uji Materi UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang uji materi Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) pada Rabu, 4 Agustus 2021. Agenda persidangan kali ini adalah…