Tragedi Penembakan 3 Anggota Polri: Tarik Mundur Prajurit ke Barak, Adili Pelaku di Peradilan Umum, Usut Tuntas Penempatan TNI di Register 44/45

Rilis

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Tragedi Penembakan 3 Anggota Polri: Tarik Mundur Prajurit ke Barak, Adili Pelaku di Peradilan Umum, Usut Tuntas Penempatan TNI di Register 44/45 Jakarta, 18 Maret 2025 – Belum lepas kagetnya publik atas penembakan Bos Rental Mobil oleh 3 Anggota TNI, kini terjadi lagi penembakan oleh 2 Anggota…

Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI

Rilis

Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI” Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme (Dwifungsi TNI) di Indonesia. Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional.…

BELUM SELESAI, JAKSA KASASI KEBEBASAN SEPTIA. TIM ASTAGA AJUKAN KONTRA MEMORI KASASI UNTUK BEBASKAN SEPTIA

Rilis

Rilis PersTim ASTAGA: “BELUM SELESAI, JAKSA KASASI KEBEBASAN SEPTIA. TIM ASTAGA AJUKAN KONTRA MEMORI KASASI UNTUK BEBASKAN SEPTIA” Jakarta, 13 Maret 2025 – Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (Tim ASTAGA) yang berisi puluhan lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh, telah menyerahkan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung untuk buruh perempuan Septia…

Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungsi

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pembahasan Revisi UU TNI “Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungsi” DPR berencana akan membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk membahas Rancangan…

RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme

Rilis

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme” Pemerintah sudah menyampaikan DIM RUU TNI kepada parlemen pada 11 Maret 2025. Dari DIM yang diserahkan, draft RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan menguatnya militerisme. Koalisi masyarakat…

Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungs

Rilis

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pembahasan Revisi UU TNI “Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungsi” DPR berencana akan membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk membahas Rancangan…

Kasak-Kusuk Busuk Retret Kepala Daerah: Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Laporkan Dugaan Korupsi ke KPK

Rilis

Siaran Pers Kasak-Kusuk Busuk Retret Kepala Daerah:Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Laporkan Dugaan Korupsi ke KPK Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Themis Indonesia, PBHI, Kontras, ICW melaporkan adanya dugaan tindak korupsi oleh PA/Mendagri, politisi, juga direksi serta komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI), dan PT Jababeka ke KPK, pada Jumat 28 Februari 2025…

Intimidasi Anggota Polri terhadap Band Sukatani atas Lagu “Bayar Polisi”: Represi Multidimensi, Pelanggaran Kebebasan Berekspresi, Pembredelan Karya Seni, Pemberangusan Kebudayaan

Rilis

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Intimidasi Anggota Polri terhadap Band Sukatani atas Lagu “Bayar Polisi”: Represi Multidimensi, Pelanggaran Kebebasan Berekspresi, Pembredelan Karya Seni, Pemberangusan Kebudayaan Jakarta, 21 Februari 2024 – Media massa dan sosial ramai merespon video permintaan maaf Band Sukatani kepada Kapolri dan Institusi Polri. Personil Band Sukatani terpaksa membuka identitas…

URGENSI PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Opini, Rilis

URGENSI PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Hukum acara pidana di Indonesia mengalami stagnasi dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme kontrol yang efektif terhadap aparat penegak hukum (APH).  Data pemantauan PBHI menunjukkan tingginya angka pelanggaran oleh APH. Tercatat 26.665 kasus pelanggaran hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY), 54.739 kasus…

Reformasi KUHAP: Urgensi Penguatan Pengawasan Aparat Penegak Hukum untuk Mengakhiri Impunitas

Rilis

Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Reformasi KUHAP: Urgensi Penguatan Pengawasan Aparat Penegak Hukum untuk Mengakhiri Impunitas Dalam satu dekade terakhir, penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kemunduran reformasi. Data pemantauan PBHI menunjukkan bahwa pelanggaran oleh aparat penegak hukum (APH) masih sangat tinggi dan bahkan semakin parah. Tercatat sekitar 26.665 kasus pelanggaran hakim…