PBHI: Satgasus Merah Putih Tak Cukup Dibubarkan, Harus Ada Audit!

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan, Satgas Khusus (Satgasus) Merah Putih tidak cukup hanya dibubarkan saja. Menurutnya, perlu ada audit menyeluruh tentang kegiatan yang pernah dilakukan oleh satgasus sejak 2017 lalu. Sebab, kata dia, satgasus dibentuk diam-diam dan tak pernah mengajak masyarakat sipil untuk diminta masukan.  “Boleh dibilang ini…

Kebocoran Data Pribadi Dan Tanggungjawab Pemerintah: ‘Tak Perlu Ada Gugatan, Kalau Regulator Berani Dan Tegas’

Sambil menunggu penuntasan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah didesak agar “berani dan tegas” memberi sanksi tegas kepada penyedia layanan yang terbukti menyebabkan kebocoran data pribadi masyarakat. Tuntutan ini disuarakan seorang praktisi hukum setelah kasus dugaan kebocoran data pribadi masyarakat kembali terulang. Akhir pekan lalu, data pribadi pelanggan Indihome, PT Telkom Indonesia, diduga mengalami kebocoran.…

Kebijakan Pengendalian Tembakau: Minus Standar HAM

Jakarta, 28 Juni 2022 – Isu pengendalian tembakau di Indonesia masih menemui jalan terjal. Persoalan seperti masih belum tercapainya target pemerintah yang menargetkan ukuran gambar sebesar 75% dalam peringatan kesehatan bergambar sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Tembakau dalam Permenkes 40/2013, kekosongan instrumen hukum dalam rokok elektrik, hingga masih terbuka lebarnya akses penjualan rokok kepada anak…

Teten Harus Cabut Pernyataannya Yang Sesat!

Ucapannya menegaskan bahwa Teten ANTI-DEMOKRASI, MELAWAN KONSTITUSI dan HUKUM, serta MELANGGAR HAK ASASI. Hak Atas Partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi Legislatif juga…

Laporan Masyarakat Sipil untuk UPR Indonesia 2022 tentang Hukuman Mati

Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan terakhir di tahun 2017. Pada periode UPR sebelumnya, Indonesia mendapatkan 14 rekomendasi dari 27 negara…

TIDAK SERIUSNYA POLRI MEMPROSES HUKUM PARA PELAKU KERANGKENG MANUSIA LANGKAT: TERABAIKANNYA HAK-HAK KORBAN DAN ANCAMAN NYATA BAGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT!

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) mengecam keras segala bentuk praktik perendahan dan pengkerdilan martabat manusia yang terjadi di Kerangkeng…

Penjahat HAM Tak Dicopot, Masyarakat #GugatPanglima

Keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afri) bersama dengan Imparsial, KontraS, dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil sebagai kuasa hukum telah melayangkan gugatan terhadap Panglima TNI Jend. Andika Perkasa ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta…

SIGNIFIKANSI RUTAN SEBAGAI AKSELERATOR LAYANAN BANTUAN HUKUM

Rabu, 09 Maret 2022, Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengadakan kegiatan Konsultasi Teknis Pemenuhan Hak Bantuan Hukum bagi Tahanan dan Pengelolaan Status Tahanan dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian di Rutan tahun 2022, yang dihadiri Kepala Rutan dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi se-Indonesia. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) diwakili Sekretaris Jenderal, Gina Sabrina, menyampaikan…