FINALISASI PENYUSUNAN RENAKSI OGI 2023-2025 BERSAMA MASYARAKAT SIPIL

Jumat, 5 Agustus 2022, Sekertariat CSO-OGP Indonesia menggelar FGD Finalisasi Rencana Aksi OGI 2023-2024 untuk menentukan isu strategis dan fokus area yang akan menjadi prioritas dalam usulan rencana aksi OGI 2023-2024 di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim. FGD ini dihadiri oleh penanggung jawab CSO sebagai pengusul komitmen dalam Renaksi, Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Open Government…

Agenda Penempatkan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil melalui Revisi UU TNI Ancaman Demokrasi dan Kemunduruan Reformasi TNI

Menteri Koodinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat (5/8/2022) mengusulkan bahwa dalam revisi revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang akan dibahas di DPR agar mengatur TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil. Menurutnya, undang-undang saat ini membatasi peran…

Masyarakat Sipil Berharap Sosialisasi RKUHP Tak Searah

Setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan membuka ulang partisipasi publik seluas-luasnya terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP, pembentuk undang-undang diminta menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan tidak dilakukan secara searah. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, Minggu (7/8/2022), mengatakan, publik berharap…

JEJARING ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL MENDORONG PERBAIKAN KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM

Jakarta, Jumat 22 Juli 2022 – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menghadiri pertemuan revitalisasi jaringan organisasi bantuan hukum dan paralegal Jabodetabek yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi organisasi bantuan hukum dan paralegal dalam upaya dan implementasi jaminan pemenuhan akses bantuan hukum bagi warga, bersama lebih dari…

Eksplorasi Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Bersama Pendamping dan Ahli

#BeritaPBHI – Sepanjang minggu ketiga Juli 2022, telah diadakan diskusi terfokus atau Forum Group Discussion (FGD) “Pemetaan Kebutuhan Kelompok Rentan dalam Layanan Bantuan Hukum” secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian kebutuhan kelompok rentan dalam bantuan hukum yang dilakukan oleh Konsorsium Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah untuk Sektor Keadilan dan Jaminan Ruang Kewargaan dengan…

Lili Pintauli Mundur dari KPK, Jokowi Diingatkan Cari Pengganti yang Lebih Pantas dan Berintegritas

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasional menilai pengunduran diri Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar merupakan pintu masuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenahi lembaga anti rasuah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PBHI Julius Ibrani setelah mendengar kabar pengunduran diri Lili secara resmi. Menurut Julius, Jokowi bisa membenahi KPK dengan cara…

Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui, Pasal Karet?

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyerahkan draft final Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI. Rancangan undang-undang ini masih menjadi sorotan setelah sempat memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat pada 2019 lalu. Hingga akhirnya DPR dalam rapat paripurna terakhir yang digelar pada 30 September 2019 memutuskan…

Konsorsium Masyarakat Sipil Susun Desain Penelitian untuk Asesmen Kebutuhan Kelompok Rentan dalam Bantuan Hukum

Jakarta, Rabu 29 Juni 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menghadiri rapat penyusunan desain dan alat penelitian untuk assessment kebutuhan kelompok rentan dalam bantuan hukum di Jakarta. Penyusunan ini telah berlangsung secara bertahap sejak tanggal 6 hingga 29 Juni 2022. Agenda ini bertujuan membahas rencana penelitian, metodologi, ruang lingkup kelompok rentan,…

Catatan Kritis dari Pengalaman Pendampingan Bantuan Hukum Sengketa Informasi

#BeritaPBHI Pada 19 April 2022 lalu Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dari Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan diskusi terfokus “Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi”. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk ko-kreasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintahan dengan organisasi masyarakat sipil dengan tujuan tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dan tersedianya…

PENYULUHAN BANTUAN HUKUM PBHI NASIONAL KEPADA WARGA PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU

Pada hari Jumat, 25 April 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengadakan penyuluhan hukum di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kegiatan penyuluhan kali ini mengangkat tema “Hak Atas Tempat Tinggal dan Bantuan Hukum”. Adapun lokasi Pulau Pari dan tema yang dipilih berangkat dari kebutuhan faktual warga, dimana sampai saat ini…