Pada 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 135 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan/sedang. Temuan TGIPF menyebutkan bahwa ada penggunaan bahan kimia secara serampangan yang digunakan oleh Kepolisian untuk melakukan pengendalian massa. Ditemukan juga 45 selongsong gas air…
Perang terhadap narkotika dan kebijakan narkotika puntif di Indonesia telah usang, justru hanya menumbuhsuburkan aparat koruptif. Cita-cita utopis dunia tanpa narkotika tak akan pernah tercapai. Reformasi kebijakan narkotika harus dilakukan dengan dekriminalisasi dan mengatur pasar teregulasi narkotika. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat di Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan perdagangan ilegal narkotika yang melibatkan perwira…
Siaran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI mengenai Darurat Sipil dan Menhan RI, KASAD dan Persetujuan Panglima TNI Terkait Penambahan Kodam Pada tanggal 10 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa “akibat adanya peristiwa penyanderaan di Nduga tersebut, saat ini situasi Papua sedang dalam…
Buruk Rupa Omnibus Law Cipta Kerja: Dinyatakan Inskonstitusional Bersyarat oleh MK UU Omnibus Law Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Ciptaker) telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi akibat cacat formil berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan mandat perbaikan dalam 2 tahun. Artinya, Pemerintah dilarang melakukan tindakan/membentuk kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak…
Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan, Satgas Khusus (Satgasus) Merah Putih tidak cukup hanya dibubarkan saja. Menurutnya, perlu ada audit menyeluruh tentang kegiatan yang pernah dilakukan oleh satgasus sejak 2017 lalu. Sebab, kata dia, satgasus dibentuk diam-diam dan tak pernah mengajak masyarakat sipil untuk diminta masukan. “Boleh dibilang ini…
Sambil menunggu penuntasan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah didesak agar “berani dan tegas” memberi sanksi tegas kepada penyedia layanan yang terbukti menyebabkan kebocoran data pribadi masyarakat. Tuntutan ini disuarakan seorang praktisi hukum setelah kasus dugaan kebocoran data pribadi masyarakat kembali terulang. Akhir pekan lalu, data pribadi pelanggan Indihome, PT Telkom Indonesia, diduga mengalami kebocoran.…
Jakarta, 28 Juni 2022 – Isu pengendalian tembakau di Indonesia masih menemui jalan terjal. Persoalan seperti masih belum tercapainya target pemerintah yang menargetkan ukuran gambar sebesar 75% dalam peringatan kesehatan bergambar sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Tembakau dalam Permenkes 40/2013, kekosongan instrumen hukum dalam rokok elektrik, hingga masih terbuka lebarnya akses penjualan rokok kepada anak…
Ucapannya menegaskan bahwa Teten ANTI-DEMOKRASI, MELAWAN KONSTITUSI dan HUKUM, serta MELANGGAR HAK ASASI. Hak Atas Partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi Legislatif juga…
Sehubungan dengan Hari Raya Lebaran, PBHI Nasional akan libur per tanggal 29 April 2022 – 6 Mei 2022 dan akan kembali beroperasi pada Senin, 9 Mei 2022. Pengaduan layanan bantuan hukum, komplain dan dugaan pelanggaran termasuk terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dapat disampaikan melalui Whats App 0895385587159 atau surel: pengaduan@pbhi.or.id.
Coalition of Civil Society for The Freedom of Religion or Belief in Indonesia sent a civil society version of the periodical report, on the condition of freedom of religion or belief, of the Universal Periodic Review 41 Read more: https://drive.google.com/file/d/193Uu5-qCqST_f9gKd5y4inUil5O81UfA/view