PBHI Terlibat dalam Bimtek Pelaporan Renaksi Open Government Indonesia

Sejak tahun 2020, PBHI terlibat aktif dalam mengawal kemitraan global komitmen Indonesia dalam Open Government Partnership. PBHI juga terlibat dalam menyusun Rencana Aksi Nasional (Renaksi) Open Government Indonesia (OGI) Tahun 2020-2022 di sektor keadilan bersama masyarakat sipil lainnya. Setidaknya terdapat 6 (enam) rencana aksi yang turut diusulkan oleh PBHI bersama jaringan masyarakat sipil, antara lain:…

KILAS BALIK PELATIHAN ADVOKASI PENYIKSAAN UNTUK PEMBERI BANTUAN HUKUM 2021

Memperingati hari anti penyiksaan internasional, pada 28-29 Juni 2021 yang lalu PBHI bekerjasama dengan The Human Rights Monitor (Imparsial) dan Yayasan Tifa menyelenggarakan pelatihan advokasi penyiksaan untuk pemberi bantuan hukum. Pelatihan ini diikuti secara intens oleh 25 orang peserta dari seluruh perwakilan Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia. Pada hari pertama pelatihan diisi dengan materi mengurai…

Larangan Memfoto, Merekam dan Meliput Persidangan oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim Baru Relevan Ketika Hakim Terganggu, Bukan Berbasis Izin

[Media Rilis Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)] MA melalui Peraturan MA No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, terdapat hal yang menjadi sorotan, yaitu pengaturan pada Pasal 4 ayat (6). Perma tersebut yang menyebutkan ‚ÄúPengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan…

MEMPERTANYAKAN AJAKAN JOKOWI MEMPERKUAT KOMITMEN TERHADAP HAM

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Pada peringatan hari HAM International yang jatuh pada 10 Desember, Presiden Jokowi melalui sambutan virtual yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen pemenuhan Hak Asasi. Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ditunjukan pemerintah saat ini. Selama satu tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf…

antarafoto/basri marzuki

Brutalitas Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Berulang, Polisi Kembali Militeristik

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras atas tindakan brutal aparat kepolisian dalam penanganan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah Indonesia pada 6-8 dan 13 Oktober 2020. Brutalitas yang terbaru terjadi di Kwitang, kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat pada malam hari (13/10) di mana anggota…

PENGANGKATAN TIM MAWAR di KEMHAN: WUJUD INGKAR JANJI JOKOWI DALAM PENUNTASAN PELANGGARAN HAM BERAT 1997-1998

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan PENGANGKATAN TIM MAWAR di KEMHAN: WUJUD INGKAR JANJI JOKOWI DALAM PENUNTASAN PELANGGARAN HAM BERAT 1997-1998 Presiden Jokowi resmi menetapkan nama-nama Jabatan Pemimpin Tinggi Madya yang akan membantu Menteri Pertahanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian…

Pembahasan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Harus Terbuka Kepada Publik dan Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. “Pembahasan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Harus Terbuka Kepada Publik dan Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat” Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menyampaikan kepada publik akan melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Menurut Menko Polhukam, rancangan Pepres tersebut sudah selesai…