Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Draft Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM, Demokrasi, dan Negara Hukum” Saat ini beredar di publik draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Draft Perpres ini rencananya akan dikonsultasikan dalam waktu dekat ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini sesuai dengan…
Press StatementKoalisi Masyarakat SipilMengecam Tindakan Represif TNI kepada Pengunjuk Rasa di Aceh Utara Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan represif dan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI di Aceh Utara kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum terkait dengan penanganan bencana. Koalisi melihat bahwa tindakan itu justru bertentangan dengan tugas dan fungsi TNI yang…
Pernyataan Sikap Bersama Warga Jaga Warga Teror dan Intimidasi Kepada Warga Negara Adalah Wajah Totalitarianisme Rezim Prabowo-Gibran Di penghujung tahun 2025 sebelum menyambut tahun baru, duka dan lara menambah deretan panjang kaleidoskop buruk dan inkompetensi dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Serangan berupa teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis menjadi penanda…
RILIS PERSPERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) MINUS KONTRIBUSI, SURPLUS GIMMICK DAN KOMENTAR: KOMISI REFORMASI POLRI JAUH DARI PERBAIKAN, SIBUK MENCIPTAKAN KONTEN VIRAL PBHI MINTA PRESIDEN PRABOWO SEGERA BUBARKAN KOMISI REFORMASI POLRI, KEMBALI PADA PROSES LEGISLASI KONSTITUSIONAL BERSAMA DPR RI Jakarta, 18 Desember 2025 Quo vadis reformasi Polri di tangan Presiden Prabowo via Komisi…
ALERTA!!!ALERTA!!!ALERTA!!! PENUHI KEADILAN UNTUK “CR” SEKARANG JUGA!!! CR (BLOGGER & INFLUENCER PEREMPUAN) MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN “RNDY” DI KLUB MEWAH JAKSEL MENUNTUT KEADILAN YANG TIDAK KUNJUNG DATANG HINGGA MENGALAMI TRAUMA DAN DEPRESI BERAT Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendesak percepatan proses hukum kasus pemerkosaan terhadap CR, seorang blogger dan influencer perempuan, yang dilakukan oleh…
ALERTA!!!ALERTA!!!ALERTA!!! HENTIKAN PEMBANGUNAN BATALYON TNI AL BERKEDOK SEKOLAH MARINIR DI KECAMATAN LEKOK DAN NGULING!!! TNI AL Menipu Warga Desa Untuk Membangun Batalyon TNI, Jelas Pelanggaran Hukum Multi-Dimensi: Tanpa Ijin, Tanpa Perencanaan, Tanpa Sosialisasi Pada November, Warga Desa Wates, Semedusari dan Pasinan, Kecamatan Lekok melihat adanya banner bertuliskan “Di lokasi ini akan dibangun Sekolah Tamtama (TNI…
Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Vonis Ringan Kasus Penganiayaan dan Kematian Prada Lucky: Urgensi Mendesak dalam Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jakarta, 30 Oktober 2025 – Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Kupang terhadap Prada Lucky, prajurit aktif TNI yang menjadi korban penganiayaan berat oleh sejumlah seniornya…
Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Vonis Ringan dan Pengurangan Hukuman terhadap Mereka yang Diadili di Peradilan Militer “Kekerasan TNI dan Urgensi Revisi Undang-undang Peradilan Militer” Baru-baru ini, pada 2 September 2025, Mahkamah Agung (MA) mengubah vonis seumur hidup menjadi 15 tahun penjara bagi dua eks prajurit TNI AL, Bambang Apri Atmojo…
Siaran Pers BersamaPBHI, RUKKI dan Komnas PT Menyikapi Kasus Kepsek Tampar Anak Ketahuan Merokok: Bukan Sekadar Kekerasan, Absennya Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Pengendalian Tembakau dan Perlindungan Anak Jakarta, 18 Oktober 2025 – Publik tengah ramai digemparkan oleh kasus penamparan siswa SMAN 1 Cimarga oleh Kepala Sekolah. Kasus ini bermula saat kegiatan Jumat Bersih…
Siaran Pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia “RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Penuh Masalah, Dari Ancaman Berekspresi, Kemunduran Reformasi Militer Hingga Sistem Peradilan Pidana” Jakarta, 18 Oktober 2025 – Di tengah kondisi kekhawatiran meluasnya peran militer dalam fungsi sipil dan ketiadaan jaminan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital, Pemerintah kembali melanjutkan pembahasan Rancangan…