“Hentikan Multifungsi TNI dan Militerisasi Ruang Sipil”

Rilis

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam keras semakin terbukanya praktik militerisasi ruang sipil yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui berbagai tindakan di luar mandat konstitusionalnya sebagai alat pertahanan negara. Pengawasan terhadap warga sipil yang kritis, intimidasi terhadap ekspresi publik, hingga pelibatan batalyon tempur untuk menangani kriminalitas jalanan merupakan sinyal berbahaya…

“Mosi Tidak Percaya terhadap Pengadilan Militer Kasus Andrie Yunus”

Rilis

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang dialihkan ke Pengadilan Militer. Langkah tersebut tidak hanya memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin keadilan bagi korban, tetapi juga menunjukkan bagaimana mekanisme hukum digunakan untuk melindungi aparat dan mereproduksi…

DIPLOMASI YANG SALAH ARAH, BOARD OF PEACE (BOP) YANG PENUH DARAH, INDONESIA HARUS MUNDUR DARI LINGKARAN IMPUNITAS YANG MELEGITIMASI PENJAJAH

Rilis

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) memandang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bukan lagi sebagai pencapaian diplomatik, melainkan sebuah “Teater Kemunafikan” yang mencederai martabat bangsa. Langkah evaluasi total terhadap posisi Indonesia di dalam BoP menjadi krusial untuk memastikan bahwa negara tidak terjebak dalam pusaran legitimasi terhadap aktor-aktor internasional yang memiliki rekam jejak…

SERANGAN KEPADA SEORANG AKTIVIS HAM ADALAH  SERANGAN KEPADA SELURUH AKTIVIS HAM

Rilis

SERANGAN KEPADA SEORANG AKTIVIS HAM ADALAH  SERANGAN KEPADA SELURUH AKTIVIS HAM Sudah ke sekian kalinya kita melihat pejuang dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan serangan dari orang tak dikenal. Kali ini korbannya adalah Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Penyerangan ini diduga karena aktifitas yang bersangkutan sebagai…

PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL: USUT TUNTAS PELAKU PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYIRAMAN AIR KERAS KEPADA ANDRIE YUNUS

Rilis

PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL USUT TUNTAS PELAKU PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYIRAMAN AIR KERAS KEPADA ANDRIE YUNUS Jakarta, 13 Maret 2026 Koalisi Masyarakat Sipil mengutuk dan mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada Jumat dini hari, 13 Maret 2026 di…

Investigate and Fully Prosecute the Perpetrators of the Acid Attack Against Andrie Yunus!

Rilis

International Joint Statement Investigate and Fully Prosecute the Perpetrators of the Acid Attack Against Andrie Yunus! Jakarta, 13 March 2026 We, the civil society across the globe, strongly condemn and denounces the acid attack against the Deputy Coordinator of the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), Andrie Yunus, which took place early Friday…

Stigma NGO oleh WamenHAM Mugi Adalah Bukti Negara Gagal Melindungi, Negara Justru Melakukan Persekusi: Aktivitas NGO adalah Partisipasi Publik dari Rakyat Yang Berdaulat dan Konstitusional

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) Merespon Pernyataan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia “Stigma NGO oleh WamenHAM Mugi Adalah Bukti Negara Gagal Melindungi, Negara Justru Melakukan Persekusi: Aktivitas NGO adalah Partisipasi Publik dari Rakyat Yang Berdaulat dan Konstitusional” Jumat, 23 Januari 2026, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin…

MAHKAMAH AGUNG PATAHKAN KUDETA DAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN: MODUS PELANGGARAN HAK ATAS BERORGANISASI BERBASIS KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN!

Rilis

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) MAHKAMAH AGUNG PATAHKAN KUDETA DAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN: “MODUS PELANGGARAN HAK ATAS BERORGANISASI BERBASIS KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN!” Jakarta, 19 Januari 2026 – Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Kasasi Nomor 4771 K/Pdt/2025 secara tegas menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Hadi Prajoko terhadap…

BEKINGI JUDI, MEMBUNUH JURNALIS INVESTIGASI BESERTA KELUARGANYA, PERADILAN PENUH REKAYASA:AKUMULASI MATINYA HAK ASASI DAN SUPREMASI SIPIL AKIBAT MILITERISASI

Rilis

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) “BEKINGI JUDI, MEMBUNUH JURNALIS INVESTIGASI BESERTA KELUARGANYA, PERADILAN PENUH REKAYASA:AKUMULASI MATINYA HAK ASASI DAN SUPREMASI SIPIL AKIBAT MILITERISASI” Jakarta, 16 Januari 2026 – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam keras fakta-fakta yang terungkap melalui rekaman visual yang beredar luas di ruang publik pada…