Seminggu sejak Kamis 12 Mei 2022, 40 orang petani anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi
Sejahtera (PPPBS) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor
Mukomuko Bengkulu. Menyikapi hal tersebut, maka telah terbentuk Tim Advokasi Anti
Kriminalisasi yang beranggotakan 160 orang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Kantor
Hukum di Indonesia, diantaranya :
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 17 Kantor LBH
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia(PBHI)
- KontraS
- Elsam
- ASM Law Office
- Safir Law Office
- Akar Law Office
- LBH Kahmi Wilayah Bengkulu
- LBH Wawan Adil
- LBH Bhakti Alumni UNIB
- LBH Bhakti Alumni UNIB Cab.Mukomuko
- LBH Bulan Bintang Provinsi Bengkulu
- LBH Sadajiwa Dharma Seluma
- Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB)
- LBH Narendradhipa
- LBH King Akbar Justice
- K-SPSI Provinsi Bengkulu
Tim advokasi ini dibentuk untuk membela hak-hak 40 orang a quo dari segala bentuk
kriminalisasi yang terjadi dalam semua tahapan penegakan hukum yang ada. Pada pokoknya,
Tim Advokasi ini berpandangan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian
terhadap 40 anggota PPPBS merupakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan
tindakan sewenang-wenang (arbitrary detention) kepada masyarakat, yang secara jelas
melanggar dan bertentangan dengan UUD 1945, KUHAP, dan prinsip HAM.
Berdasarkan hal tersebut, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi mendesak:
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah
Bengkulu agar memerintahkan Kepala Kepolisian Resor Mukomuko menghentikan
Penyidikan terhadap 40 orang Petani dengan menerbitkan Surat Penghentian
Penyidikan (SP3); - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memutus rantai Impunitas dan
memastikan Penegakan Hukum secara Pidana terhadap para Anggota Satuan Brimob
yang melakukan Penangkapan sewenang-wenang terhadap 40 orang anggota PPPBS
dengan kekerasan; - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Republik Indonesia dan Ombudsman RI untuk turun langsung menginvestigasi penangkapan sewenang-wenang dalam kasus ini untuk memberikan pertimbangan terhadap upaya-upaya yang mengarah ke impunitas kekerasan.
dalam Permasalahan ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria:
- Presiden Republik Indonesia c.q Kementerian ATR/BPN RI agar segera mempercepat
agenda Reforma Agraria untuk dapat menghentikan sengketa baik di Provinsi Bengkulu
maupun diseluruh wilayah Republik Indonesia dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Hormat kami,
Tim Advokasi Anti Kriminalisasi
