Lonjakan Suara PSI Tidak Masuk Akal, Pembajakan Pemilu 2024 oleh Jokowi Nyaris Sempurna: Segera Gunakan Hak Angket DPR!

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Lonjakan Suara PSI Tidak Masuk Akal, Pembajakan Pemilu 2024 oleh Jokowi Nyaris Sempurna: Segera Gunakan Hak Angket DPR!” Lonjakan suara secara tidak masuk akal dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam itu dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk…

Nyalakan Tanda Darurat! Impunitas TNI Kembali Memakan Korban Sipil, Revisi Undang-Undang Peradilan Militer Sekarang!

Sejak reformasi, kita sudah berkomitmen untuk mengakhiri hak-hak istimewa militer, hak-hak yang di masa orde baru digunakan untuk melindungi, memperbesar, dan mempertahankan kekuasaan Soeharto. Kini 25 tahun telah berlalu. Sayangnya, aksi kekerasan dan kejahatan oleh oknum TNI masih sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sipil. Berbagai hak istimewa yang mereka miliki masih eksis dan bahkan…

DUGAAN SUPPLY ILEGAL SENJATA KE REJIM JUNTA MILITER MYANMAR OLEH BUMN DAN PEMERINTAH: GIMMICK SOLIDARITAS ROHINGYA TERNYATA BISNIS BERDARAH

RILIS PERSKOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DUGAAN SUPPLY ILEGAL SENJATA KE REJIM JUNTA MILITER MYANMAR OLEH BUMN DAN PEMERINTAH: GIMMICK SOLIDARITAS ROHINGYA TERNYATA BISNIS BERDARAH Senin, 2 Oktober 2023 lalu, Mantan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) melaporkan dugaan penjualan illegal senapan serbu,…

AKSI SIMBOLIK ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PADA PENANGKAPAN ADILUR RAHMAN KHAN DAN NASIRUDDIN ELAN DI BANGLADESH

Pada 3 Oktober 2023, Sekelompok organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Migrant CARE, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM),…

1 TRILIUN UNTUK GAS AIR MATA

Pada 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 135 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan/sedang. Temuan TGIPF menyebutkan bahwa ada penggunaan bahan kimia secara serampangan yang digunakan oleh Kepolisian untuk melakukan pengendalian massa. Ditemukan juga 45 selongsong gas air…

KASUS TEDDY MINAHASA: SALAH SATU KUNCI REFORMASI POLISI DAN REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA

Perang terhadap narkotika dan kebijakan narkotika puntif di Indonesia telah usang, justru hanya menumbuhsuburkan aparat koruptif. Cita-cita utopis dunia tanpa narkotika tak akan pernah tercapai. Reformasi kebijakan narkotika harus dilakukan dengan dekriminalisasi dan mengatur pasar teregulasi narkotika. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat di Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan perdagangan ilegal narkotika yang melibatkan perwira…

Darurat Sipil Diam-Diam dan Ketiadaan Urgensi Penambahan Kodam

Siaran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI mengenai Darurat Sipil dan Menhan RI, KASAD dan Persetujuan Panglima TNI Terkait Penambahan Kodam Pada tanggal 10 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa “akibat adanya peristiwa penyanderaan di Nduga tersebut, saat ini situasi Papua sedang dalam…

PERPU CIPTA KERJA NO. 2 TAHUN 2022: PENGKHIANATAN TERHADAP PANCASILA DAN UUD 45, PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Buruk Rupa Omnibus Law Cipta Kerja: Dinyatakan Inskonstitusional Bersyarat oleh MK UU Omnibus Law Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Ciptaker) telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi akibat cacat formil berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan mandat perbaikan dalam 2 tahun. Artinya, Pemerintah dilarang melakukan tindakan/membentuk kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak…

PBHI: Satgasus Merah Putih Tak Cukup Dibubarkan, Harus Ada Audit!

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan, Satgas Khusus (Satgasus) Merah Putih tidak cukup hanya dibubarkan saja. Menurutnya, perlu ada audit menyeluruh tentang kegiatan yang pernah dilakukan oleh satgasus sejak 2017 lalu. Sebab, kata dia, satgasus dibentuk diam-diam dan tak pernah mengajak masyarakat sipil untuk diminta masukan.  “Boleh dibilang ini…