Pengawalan Isu Akses Keadilan Demi Tercapainya Implementasi Komitmen Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024: Wujudkan Keadilan Untuk Semua!

Berita

Senin, 13 Februari 2023 – PBHI mengadakan rapat evaluasi dan konsolidasi Pengawalan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024 di Isu Akses Keadilan bersama dengan rekan-rekan jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS). Rapat ini mendiskusikan berbagai pengalaman dan saran serta praktik baik yang dapat diterapkan pada komitmen-komitmen yang ada di Isu Akses Keadilan Rencana…

Diseminasi Analisis Putusan: Menguak Wajah Peradilan dengan Mengurai Putusan dari Urgensi Perspektif HAM dan Keamanan Publik

Berita

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) telah melakukan kegiatan diseminasi hasil analisis tiga putusan pengadilan melalui seri Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM) ke-25 pada 24 Januari 2023 lalu secara daring. Diseminasi ini bertujuan sebagai medium penyebaran hasil analisis putusan dengan mengaca pada tiga putusan yang berkaitan dengan isu seputar pemberian bantuan hukum, pidana pengawasan,…

PBHI Sampaikan Dinamika Penegakan HAM di Indonesia dalam Visiting Lecture FH UMM

Berita

Jumat 6 Januari 2023 Gina Sabrina dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia menjadi dosen tamu di 3 (tiga) kelas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Visiting lecture merupakan agenda rutin yang diinisiasi secara mandiri oleh Sholahuddin Al Fatih selaku dosen pengampu dengan mendatangkan praktisi ke kelas mahasiswa. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mahasiswa mengetahui realitas hukum…

Asean’s People Forum dan Masyarakat Sipil: Menuju ASEAN yang Lebih Humanis

Berita

Human Rights Working Group (HRWG) pada tanggal 17 Januari 2023 telah menyelenggarakan bedah buku dan diskusi publik atas sebuah studi yang bertajuk “CSO Participation in ASEAN Regionalism.” Studi ini mengkaji tantangan dan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 ini serta bagaimana partisipasi masyarakat sipil berdampak pada agenda regionalisme di Asia Tenggara, termasuk dalam kawasan…

PBHI Ikuti Pelatihan Optimasi Kampanye Digital untuk Menciptakan Perubahan

Berita

Aldeta Oktaviyani selaku staf publikasi dan kampanye PBHI mengikuti pelatihan Campaign 4 Social Change Deliveries (C4SCaDe) selama sebulan penuh sejak 26 Oktober hingga 25 November 2022. Kegiatan ini merupakan pelatihan kampanye yang diselenggarakan alumni YSEALI Guardians of the Good Governance dengan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Pelatihan ini diharapkan dapat membentuk kapasitas kaum muda di…

Workshop Mendengar Masukan terkait Modul Paralegal Ekologis Berbasis Kebutuhan Masyarakat Akar Rumput

Berita

Jakarta, Selasa 20 Desember 2022 PBHI mengadakan workshop untuk mendengarkan masukan terhadap draf modul paralegal ekologis bersama dengan 10 (sepuluh) organisasi masyarakat sipil, antara lain: KPA, AMAN, Greenpeace Indonesia, ICEL, KIARA, Trend Asia, LBH Jakarta, YLBHI, Solidaritas Perempuan, Rasamala Hijau Indonesia, dan ELSAM.Workshop ini merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan modul yang akan digunakan sebagai bahan…

Evaluasi Proses Pembahasan RAN OGI 2023-2024: Upaya Optimalisasi Ko-Kreasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Berita

Selasa, 13 November 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengikuti kegiatan Focus Group Discussion Finalisasi Rencana Aksi Nasional OGI 2023-2024 di Aone Hotel Jakarta. Kegiatan ini diadakan oleh Perkumpulan MediaLink selaku Sekretariat CSO-OGP Indonesia bekerja sama dengan YAPPIKA-ActionAid dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan mengupdate perkembangan pembahasan masing-masing usulan rencana aksi…

Korban Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) Mengadu ke Komnas HAM RI: Usut Tuntas Pelanggaran HAM oleh Negara dalam Bencana Obat Sirup Anak!

Berita

Pada 9 Desember 2022, PBHI yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kemanusiaan (TANDUK) mendampingi Keluarga Korban GGAPA untuk menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM RI terkait dugaan kuat pelanggaran HAM akibat obat sirup beracun. PBHI bersama TANDUK menemukan adanya titik kesalahan negara melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan pihak farmasi…

Konsinyering Penyusunan Laporan Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan di Tiga Wilayah

Berita

Rabu, 23 November 2022, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang secara kolektif tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah untuk Sektor Keadilan dan Jaminan Kewargaan menyelenggarakan konsinyering dalam rangka pembahasan dan penyusunan laporan…

HAPUS PASAL-PASAL ANTIDEMOKRASI & NIR-HAK ASASI DALAM RKUHP!

Berita

Senin, 14 November 2022, PBHI bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP (Aliansi R-KUHP) menerima undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Komisi III DPR-RI, untuk membahas masukan dari masyarakat sipil. RDPU yang dimpimpin oleh Bambang Wuryanto (PDIP) selaku Pimpinan Komisi III, sejatinya diagendakan untuk mendengarkan apa saja catatan dari publik atas RKUHP, yang rencananya…