Salam Hak Asasi! Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) berfokus pada pemajuan HAM melalui pembelaan korban pelanggaran HAM, pemberdayaan masyarakat, penelitian dan pengembangan, serta advokasi kebijakan HAM. PBHI di tahun 2022 tetap berorientasi pada empat isu strategis hasil Kongres ke-VII, yaitu: Inisiasi dan Perbaikan Kebijakan HAM yang Inklusif dan Progresif; Penguatan Perlindungan…
Greetings in the name of human rights! The Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI) focuses on the advancement of human rights through defending the victims of human rights violations, community empowerment, research and development, as well as human rights policy advocacy. In 2022, PBHI works with oriented-based in 4 strategic issues, as mandated…
Pada Rabu (22/2), sidang kasus pengangkatan PJ Gubernur Provinsi Aceh kembali digelar di PTUN Jakarta dengan agenda pemeriksaan Ahli. Koalisi masyarakat sipil mengajukan Bivitri Susanti sebagai Ahli. Dalam keterangannya, Bivitri menyampaikan bahwa secara garis besar negara hukum mengatur 2 hal, yaitu: pembatasan kekuasaan dan Hak Asasi Manusia. Pembatasan kekuasaan diatur dalam asas – asas umum…
Persidangan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas pengangkatan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh kini telah memasuki tahap pembuktian. Beberapa alat bukti surat yang diajukan Presiden dan Menteri Dalam Negeri pada persidangan tidak sesuai dengan berbagai pemberitaan di media masa. Sementara…
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil (LBH pos Malang, LBH Surabaya, LPBHNU Kota Malang, YLBHI, KontraS, Lokataru, IM57+ Institute, ICJR, ICW, AJI, PBHI) Pada hari Selasa, 14 Februari 2023, persidangan ke-12 kasus tragedi Kanjuruhan dengan Nomor Perkara 11/11/Pid.B/2023/PN.Sby;12/Pid.B/2023/N.Sby; dan 13/Pid.B/2023/PN.Sby dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada persidangan kali ini, ruang sidang dipenuhi oleh anggota Brimob…
Senin, 13 Februari 2023 – PBHI mengadakan rapat evaluasi dan konsolidasi Pengawalan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024 di Isu Akses Keadilan bersama dengan rekan-rekan jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS). Rapat ini mendiskusikan berbagai pengalaman dan saran serta praktik baik yang dapat diterapkan pada komitmen-komitmen yang ada di Isu Akses Keadilan Rencana…
LBH Masyarakat (LBHM), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya Brigadir Yosua dalam peristiwa pembunuhan. Dalam kasus ini kami juga menyoroti langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo pada 13 Februari 2023. Kami mendukung penuh penjatuhan pidana terhadap kasus pembunuhan berencana…
Siaran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI mengenai Darurat Sipil dan Menhan RI, KASAD dan Persetujuan Panglima TNI Terkait Penambahan Kodam Pada tanggal 10 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa “akibat adanya peristiwa penyanderaan di Nduga tersebut, saat ini situasi Papua sedang dalam…
Jakarta (7/2), Tim Advokasi Untuk Kemanusian bersama keluarga korban gagal ginjal akut progresif Atipikal (GGAPA) menghadiri sidang gugatan perwakilan kelompok atau class action dengan perkara No 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Sekitar 21 keluarga korban hadir di PN Jakarta Pusat sejak pukul 09.30 WIB. Sidang yang dimulai sekitar pukul 11.50 WIB, terpaksa ditunda hingga 3 pekan kedepan oleh…
Dalam rangka menjamin prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Negara yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu syarat sebuah negara disebut menganut sistem demokrasi adalah menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Bahwa konsepsi peradilan yang bebas dan tidak…