Prioritas Rapid Test Covid-19 untuk Anggota DPR beserta Keluarga: Melanggar Hak atas Kesehatan, Bertentangan dengan Prinsip Kesetaraan, dan Diskriminatif

Rilis

Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi virus Covid-19 sebagai bencana nasional per Sabtu 14 Maret 2020 oleh Presiden melalui Kepala BNPB. Sampai 24 Maret 2020 tercatat ada 686 kasus positif, 55 korban meninggal dan 30 orang yang dinyatakan sembuh. Di tengah kondisi darurat pendemi ini, berbagai pemberitaan muncul tentang sulitnya masyarakat umum mengakses rujukan/rekomendasi pemeriksaan virus Covid-19,…

Mendesak Lembaga Peradilan Menunda Persidangan Selama Masa Pandemi Covid-19 & Lepaskan Sebagian Tahanan

Rilis

Per Sabtu 21 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah RI untuk penanganan Coronavirus disease (COVID-19) menyatakan bahwa 450 orang positif COVID-19, 38 orang meninggal dunia dan 20 orang sembuh. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, kematian sejumlah 6 orang dan pasien sembuh sebanyak 4 orang dari hari sebelumnya. Lebih…

Penjebakan Pekerja Seks: Melanggar HAM, Merusak Criminal Justice System, Melanggar Etik Anggota DPR

Rilis

Pada 26 Januari 2020, Polda Sumatera Barat melakukan penggerebekan terhadap NN bersama Anggota DPR RI Komisi VI, Andre Rosiade. Berbagai Pernyataan Andre Rosiade di berbagai media menyatakan bahwa proses penggerebekan NN dilakukan dengan skema penjebakan yang sengaja direncanakan dan diorganisir serta diaporkan oleh Andre Rosiade. PBHI mencatat kejanggalan atas peristiwa tersebut. Pertama, penjebakan tidak ada…

Menyikapi Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

Rilis

Pemerintah berencana membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN). Pembahasan DKN ini sudah dilakukan pemerintah dan pendirian lembaga ini akan diatur melalui peraturan presiden. Terlebih, pembentukan DKN ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejatinya, pendirian DKN ini merupakan agenda lama yang sudah dibahas sebelum masa pemerintahan Joko Widodo. Koalisi menilai pemerintah harus…

Catatan PBHI atas Kondisi Penegakan HAM di Indonesia 2011

Rilis

Dipertanggung-jawabkan menjelma menjadi fakta gelap, sementara pelanggaran HAM di berbagai wilayah menunjukkan angka yang terus bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif terkait dengan modus pelanggaran HAM itu sendiri. Sementara itu sejumlah institusi yang langsung maupun tidak memiliki tanggung-jawab fungsionalnya di bidang perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM seperti mengalami kegagapan dalam menerjemahkan peran dan fungsinya. Baik…

MENKUMHAM seharusnya tidak Menghambat Sistem Pemasyarakatan

Rilis

Menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang diambil salah satunya adalah memastikan sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana…”. Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No 12 Tahun 1995, sudah mengarah pada agar narapidana/warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan dari upaya tersebut adalah pemberian remisi dan pembebasan bersyarat…

Kisah Seorang Buruh Pabrik Rokok

Rilis

Oleh Esti Nuringdyah Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sore itu tampak ramai. Puluhan perempuan muda berhamburan keluar pabrik, yang ditemboknya terlukis nama sebuah produk rokok terkenal yang 2004 lalu berpindah tangan ke perusahaan rokok ternama di Inggris. Seperti kebanyakan pabrik rokok, mereka melakukan program kemitraan dengan perusahaan local untuk memproduksi sigaret kretek tangan (SKT)…

Problem Rumah Tahanan Tidak Selesai Dengan Sidak

Rilis

terbesar terjadi di Kalimantan Selatan yang hanya memiliki Kapasitas sejumlah 1.442 orang, namun dihuni oleh 3.989 Warga Binaan dan Tahanan. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Rutan Kelas I Cipinang dihuni oleh 2.584 tahanan dengan kapasitas 1.136 orang, Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur dihuni oleh 1.019 tahanan dengan kapasitas 504 orang dan Rumah Tahanan Salemba Jakarta…

Papua Memanas, Negara harus Bertanggung-Jawab

Rilis

Teologi Fajar Timur. Penempatan kendaraan Baraccuda ini menyebabkan kemacetan transportasi di ruas jalan Abepura-Sentani. Berdasarkan pidato pembukaan yang disampaikan oleh Ketua Panitia KRP III, tujuan dari KRP III ini adalah membahas rumusan alternatif bagi masa depan bangsa Papua. Respon negara melalui aparat keamanan sungguh berlebihan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, berkumpul dan menyiarkan…