Konsinyering Penyusunan Laporan Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan di Tiga Wilayah

Rabu, 23 November 2022, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang secara kolektif tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah untuk Sektor Keadilan dan Jaminan Kewargaan menyelenggarakan konsinyering dalam rangka pembahasan dan penyusunan laporan…

HAPUS PASAL-PASAL ANTIDEMOKRASI & NIR-HAK ASASI DALAM RKUHP!

Senin, 14 November 2022, PBHI bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP (Aliansi R-KUHP) menerima undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Komisi III DPR-RI, untuk membahas masukan dari masyarakat sipil. RDPU yang dimpimpin oleh Bambang Wuryanto (PDIP) selaku Pimpinan Komisi III, sejatinya diagendakan untuk mendengarkan apa saja catatan dari publik atas RKUHP, yang rencananya…

Musyawarah Wilayah ke-V PBHI Lampung

BeritaPBHI Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Lampung telah melakukan musyawarah wilayah (muswil) ke-V pada hari minggu, 6 November 2022 lalu. Dari hasil musyawarah wilayah tersebut, terpilih Nandha Risky Putra sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah PBHI Lampung Periode 2022-2026, menggantikan Aswan Abdulracman. Pada musyawarah wilayah kali ini, PBHI wilayah Lampung mengangkat tema, “Regenerasi…

Aksi Kamisan 749

Aksi Kamisan 749, PBHI: “HAM dan Kekuasaan dalam Kondisi Perang, Ancaman terhadap Kemanusiaan, Wabah Amnesia Menjelang 2024”

Kamis, 20 Oktober 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menghadiri Aksi Kamisan ke-749 membawa refleksi delapan (8) tahun rezim Presiden Jokowi yang anti-HAM dan anti-demokrasi. Pertama, PBHI menegaskan, selama 8 tahun terakhir, Presiden Jokowi memposisikan HAM dan Kekuasaan dalam kondisi perang. Indikatornya:  1) Presiden Jokowi merebut dan mencerabut para pegiat HAM, korban, dan…

Buka Akses Keadilan di Ibukota Melalui Perda Bantuan Hukum: Jangan Tunda Lagi!

Kamis, 20 Oktober 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menghadiri rapat jaringan advokasi bantuan hukum dengan mendorong Perda. Pasca terpilihnya Plt Gubernur DKI Jakarta, penting untuk membaca situasi baru peluang dan politik hukum di Ibukota. Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum adalah 1 dari 65 rancangan lainnya yang akan difinalisasi oleh Bapem Pemda dalam…

PBHI Menggagas Kerjasama dengan PERADI

Signifikansi Organisasi Advokat untuk Mendorong Peran Advokat dalam Advokasi Publik

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) melakukan koordinasi organisasi Advokat, PERADI,  membahas kebutuhan masyarakat yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus-kasus publik. PBHI mendorong peran organisasi advokat melalui untuk mengarusutamakan tanggung jawab pro bono profesi advokat, serta peningkatan kapasitas advokat melalui pendidikan berkelanjutan yang fokus pada isu spesifik advokasi publik. Bersama Esterina D. Ruru (Bendahara),…

Proyek Infrastruktur Berbasis MDBs Wajib Mengacu pada FPIC: Komitmen PBHI bersama KPPI untuk Advokasi Hak-Hak Warga Terdampak KEK Mandalika

WALHI NTB dan Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (“KPPI”) mengadakan konsolidasi jejaring pegiat organisasi masyarakat sipil yang bergerak di advokasi lingkungan hidup pada 9 – 10 Oktober 2022.  Konsolidasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pegiat lingkungan hidup dalam melakukan advokasi terhadap korban dan kerusakan akibat dampak proyek dan program strategis nasional, utamanya yang dibiayai…

HIV & Human Rights Summit 2022: Bebas Stigma dan Stop Diskriminasi!

Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengadakan pertemuan “HIV & Human Rights Summit” pada 5-8 Oktober 2022 di Bali, sebagai forum konsolidasi berbagai pihak seperti organisasi bantuan hukum (OBH), paralegal, CB-MFO, jurnalis, dan tenaga kesehatan dari 23 distrik wilayah. Pertemuan ini sekaligus membahas persoalan terkini berupa kekerasan dan diskriminasi terhadap populasi kunci terutama ODHIV dan minoritas gender.…

Mendorong Akses Keadilan di DKI Jakarta melalui Perda Bantuan Hukum

#BeritaPBHI – Kamis, 06 Oktober 2022 Koalisi Masyarakat Sipil Bantuan Hukum Jakarta mengadakan audiensi dengan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan. Koalisi menyampaikan catatan dan masukan melalui perspektif masyarakat sipil khususnya pendekatan hak asasi manusia dan akses keadilan dalam rancangan Perda Bantuan Hukum yang sedang disusun…

WORKSHOP PEMETAAN KONDISI DAN KEBUTUHAN ADVOKASI KASUS LINGKUNGAN OLEH MASYARAKAT AKAR RUMPUT

Rabu, 21 September 2022, PBHI mengadakan workshop untuk membahas hasil pemetaan kondisi dan kebutuhan advokasi kasus lingkungan oleh masyarakat akar rumput bersama dengan sepuluh organisasi lain yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Rasamala Hijau (RHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesian Center…