BASA-BASI SELEKSI, SIASAT KOMPROMI PADA KORUPSI

Siaran Pers BASA-BASI SELEKSI, SIASAT KOMPROMI PADA KORUPSI Jakarta, 21 November 2024 – Di tengah krisis integritas, sudah seharusnya Komisi III DPR memilih “manusia setengah dewa” dalam wujud Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 dengan rekam jejak nyaris sempurna, berpihak pada agenda pembenahan kelembagaan KPK dan pemberantasan korupsi, faktanya, Komisi III DPR…

Pernyataan Sikap: Dukungan Pemulangan Mary Jane Veloso Melalui Mekanisme Transfer of Prisoner

Pernyataan SikapJaringan Tolak Hukuman Mati (JATI)Dukungan Pemulangan Mary Jane Veloso Melalui Mekanisme Transfer of Prisoner Jakarta, 21 November 2024 Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan individu yang berkomitmen untuk menghapuskan hukuman mati, mengapresiasi upaya kolaboratif Pemerintah Indonesia dan Filipina yang menyepakati langkah penyelesaian kasus terpidana mati Mary Jane Veloso…

Negara Wajib melindungi Hak Konstitusional Warga Negara dan Menghentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Said Didu

Negara Wajib melindungi Hak Konstitusional Warga Negara dan Menghentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Said Didu. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan…

Pencatutan KTP Warga Oleh Paslon Pilgub DKI Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana : KPUD DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta Langgar Kode Etik, DKPP Harus Tindak Lanjuti Aduan

Siaran PersKoalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah Bersih, Adil, dan Demokratis (KOBAR) Pencatutan KTP Warga Oleh Paslon Pilgub DKI Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana : KPUD DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta Langgar Kode Etik, DKPP Harus Tindak Lanjuti Aduan Jakarta, 16 November 2024 – Ramai di media massa, kesengajaan pencatutan KTP warga DKI Jakarta…

JATI Desak Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Mendukung Resolusi Moratorium Hukuman Mati di Sidang Umum PBB

Siaran Pers Jaringan Anti Hukuman Mati (JATI) JATI Desak Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Mendukung Resolusi Moratorium Hukuman Mati di Sidang Umum PBB Jakarta, 14 November 2024 – Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) sebagai kumpulan individu dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak melakukan advokasi untuk mendorong penghapusan hukuman mati, menyerahkan surat desakan kepada Kementerian Luar…

PANGLIMA TNI HARUS TINDAK TEGAS PRAJURIT YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM BISNIS PENGAMANAN Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan PANGLIMA TNI HARUS TINDAK TEGAS PRAJURIT YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM BISNIS PENGAMANAN Jakarta, 14 November 2024 – Dunia media sosial diramaikan oleh pemberitaan Ivan Sugianto, seorang pengusaha dan orang tua murid di SMA Gloria 2…

Adili Anggota TNI Pelaku Penyerangan Warga di Kabupaten Deli Serdang dan Segera Revisi UU Peradilan Militer

Siaran Pers Koalisi Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi penyerangan puluhan anggota TNI dari Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan terhadap Warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara ”Adili Anggota TNI Pelaku Penyerangan Warga di Kabupaten Deli Serdang dan Segera Revisi UU Peradilan Militer” Pada hari Jumat, 8 November 2024 menjelang dini hari,…

Pernyataan Dukungan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) Tentang Dukungan untuk Tim Penyelidik Pro-Yustisia Dugaan Pelanggaran Berat HAM Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib

Pernyataan Dukungan  Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM)  Tentang  Dukungan untuk Tim Penyelidik Pro-Yustisia Dugaan Pelanggaran Berat HAM Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib  Jakarta, 5 November 2024 Menanggapi pemberitaan media Tempo yang berjudul “Upaya Menggembosi Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu”, edisi Senin, 4/11, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyatakan dukungan penuhnya kepada Tim Penyelidik…

Disparitas Putusan: Pertanda Rekayasa, Petaka Ketidakadilan (Eksaminasi Publik terhadap Putusan Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah dan Alex Denni)

RILIS PERSPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Disparitas Putusan: Pertanda Rekayasa, Petaka Ketidakadilan (Eksaminasi Publik terhadap Putusan Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah dan Alex Denni) PBHI sesuai mandat kelembagaan untuk mendorong reformasi sistem peradilan sejak 2006 sekaligus menggagas Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan, berinisiatif untuk melakukan kajian lebih mendalam, sebagai bagian dari…

Disparitas Putusan: Pertanda Rekayasa, Petaka Ketidakadilan (Eksaminasi Publik terhadap Putusan Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah dan Alex Denni)

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Disparitas Putusan: Pertanda Rekayasa, Petaka Ketidakadilan (Eksaminasi Publik terhadap Putusan Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah dan Alex Denni) PBHI sesuai mandat kelembagaan untuk mendorong reformasi sistem peradilan sejak 2006 sekaligus menggagas Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan, berinisiatif untuk melakukan kajian lebih mendalam, sebagai bagian dari…