Siaran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI mengenai Darurat Sipil dan Menhan RI, KASAD dan Persetujuan Panglima TNI Terkait Penambahan Kodam Pada tanggal 10 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa “akibat adanya peristiwa penyanderaan di Nduga tersebut, saat ini situasi Papua sedang dalam…
Buruk Rupa Omnibus Law Cipta Kerja: Dinyatakan Inskonstitusional Bersyarat oleh MK UU Omnibus Law Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Ciptaker) telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi akibat cacat formil berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan mandat perbaikan dalam 2 tahun. Artinya, Pemerintah dilarang melakukan tindakan/membentuk kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak…
Ucapannya menegaskan bahwa Teten ANTI-DEMOKRASI, MELAWAN KONSTITUSI dan HUKUM, serta MELANGGAR HAK ASASI. Hak Atas Partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi Legislatif juga…
Sehubungan dengan Hari Raya Lebaran, PBHI Nasional akan libur per tanggal 29 April 2022 – 6 Mei 2022 dan akan kembali beroperasi pada Senin, 9 Mei 2022. Pengaduan layanan bantuan hukum, komplain dan dugaan pelanggaran termasuk terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dapat disampaikan melalui Whats App 0895385587159 atau surel: pengaduan@pbhi.or.id.
Coalition of Civil Society for The Freedom of Religion or Belief in Indonesia sent a civil society version of the periodical report, on the condition of freedom of religion or belief, of the Universal Periodic Review 41 Read more: https://drive.google.com/file/d/193Uu5-qCqST_f9gKd5y4inUil5O81UfA/view
Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan terakhir di tahun 2017. Pada periode UPR sebelumnya, Indonesia mendapatkan 14 rekomendasi dari 27 negara…
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) mengecam keras segala bentuk praktik perendahan dan pengkerdilan martabat manusia yang terjadi di Kerangkeng…
Keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afri) bersama dengan Imparsial, KontraS, dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil sebagai kuasa hukum telah melayangkan gugatan terhadap Panglima TNI Jend. Andika Perkasa ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta…
Rabu, 09 Maret 2022, Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengadakan kegiatan Konsultasi Teknis Pemenuhan Hak Bantuan Hukum bagi Tahanan dan Pengelolaan Status Tahanan dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian di Rutan tahun 2022, yang dihadiri Kepala Rutan dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi se-Indonesia. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) diwakili Sekretaris Jenderal, Gina Sabrina, menyampaikan…
Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh Project Multatuli pada 6 Oktober 2021 dengan judul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan” yang ditulis oleh Eko Rusdianto dan disunting Fahri Salam. Tulisan ini diterbitkan ulang oleh PBHI PERINGATAN: Artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca.…