Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pendekatan Keamanan Manusia dalam Pemolisian

Rilis

Siaran Pers “Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pendekatan Keamanan Manusia dalam Pemolisian” Jakarta, 20 Desember 2024 – Dalam beberapa waktu terakhir, sorotan terhadap institusi kepolisian meningkat tajam. Hal ini dipicu oleh perilaku dan tindakan sejumlah oknum anggota kepolisian yang tertangkap melakukan pelanggaran disiplin dan etika, hingga tindak pidana. Kondisi tersebut telah menutupi berbagai capaian positif dalam…

Pembentukan Dewan Pertahanan Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan dan Berbahaya bagi Kehidupan Demokrasi dan HAM di Indonesia

Rilis

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Pembentukan Dewan Pertahanan Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan dan Berbahaya bagi Kehidupan Demokrasi dan HAM di Indonesia” Pada 16 Desember 2024 Presiden membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus melantik Menhan Sjafrie Sjamsuddin menjadi ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Koalisi menilai UU No. 3 Tahun 2002 memang…

Dewan Pertahanan Nasional Gantikan Wantanas: Langkah Militerisasi Kebijakan Strategis

Rilis

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Dewan Pertahanan Nasional Gantikan Wantanas: Langkah Militerisasi Kebijakan Strategis 16 Desember 2024, Presiden membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan melantik Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian. Pembentukan DPN di bawah pemerintahan Prabowo menuai kritik tajam karena dianggap menyalahi amanat Pasal 15 UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara,…

Women’s March Jakarta 2024: Akhiri Diskriminasi, Lawan Patriarki

Rilis

PANGGILAN UNTUK BERTINDAK Women’s March Jakarta 2024: Akhiri Diskriminasi, Lawan Patriarki Jakarta, 7 Desember 2024 — Women’s March Jakarta (WMJ) kembali beraksi di tahun 2024 untuk menyerukan menghentikan kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terus melumpuhkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tahun ini, WMJ 2024 mengusung tema “Akhiri Diskriminasi, Lawan Patriarki”. “Tema ini diambil karena…

Menyoal Usulan PDIP untuk Mengembalikan Polri ke Dalam Tubuh TNI: “Gagasan Reformasi Polri Harus Konstitusional Bukan Emosional”

Rilis

RILIS PERSPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Menyoal Usulan PDIP untuk Mengembalikan Polri ke Dalam Tubuh TNI: “Gagasan Reformasi Polri Harus Konstitusional Bukan Emosional” Jakarta, 01 Desember 2024 – Kami mendengar bahwa PDIP melalui ketua DPP Deddy Sitorus mengusulkan sebuah gagasan untuk mengembalikan Polri ke dalam tubuh TNI. Realita Polri: Politisasi Hukum,…

KPK BARU JANGAN TAKUT: PUTUSAN MK HARUS JADI PINTU MASUK USUT TUNTAS DUGAAN PRAJURIT AKTIF TNI YANG TERSANGKUT KORUPSI

Rilis

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia KPK BARU JANGAN TAKUT: PUTUSAN MK HARUS JADI PINTU MASUK USUT TUNTAS DUGAAN PRAJURIT AKTIF TNI YANG TERSANGKUT KORUPSI Jakarta, 29 November 2024 – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Nomor 87/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan ini mengabulkan…

Disparitas Putusan terhadap PT Telkom (BUMN) & Alex Denni (Swasta): Ancaman terhadap BUMN & Mitra Swasta, Business Judgement Rules Sesuai Aturan Namun tetap Dikriminalisasi

Rilis

SIARAN PERSPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Disparitas Putusan terhadap PT Telkom (BUMN) & Alex Denni (Swasta): Ancaman terhadap BUMN & Mitra Swasta, Business Judgement Rules Sesuai Aturan Namun tetap Dikriminalisasi Dalam beberapa kesempatan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan target pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia adalah sebesar 8% (dalapan persen) dengan memaksimalkan peningkatan…

BASA-BASI SELEKSI, SIASAT KOMPROMI PADA KORUPSI

Rilis

Siaran Pers BASA-BASI SELEKSI, SIASAT KOMPROMI PADA KORUPSI Jakarta, 21 November 2024 – Di tengah krisis integritas, sudah seharusnya Komisi III DPR memilih “manusia setengah dewa” dalam wujud Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 dengan rekam jejak nyaris sempurna, berpihak pada agenda pembenahan kelembagaan KPK dan pemberantasan korupsi, faktanya, Komisi III DPR…

Pernyataan Sikap: Dukungan Pemulangan Mary Jane Veloso Melalui Mekanisme Transfer of Prisoner

Rilis

Pernyataan SikapJaringan Tolak Hukuman Mati (JATI)Dukungan Pemulangan Mary Jane Veloso Melalui Mekanisme Transfer of Prisoner Jakarta, 21 November 2024 Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan individu yang berkomitmen untuk menghapuskan hukuman mati, mengapresiasi upaya kolaboratif Pemerintah Indonesia dan Filipina yang menyepakati langkah penyelesaian kasus terpidana mati Mary Jane Veloso…

Negara Wajib melindungi Hak Konstitusional Warga Negara dan Menghentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Said Didu

Rilis

Negara Wajib melindungi Hak Konstitusional Warga Negara dan Menghentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Said Didu. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan…