DUGAAN SUPPLY ILEGAL SENJATA KE REJIM JUNTA MILITER MYANMAR OLEH BUMN DAN PEMERINTAH: GIMMICK SOLIDARITAS ROHINGYA TERNYATA BISNIS BERDARAH

Uncategorised

RILIS PERSKOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DUGAAN SUPPLY ILEGAL SENJATA KE REJIM JUNTA MILITER MYANMAR OLEH BUMN DAN PEMERINTAH: GIMMICK SOLIDARITAS ROHINGYA TERNYATA BISNIS BERDARAH Senin, 2 Oktober 2023 lalu, Mantan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) melaporkan dugaan penjualan illegal senapan serbu,…

AKSI SIMBOLIK ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PADA PENANGKAPAN ADILUR RAHMAN KHAN DAN NASIRUDDIN ELAN DI BANGLADESH

Uncategorised

Pada 3 Oktober 2023, Sekelompok organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Migrant CARE, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM),…

Hentikan Proses Penangkapaan dan Upaya Pemidanaan 18 Orang Peserta Aksi Damai & Simpatik Greenpeace Indonesia, Bebaskan Segera

Siaran Pers

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Pagi tadi (6/10/23) Greenpeace Indonesia mengadakan aksi damai menuntut Pemilu tanpa Oligarki di Bundaran HI. Pada saat aksi sedang berlangsung Kepolisian dan Satpol PP melakukan pembubaran paksa penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa dasar yang jelas. Tidak hanya membubarkan Anggota Kepolisian juga melakukan penangkapan sewenang wenang…

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Ada Esensinya

Siaran Pers

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Refomasi Sektor Keamanan Menyikapi Wacana Perpanjangan Usia ]ensiun Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono Wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki usia pensiun pada November mendatang bergulir belakangan ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perpanjangan tersebut sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sebelumnya,…

Rekomendasi Tim Percepatan Menkopolhukam terhadap Reformasi Peradilan Militer: Bukan Cuma Gimmick Tapi BerPOLITIK, Waspada MILITERISME ke Depan

Siaran Pers

RILIS PERSPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)ImparsialKontraS Tim Percepatan Reformasi Hukum Menkopolhukam di bawah Mahfud MD, telah menyerahkan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum yang utamanya berkaitan dengan reformasi peradilan. Reformasi Peradilan Militer masuk ke dalam Rekomendasi Jangka Menengah nomor 20 dengan ukuran keberhasilan “Dimasukkannya revisi UU Pengadilan Militer dalam prolegnas 2025 yang mengatur…

Tingginya Gangguan Industri Tembakau di Indonesia Menunjukkan Pemerintah Gagal Melindungi Kesehatan Rakyatnya

Siaran Pers

Jakarta, 29 September 2023 — Laporan hasil survei tentang indeks gangguan industri tembakau pada 2023 di Indonesia menunjukkan Indonesia masih mencapai skor tinggi, yakni 84. Ini mengindikasikan tingginya campur tangan industri dalam kebijakan dan menunjukkan bahwa pemerintah masih berpihak kepada industri tembakau dengan mengorbankan kesehatan rakyatnya. Karena itu sejumlah pihak mendorong Pemerintah Indonesia lebih proaktif…

Mengawal Reformasi Tentara Nasional Indonesia Melalui Penolakan Usulan Perubahan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Buku

Dalam langkah reformasi politik 1998 yang dimotori oleh gerakan masyarakat sipil berhasil menumbangkan rezim otoritarian militeristik Orde Baru. Salah satu kritik paling keras pada saat itu dialamatkan pada kelompok ABRI, mengingat ABRI dengan peran sosial politiknya (Dwifungsi) pada saat itu dianggap telah jauh melenceng, terlalu masuk ke ranah sipil dan keluar dari tugas dan fungsi…

Eksploitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui Pertambangan: Ruang Hidup dan Hak Asasi Nelayan Tradisional Terancam Mati

Siaran Pers

Tim Advokasi Anti-Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Demi Kemanusiaan (TERPUKAU) menilai permohonan pengujian undang-undang (judicial review) yang diajukan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) pada Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan…

Gimmick Tim Percepatan Menkopolhukam: Grasi Massal Penyalahguna Narkotika Tidak Menyentuh Akar Masalah Kebijakan Narkotika

Siaran Pers

Beberapa waktu lalu, Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD, menyerahkan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum yang di antaranya menyasar terhadap persoalan narkotika. Pada level konkret, Tim Percepatan mengusulkan “Grasi massal narapidana penyalahguna narkotika dan pelaku tindak pidana ringan yang memenuhi syarat tertentu (misalnya:…