Catatan Kritis dari Pengalaman Pendampingan Bantuan Hukum Sengketa Informasi

#BeritaPBHI Pada 19 April 2022 lalu Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dari Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan diskusi terfokus “Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi”. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk ko-kreasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintahan dengan organisasi masyarakat sipil dengan tujuan tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dan tersedianya…

PENYULUHAN BANTUAN HUKUM PBHI NASIONAL KEPADA WARGA PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU

Pada hari Jumat, 25 April 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengadakan penyuluhan hukum di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kegiatan penyuluhan kali ini mengangkat tema “Hak Atas Tempat Tinggal dan Bantuan Hukum”. Adapun lokasi Pulau Pari dan tema yang dipilih berangkat dari kebutuhan faktual warga, dimana sampai saat ini…

MENDORONG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN PARALEGAL YANG MENGAKOMODASI STAKEHOLDERS BANTUAN HUKUM

Kepala BPHN telah resmi mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor: PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 (Pedoman Diklat Paralegal) sebagai amanat peraturan delegasi dari Permenkumham Paralegal. Pedoman ini ditujukan agar Pemberi Bantuan Hukum dapat merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan paralegal. Beberapa hal yang diatur dalam muatan tersebut, di antaranya mengenai…

PEMBERITAHUAN KONGRES PBHI VII

Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelapangan  dalam upaya-upaya mendorong negara melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.  Sehubungan dengan pelaksanaan Kongres PBHI VII, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut : Pelaksanaan Kongres PBHI VII akan di rencanakan dimulai pada Tanggal 5 November 2021 di Jakarta…

“KEBAKARAN DI LAPAS TANGERANG: BERAKAR DI KEBIJAKAN, DIPERBURUK KETIDAKMAMPUAN PENGELOLAAN, BERUJUNG PADA PELANGGARAN HAM”

[8/9/21] Pukul 01.50 WIB, Blok C Lapas Klas I Tangerang kebakaran dan mengakibatkan 41 orang meninggal, 8 luka berat, dan 73 luka ringan. PBHI turut berduka cita yang mendalam untuk Warga Binaan yang menjadi korban dan keluarganya. PBHI menyoroti beberapa hal krusial. Pertama, terjadinya kebakaran membuktikan bahwa infrastruktur Lapas (bangunan) tidak layak huni karena tidak…

DARI PEDOMAN PERMENKUMHAM HINGGA UPAYA PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI INTEGRASI BANTUAN HUKUM DAN PRO DEO

DARI PEDOMAN PERMENKUMHAM HINGGA UPAYA PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI INTEGRASI BANTUAN HUKUM DAN PRO DEO Jakarta, 29 April 2021 – PBHI melakukan audiensi bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pertemuan tersebut dilakukan bersama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sekretaris Badan, beserta jajaran di bagian bantuan hukum. PBHI menyampaikan catatannya mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang…

KUISIONER PENYERANGAN PEMBELA HAM PBHI

Berkaca pada beberapa kejadian penyerangan yang telah terjadi kepada PBHI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, maka dengan ini Badan Pengurus PBHI Nasional memandang penting untuk mendokumentasi setiap kejadian penyerangan, baik yang terjadi kepada Organisasi maupun kepada individual pengurus/advokat/paralegal/ anggota PBHI. Kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/teman-teman pengurus / anggota PBHI untuk dapat menyempatkan waktu mengisi…

Pendekatan Penyelesaian Konflik di Papua Justru Munculkan Masalah Baru

Konflik yang terjadi di Papua menjadi satu persoalan yang bukan hanya menyoal mengenai pembangunan, melainkan juga meliputi sejarah, status politik, marjinalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dianggap belum mampu menyelesaikan konflik, tetapi justru memunculkan masalah-masalah baru yang membuat konflik di Papua menjadi lebih kompleks. Atas dasar itu, menjadi…

Penyelesaian Kasus Penyerangan PBHI melalui Dewan Pers

[Rabu, 7 April 2021] Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) telah melakukan upaya penyelesaian kasus Penyerangan Media terkait Standing Position PBHI difasilitasi oleh Dewan Pers. Pada kesempatan ini, Dewan Pers mengundang PBHI sebagai Pengadu dan 2 (dua) Media publik yakni Jpnn.com dan viva.co.id sebagai Teradu. Pada pertemuan ini, PBHI diminta untuk menyampaikan detail kronologi…

MENINDAKLANJUTI KAJIAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI DAERAH KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jakarta, 13 April 2021 – Peran dan keterlibatan multipihak merupakan kunci penting dalam perluasan akses keadilan. Hal inilah yang didorong PBHI dengan mendorong keterlibatan tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM, khususnya BPHN dalam penyelenggaraan bantuan hukum, namun juga lintas Kementerian/Lembaga. Salah satu Kementerian yang didorong untuk terlibat adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada 13 April…