Menyikapi Kasus Kepsek Tampar Anak Ketahuan Merokok: Bukan Sekadar Kekerasan, Absennya Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Pengendalian Tembakau dan Perlindungan Anak

Siaran Pers PBHI, RUKKI dan Komnas PT Jakarta, 18 Oktober 2025 – Publik tengah ramai digemparkan oleh kasus penamparan siswa SMAN 1 Cimarga oleh Kepala Sekolah. Kasus ini bermula saat kegiatan Jumat Bersih dimana siswa laki-laki absen berkegiatan dan kedapatan merokok di area kantin sekolah. Kepsek SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri menampar murid tersebut karena…

Di Balik Lobi Oligarki Rokok: Peluncuran Indeks Gangguan Industri Tembakau 2025 Ungkap Ancaman Bagi Kesehatan Publik

SIARAN PERS Di Balik Lobi Oligarki Rokok: Peluncuran Indeks Gangguan Industri Tembakau 2025 Ungkap Ancaman Bagi Kesehatan Publik Jakarta, 14 Oktober 2025 — Campur tangan industri tembakau dalam kebijakan publik terus menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Misalnya, baru-baru ini kebijakan tarif cukai untuk tahun 2026 yang tidak akan mengalami kenaikan setelah adanya…

Hukuman Mati Membunuh Orang, Bukan Kejahatan!

Rilis Pers Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) Hari Internasional Menentang Hukuman Mati 2025 “Hukuman Mati Membunuh Orang, Bukan Kejahatan!” Setiap tanggal 10 Oktober, selain memperingati Hari Kesehatan Jiwa Internasional, dunia kembali diingatkan lewat peringatan Hari Internasional Menentang Hukuman Mati, bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak bisa ditawar. Namun di Indonesia, keyakinan itu masih…

Penanganan Kasus @Bjorkanesiaaa, Ujian dalam Penegakan Hukum Pelindungan Data Pribadi

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Penanganan Kasus @Bjorkanesiaaa, Ujian dalam Penegakan Hukum Pelindungan Data Pribadi Kepolisian tengah melakukan penyidikan terhadap kasus yang melibatkan akun @Bjorkanesiaaa, yang dalam beberapa waktu terakhir diduga melakukan tindak pidana pelindungan data pribadi (2/10). Namun pada saat yang bersamaan, sesaat setelah dilakukannya penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pemilik akun tersebut,…

80 TAHUN TNI: “MENOLAK KEMBALI KE BARAK, PELANGGARAN DAN KEJAHATAN KIAN MARAK”

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) 80 TAHUN TNI: “MENOLAK KEMBALI KE BARAK, PELANGGARAN DAN KEJAHATAN KIAN MARAK” Jakarta, 5 Oktober 2025 — Hari ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 dengan tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”, sebuah tema yang menggambarkan harapan profesionalisme, responsivitas, dan adaptabilitas TNI. Namun,…

Penyidik TNI dalam RUU KKS, Ancam Demokrasi dan Negara Hukum

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Penyidik TNI dalam RUU KKS, Ancam Demokrasi dan Negara Hukum Pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menyelesaikan proses penyusunan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), untuk diajukan ke DPR, sebagai prioritas legislasi 2026. Meskipun ada perubahan yang signifikan dari naskah RUU yang sempat dibahas pada 2019, maupun dokumen RUU yang beredar…

Perbandingan dengan AS Berbahaya dan Keliru

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Perbandingan dengan AS Berbahaya dan Keliru” Pada 18 September 2025, Jubir Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen Frega Wenas Inkiriwang di hadapan awak media menyampaikan bahwa pengerahan penempatan militer untuk menjaga sejumlah fasilitas umum, pada saat ini juga terjadi di Amerika Serikat (AS). Menurut Frega, kondisi fasilitas umum…

Pembuktian Integritas Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Demokrasi dan Menolak Dwifungsi

Rilis PersTim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan Menjelang Putusan Uji Formil UU TNI di Mahkamah Konstitusi “Pembuktian Integritas Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Demokrasi dan Menolak Dwifungsi” Besok, 17 September 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang…

Risiko Penumpukkan Wewenang, Akhiri Rangkap Jabatan Menkopolkam dan Menhan

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil “Risiko Penumpukkan Wewenang, Akhiri Rangkap Jabatan Menkopolkam dan Menhan” Perubahan kabinet (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden. Sungguhpun demikian perombakan kabinet tersebut sudah sepantasnya mencerminkan bagaiaman pemerintah saat ini memandang situasi dan kondisi negara. Hingga saat ini belum ada pejabat definitif dari Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) yang justeru…

Aduan Kementerian Pertahanan terhadap Tempo ke Dewan Pers Mengancam Demokrasi dan Kebebasan Pers

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Aduan Kementerian Pertahanan terhadap Tempo ke Dewan Pers Mengancam Demokrasi dan Kebebasan Pers Media adalah pilar demokrasi, sebagai manifestasi dari kebebasan berekspresi, yang salah satu elemen utamanya adalah kebebasan pers. Kebebasan berekspresi menjadi instrumen kunci dari demokrasi yang dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang sewenang-wenang. Sebab suatu pemerintahan yang…