Konflik Lahan PTPN VS Petani Berujung Kriminalisasi: Studi Kasus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA M) Siak Hulu-Kampar

Rilis

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menggelar Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM-13) PBHI bertema, “Konflik Lahan PTPN VS Petani Berujung Kriminalisasi: Studi Kasus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA M) Siak Hulu-Kampar”. Hadir sebagai narasumber, Perwakilan Petani Kopsa M, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Sawit Watch, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), dan PBHI. Diskusi…

KEKERASAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA: REPETISI AKIBAT MINUS EVALUASI DAN SANKSI

Rilis

Mahasiswa HIMATA Banten Raya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang. Viral sebuah video yang menunjukkan Anggota Kepolisian mempiting dan membanting seorang peserta aksi hingga tersungkur dan mengalami kejang-kejang. Merespon peristiwa ini PBHI menyoroti beberapa hal: Pertama, unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945, UU…

PELANTIKAN KOMPONEN CADANGAN: PRODUK ORDE BARU GAYA BARU

Rilis

Pers Release Pada hari Kamis (7/10/2021), Presiden Jokowi menghadiri upacara penetapan 3.103 orang sebagai Komponen Cadangan (Komcad) di Pusdiklat Kopassus Batujajar, Jawa Barat. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Komcad, para peserta telah dididik, dilatih dan kemudian dilantik di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kopassus dalam kurun waktu tiga bulan. Adapun beberapa poin yang disampaikan Presiden Jokowi…

Hukuman Mati Bukan Solusi

Rilis

Siaran Pers Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) “Hukuman Mati Bukan Solusi” Tanggal 10 Oktober diperingati seluruh dunia setiap tahunnya sebagai Hari Anti Hukuman Mati. Melihat tren internasional, narasi untuk menghapuskan hukuman mati semakin menguat, dibuktikan dengan hanya sedikit negara yang masih melakukan hukuman mati. Ada 108 negara yang sudah menghapus hukuman mati dari…

TAUD: KEBEBASAN SIPIL MEMBURUK, DEMOKRASI AMBRUK

Rilis

[SIARAN PERS HARI DEMOKRASI INTERNASIONAL] TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI (TAUD) Laporan Freedom in the World 2020, menempatkan Indonesia pada 61 poin dengan kategori “bebas sebagian”. Bersamaan dengan itu, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Laporan Indeks Demokrasi yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3 (turun dari skor 6.48). Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia…

KEBAKARAN DI LAPAS TANGERANG: BERAKAR DI KEBIJAKAN, DIPERBURUK KETIDAKMAMPUAN PENGELOLAAN, BERUJUNG PADA PELANGGARAN HAM

News, Rilis

[8/9/21] Pukul 01.50 WIB, Blok C Lapas Klas I Tangerang kebakaran dan mengakibatkan 41 orang meninggal, 8 luka berat, dan 73 luka ringan. PBHI turut berduka cita yang mendalam untuk Warga Binaan yang menjadi korban dan keluarganya. PBHI menyoroti beberapa hal krusial. Pertama, terjadinya kebakaran membuktikan bahwa infrastruktur Lapas (bangunan) tidak layak huni karena tidak…

Penyiksaan terhadap Anak oleh TNI Bertambah, Usut Tuntas Melalui Peradilan Umum

Rilis

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras dan mengutuk tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan prajurit TNI yang berdinas di di wilayah Kodim 1627 Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Serka AOK dan Serma B kepada seorang anak berusia 13 tahun, berinisial PS (selanjutnya disebut korban), pada tanggal 19 Agustus 2021. Penyiksaan tersebut dilakukan dengan dalih…

PENYIKSAAN ANAK OLEH ANGGOTA TNI DI NTT: URGENSI TINGGI KEBIJAKAN ANTI-PENYIKSAAN DAN REFORMASI PERADILAN MILITER

Rilis

Jakarta, 23 Agustus 2021 – PBHI mengutuk tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh 2 Anggota TNI a/n Serma MSB dan Serka AODK terhadap anak berusia 13 tahun (PS/Korban). MSB dan AODK menuduh PS mencuri HP, kemudian MSB dan AODK diduga kuat menyndut tangan PS/Korban dengan rokok yang masih menyala, lalu memukul PS/Korban dengan benda tumpul seperti…

SURAT TERBUKA PENETAPAN KASUS PEMBUNUHAN MUNIR SEBAGAI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT

Rilis

Yth.Komnas HAM RIJl. Latuharhary No. 4B, Kelurahan MentengJakarta Pusat 10310 Perihal : SURAT TERBUKA Dengan hormat,Bersama ini kami Komite Aksi Solidaritas untuk Kasus Munir ( KASUM ), Individu, dan Organisasi masyarakat Sipil meminta dan mendesak Komisi Nasional HAM RI (Komnas HAM RI) untuk segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur…