160 Advokat Berkomitmen Mendampingi 40 Orang Petani yang Dikriminalisasi di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Rilis

Seminggu sejak Kamis 12 Mei 2022, 40 orang petani anggota Perkumpulan Petani Pejuang BumiSejahtera (PPPBS) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian ResorMukomuko Bengkulu. Menyikapi hal tersebut, maka telah terbentuk Tim Advokasi AntiKriminalisasi yang beranggotakan 160 orang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan KantorHukum di Indonesia, diantaranya : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan…

147 Advokat Berkomitmen Mendampingi 40 Orang Petani yang Dikriminalisasi di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Rilis

5 (lima) hari terhitung sejak Kamis 12 Mei 2022, 40 orang petani anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Mukomuko Bengkulu. Menyikapi hal tersebut, maka telah terbentuk Tim Advokasi Anti Kriminalisasi yang beranggotakan 147 orang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Kantor Hukum di Indonesia, diantaranya :…

Teten Harus Cabut Pernyataannya Yang Sesat!

Rilis, Uncategorised

Ucapannya menegaskan bahwa Teten ANTI-DEMOKRASI, MELAWAN KONSTITUSI dan HUKUM, serta MELANGGAR HAK ASASI. Hak Atas Partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi Legislatif juga…

PBHI GUGAT PEMERINTAH C.Q KEMENTERIAN KESEHATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA: INDIKASI PRAKTIK PELANGGARAN HAK PRIVASI DALAM PENYELENGGARAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

Rilis

[Jakarta, 25 April 2022]– Telah berlangsung Sidang Dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) atas gugatan dengan Nomor Perkara : 102/G/2022/PTUN.JKT yang dilayangkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kepada Kementerian Kesehatan. Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/5680/2021 Tentang Pedoman KerjaSama Penggunaan QR Code…

Catatan Hasil Pemantauan Rekam Jejak Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Masyarakat Sipil

Rilis

Audiensi Koalisi Pemantau Peradilan ke Komisi Yudisial – 22 April 2022 Komisi Yudisial (KY) telah menyelenggarakan tahap seleksi Kesehatan dan Kepribadian (termasuk rekam jejak) Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) RI. Berikutnya, tahap terakhir seleksi berupa tahap wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 April 2022. Rangkaian seleksi Calon Hakim…

PTUN dan Peradilan Militer Menolak Gugatan Atas Pengangkatan Penculik Jadi Pangdam Jaya: Bukti TNI Kebal Hukum

Rilis

Pada 19 April 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus tidak menerima gugatan perkara dengan nomor 87/G/2022/PTUN.Jakarta yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil terkait pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya. Sebagaimana diketahui Untung Budiharto merupakan anggota Tim Mawar Kopassus yang terbukti bersalah dalam kasus  Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998. Kami…

Warga Wadas mendesak Presiden Jokowi untuk Menghapus Izin Penetapan Lokasi Tambang di Desa Wadas!

Rilis

Warga Wadas sudah menolak rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan, penolakan dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan Izin Penetapan Lokasi Nomor 509/41 Tahun 2018 pada tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo…

Pemerintah Pusat Harus Hentikan Proyek Strategis yang Tidak Layak Ekologis dan Berwajah Bengis

Rilis

HENTIKAN BRUTALITAS DAN KEBIADABAN APARAT NEGARA DI WADAS! (Selasa, 08/02/22)Sekitar 900an aparat kepolisian dan gabungan TNI dan Satpol PP mengepung Masyarakat Wadas, dengan bersenjata api lengkap. Aparat berdalih melakukan pengawalan atas pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Warga Wadas yang mempertahankan hak atas tanah yang dirampas dengan alasan lahan yang ditunjuk sebagai proyek strategis…