The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), along with members organisations Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI), derided the recently-concluded ASEAN Leaders’ Meeting on Myanmar, which took place in Jakarta on 24 April 2021, and was attended by Myanmar’s controversial junta chief Min Aung Hlaing. ‘ASEAN has failed to recognise the…
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor KeamananMenyikapi Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan peristiwa yang tragis dan memprihatinkan kita semua. Kita patut sedih dan berduka atas peristiwa itu. Para prajurit TNI gugur ditengah proses latihan yang sedang dilakukan. Di tengah keprihatinan dan rasa duka itu, tentu peristiwa itu perlu dilihat…
SIARAN PERSTIM ADVOKASI KEBEBASAN BERPENDAPAT JAWA TENGAH Sidang lanjutan pidana kriminalisasi mahasiswa penolak omnibus law kembali digelar di Pengadilan Negeri Semarang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, JPU memberikan tuntutan 3 bulan pidana penjara kepada IRF dan NAA karena dianggap melawan aparat yang sedang bertugas sehingga melanggar Pasal 216 KUHP. Meskipun…
Pengadilan Negeri Semarang kembali menggelar sidang lanjutan perkara pidana kriminalisasi mahasiswa penolak omnibus law pada selasa, 30 maret 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Terdakwa IRF dan NAA. Dalam persidangan, terungkap banyak fakta yang makin menguatkan keyakinan bahwa perkara ini murni rekayasa yang di design oleh Negara untuk membungkam dan melemahkan konsolidasi gerakan masyarakat sipil…
[Pers Rilis PBHI Nasional] Pada Sabtu, 27 Maret 2021 salah satu Jurnalis Tempo, Nurhadi mendapatkan serangan berupa tindak kekerasan saat tengah melakukan tugasnya untuk meliput. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari media Tempo, Nurhadi ditugaskan untuk mewawancarai tersangka kasus korupsi pajak, Angin Prayitno Aji. Saat itu, Angin Priyatno Aji sedang menggelar resepsi pernikahan anaknya di Graha…
_Press Rilis_ PBHI Jakarta Sejumlah warga yang bermukim di RT 001 RW 001 Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan cemas lantaran bakal digusur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam waktu dekat. Husein (40) salah seorang warga mengatakan, penggusuran dilakukan lantaran Pemprov DKI mengklaim tanah yang dihuni warga merupakan tanah dengan status Tata Praja. “Kami sudah…
[Alert] Menteri Hukum dan HAM pada 9 Maret 2021 menjelaskan alasan UU ITE tidak masuk Prolegnas 2021. Beliau mengatakan karena pemerintah masih terus menjaring masukan publik untuk kajian UU ITE, selain itu juga pemerintah tengah melakukan sosialisasi RKUHP, sehingga Revisi UU ITE tidak masuk dalam Prolegnas karena keterkaitannya dengan RKUHP itu. Secara konsep, Aliansi sepakat…
Jumat 14 Maret 2021 tim hukum Aliansi Tamansari yang terdiri atas LBH Bandung, PBHI beserta warga yang masih bertahan, Eva Eryani, mendatangi Polrestabes Bandung untuk membuat laporan perusakan properti milik Eva dalam peristiwa pemagaran Tamansari dengan dalih kerja bakti pada Februari 2021 lalu. Dalam peristiwa tersebut terjadi keributan yang dilatari oleh pemagaran secara sewenang wenang…
Siaran Pers PBHI Nasional Salah satu permasalahan krusial dalam akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah tidak adanya standar layanan bantuan hukum, PBHI mendorong dan memfasilitasi pelibatan masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Standar Layanan Bantuan Hukum. Setelah melalui proses pembahasan bersama masyarakat, pada 3 Febuari 2021 akhirnya Kementerian Hukum dam HAM mengundangkan Permenkumham Nomor…
[Rilis Koalisi Masyarakat Sipil] Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut, namun…