DEKLARASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA

Menjelang Pemilihan Umum 2024, Kontestasi politik kian Menguat. Sayangnya diskursus mengenai Hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi tidak menjadi mainstream dalam ruang politik Pemilu. Dinamika yang berkembang lebih pada memperlihatkan kontestasi pemenangan kandidat bukan kontestasi ide dan gagasan. Kami menilai isu dan agenda HAM tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting bagi pembangunan politik demokrasi.…

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

Jakarta, 25 Juli 2023 – Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2023, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diseminasi hasil penelitian “Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau”. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah dalam melihat produk zat adiktif yang harus secara…

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2023, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diseminasi hasil penelitian “Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau”. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah dalam melihat produk zat adiktif yang harus secara ketat diatur tanpa pandang bulu. Penelitian tersebut melahirkan beberapa rekomendasi terkait upaya pengendalian tembakau demi menjaga generasi bangsa yang berkualitas.

Studi Perbandingan Produk Minol & Tembakau

Dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli 203, Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau menyelenggarakan Diseminasi Penelitian Penguatan Kebijakan Perlindungan Anak dari Produk Zat Adiktif: Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau. Dengan ini, kami mengajak untuk hadir dalam kegiatan Webinar Diseminasi studi tersebut, pada: Selasa,…

PBHI DAN IJRS INISIASI PERTEMUAN KONSULTATIF BERSAMA KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG, KEPOLISIAN DAN BPHN UNTUK PELAPORAN OPEN GOVERNMENT INDONESIA DI ISU AKSES KEADILAN

BeritaPBHI – Senin, 10 Juli 2023, PBHI bersama IJRS didukung Yayasan Tifa menyelenggarakan” Pertemuan Konsultatif untuk Persiapan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Periode B06 Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024 di Isu Akses terhadap Keadilan” Pertemuan yang diselenggarakan ini bertujuan untuk mempertemukan pemerintah, khususnya kementerian lembaga yang menjadi pengampu dalam Rencana Aksi Nasional…

REVISI UU TNI: ANCAMAN BAGI GERAKAN SOSIAL BURUH DAN DEMOKRASI

Secara diam-diam, Badan Pembinaan Hukum TNI melakukan pembahasan RUU TNI pada April 2023 lalu. Dalam dokumen yang beredar, terdapat beberapa poin perubahan, yaitu perluasan fungsi TNI (Pasal 3), Operasi Militer Selain Perang (Pasal 7), perluasan penempatan di jabatan sipil (Pasal 47), perpanjangan masa dinas keprajuritan (Pasal 53), penghapusan kekuasaan peradilan umum bagi prajurit TNI (Pasal…

RESHUFFLE KABINET KE-9: HABIS CAWE-CAWE, LANJUT BAGI-BAGI KUE

Senin, 17 Juli 2023, Presiden Jokowi kembali me-reshuffle kabinet untuk yang ke-9 kalinya, di posisi 1 menteri dan 5 wakil Menteri dan 2 Wantimpres. Mereka adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria, Wamendes Paiman Raharjo, Wamenlu Pahala Mansury, Wakil Menteri BUMN Rosan RoeslaniWamenag Siaful Dasuki. Reshuffle: Pergantian Karena Korupsi dan Kontroversi Sejatinya, Konstitusi UUD…

Polisi Wajib Usut dan Tindak Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap LGBTIQ

[Jakarta, 14 Juli 2023] – Ancaman dan tekanan terhadap rencana pelaksanaan ASEAN Advocacy Week yang sedianya digelar pada 17 – 21 Juli 2023 adalah bentuk ketidakberdayaan dan kegagalan negara dalam kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan jaminan rasa aman terhadap setiap orang–tanpa terkecuali–untuk berekspresi dan berkumpul secara damai. Negara seharusnya justru menindak pelaku-pelaku yang selama ini menebar…

PENGUNGKAPAN KASUS IRJEN FS: HARUS BERBASIS PRO JUSTITIA & BEBAS DARI KONTESTASI POLITIK INTERNAL POLRI

Pemeriksaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menetapkan Irjen FS sebagai TSK utama. Pengungkapan kasus ini telah melalui proses panjang akibat Irjen FS merekayasa peristiwa kematian Brigadir J dan memberikan keterangan yang tidak benar (bohong) kepada publik, bahkan internal Polri beserta pemeriksanya. Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point “pekerjaan rumah” besar institusional…

PBHI Hadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Monitoring dan Evaluasi RAN OGI Indonesia (OGI) 2023-2024 yang Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung

Kamis, 8 Juli 2023 – Bertempat di Hotel Holiday Inn and Suites Gajah Mada Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung menyelenggarakan rapat koordinasi lanjutan untuk membahas mengenai evaluasi dan monitoring, serta penajaman target RAN OGI 2023-2024. Diskusi ini dihadiri oleh PBHI, Asosiasi LBH APIK dan IJRS sebagai koordinator dalam koalisi masyarakat sipil untuk akses keadilan.Kegiatan…