Melalui kolaborasi kolektif berbagai Civil Society Organization di Indonesia, terselenggarakanlah ASEAN Civil Society Conference / ASEAN People’s Forum pada tanggal 1-3 September 2023 silam. Acara ini mengundang seluruh CSO di ASEAN untuk berdiskursus, mengumpulkan aspirasi dan keresahan, serta mengupayakan perubahan terhadap masalah Hak Asasi Manusia yang dialami oleh masyarakat sipil di wilayah masing-masing peserta. PBHI sebagai salah satu CSO yang turut partisipatif dalam menyuarakan, menyikapi, dan mengambil peran aktif terhadap pemberantasan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta menjamin keselamatan warga sipil juga ikut mengekspresikan dukungannya terhadap kelangsungan acara ini.

Dalam mewujudkan dukungannya, PBHI turut mengadakan workshop bertajuk “Resuscitating Victim’s Rights and Reclaiming Civic Space: Opposing Autocratic Regime and Political Commodity in the Context of Election” yang membahas urgensi masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang luput dan bahkan diabaikan dalam diskursus pemilihan umum, bahkan hingga di tingkat regional. Workshop ini mengundang beberapa panelist dari CSO HAM ternama seperti Julius Ibrani (PBHI), Mary Aileen (Forum Asia), Ardi Manto Adiputra (Imparsial), Ryan Chua (KOMAS Malaysia), serta Mao Map dari Cambodia untuk membuka dialog ruang sipil yang terenggut sebagai produk rejim otoriter yang membudidayakan pelanggaran HAM dan membiarkan para pelaku pelanggaran tetap berkuasa dalam pemerintahan serta mengontrol jalur nya pemilihan umum. Diskusi ini menekankan adanya penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, hingga judicial harrasment yang terjadi terhadap para Human Rights Defenders. Tindakan opresif ini teramplifikasi juga disaat masa menjelang pemilihan umum bahkan di level regional. Adanya disinformasi yang mengaburkan pandangan rakyat sehingga para Human Rights Defenders dilihat sebagai oposisi berbahaya juga turut berperan dalam mengecilkan ruang sipil. Para pemimpin populist juga cenderung menggunakan military approach yang mengintervensi proses kepemerintahan, mengeksploitasi kesenjangan kekuatan yang dimiliki. Para pelanggar HAM juga di glorifikasi dalam struktur hegemoni, dibiarkan terus berkuasa tanpa adanya penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu maupun yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan gerakan kolektif para CSO dalam level regional untuk menghadapi masalah serupa. CSO ASEAN juga perlu saling belajar dan evaluasi terhadap strategi dan taktik yang bisa dilakukan dalam menghadapi opresi yang sudah struktural ini.

Tidak hanya itu, PBHI juga turut andil dalam Drafting Committee untuk menghasilkan Zero Draft hasil rekomendasi ACSC/APF untuk dibawa ke Regional Steering Committee. Dokumen ini nantinya akan disebarkan sebagai kritik dan rekomendasi terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia yang tidak kunjung selesai dalam region ASEAN

ACSC/APF adalah sebuat media aspirasi CSO dalam level regional yang sangat berperan dalam mengumpulkan suara dan dukungan kolektif dari masyarakat sipil di konteks regional, dan PBHI akan terus partisipatif dan mendukung pelaksanaan acara ini di tahun tahun berikutnya sebagai komitmen kami dalam memperjuangkan serta membela Hak Asasi Manusia yang sampai sekarang masih terus dilanggar.