Pernyataan Kapolri terkait Bom Bunuh Diri Prematur

Menanggapi dugaan bom bunuh diri di area kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Astana Anyar, Bandung, kami mengecam penggunaan kekerasan untuk kepentingan apa pun, dalam situasi apa pun, dan oleh siapa pun.  Kami juga menyesalkan pernyataan-pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya yang tendensius, seolah menempatkan terduga pelaku sebagai bagian dari kelompok…

STATEMENT TO THE UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON THE RIGHTS TO FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY AND ASSOCIATION MR. CLEMENT NYALETSOSSI VOULE

Currently, Indonesia become the state of violations of freedom of peaceful assembly, association, and expression or fundamental rights, which has been a long listed, especially related to criminalization which addressed to the critics to the government and raise the issue about Papua. Just like what happened 2 weeks ago during the protest to the G-20…

TOLAK PENGESAHAN RKUHP BERMASALAH, MASYARAKAT GELAR AKSI TABUR BUNGA DI GEDUNG DPR

Jakarta, 5 Desember 2022 – Masyarakat menggelar aksi simbolik tabur bunga dan membakar kitab RKUHP di depan gedung DPR sebagai tanda atas kematian demokrasi di Indonesia. Aksi ini dilakukan setelah Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa, 6 Desember 2022, meski aturan ini ditolak…

Telah Terbit! RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDipenjara

Jakarta, 1 Desember 2022. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menerbitkan RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDipenjara di Aksi Kamisan ke-755, di Taman Pandang Istana. Penerbitan panduan ini adalah sebagai bagian dari sikap dalam menolak Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana bermasalah yang telah dirampungkan DPR dan Pemerintah. Panduan ini juga merupakan hasil interpretasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dari…

Konsinyering Penyusunan Laporan Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan di Tiga Wilayah

Rabu, 23 November 2022, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang secara kolektif tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah untuk Sektor Keadilan dan Jaminan Kewargaan menyelenggarakan konsinyering dalam rangka pembahasan dan penyusunan laporan…

Masukan Tak Digubris, Masyarakat Lakukan Aksi Bentang Spanduk di Car Free Day untuk Tolak Pengesahan RKUHP

Jakarta, 27 November 2022 – Hari ini, masyarakat sipil dari berbagai kalangan melakukan Aksi Bentang Spanduk saat Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan aksi pembuka dari masyarakat sebagai bentuk protes dari masyarakat terhadap DPR dan pemerintah yang berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum masa reses ketiga atau…

Peluncuran Hasil Investigasi Ddan Pemantauan Persidangan Kasus Kerangkeng Manusia Langkat, Sumatera Utara

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) menyikapi kasus kerangkeng manusia langkat, adapun kami telah beberapa upaya, yakni: melakukan investigasi mendalam terhadap korban,…

“Pagar Betis” Di-militerisasi, Tidak Akan Membersihkan Institusi

Ketua Mahkamah Agung menjelaskan penempatan Anggota TNI dalam rangka peningkatan pengamanan internal, demi keamanan dan kenyamanan hakim agung melaksanakan tugas dan sebagai “benteng” dari tamu-tamu tak dikenal yang tidak berkepentingan untuk masuk ke Gedung MA. MA sebagai bagian dari sistem peradilan berwenang memeriksa dan memutus perkara di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, sebagaimana UU No.…

HAPUS PASAL-PASAL ANTIDEMOKRASI & NIR-HAK ASASI DALAM RKUHP!

Senin, 14 November 2022, PBHI bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP (Aliansi R-KUHP) menerima undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Komisi III DPR-RI, untuk membahas masukan dari masyarakat sipil. RDPU yang dimpimpin oleh Bambang Wuryanto (PDIP) selaku Pimpinan Komisi III, sejatinya diagendakan untuk mendengarkan apa saja catatan dari publik atas RKUHP, yang rencananya…

Sidang Pembacaan Tuntutan Pengadilan HAM Peristiwa Paniai 2014: Terdakwa Dituntut Hukuman Paling Minimal, Jalannya Pengadilan HAM Paniai Seperti Yang Diramal

Setelah sidang ditunda selama sepekan, pada hari Selasa, 14 November 2022 persidangan Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014 kembali digelar dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tunggal yakni Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu. Hingga agenda pembacaan tuntutan, kami masih mengamini bahwa Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014 hanyalah formalitas semata…