Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Koalisi Masyarakat Sipil melakukan Audiensi ke PP Muhammadiyah
Kamis, 12 Oktober 2023, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan audiensi dengan Bapak Busyro Muqoddas, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Audiensi ini bertujuan mendorong PP Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk memberi perhatian terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar dan adanya dugaan keterlibatan pemerintah Indonesia melalui aktivitas jual-beli amunisi dan senjata api yang menjadi factor determinan atas tragedi tersebut.
Sebelumnya, pada 2 Oktober 2023 lalu, Mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) melaporkan kepada Komnas HAM RI terkait dugaan penjualan illegal senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan militer lainnya kepada Myanmar termasuk Junta Militer di bawah Jendral Min Aung Hlain, pada durasi terjadinya pembantaian etnis Rohingya di Myanmar.
Berdasarkan laporan Marzuki dkk. dugaan suplai senjata secara illegal dilakukan berbalut kerjasama MoU misalnya oleh PT. Pindad melalui perusahaan broker senjata yang berbasis di Myanmar, True North Co. Ltd., yang dimiliki oleh Htoo Shein Oo yang adalah putra kandung dari Menteri Perencanaan dan Keuangan Junta Militer Myanmar, bernama Win Shein.
Berdasarkan laporan Marzuki dkk. dugaan suplai senjata secara illegal dilakukan berbalut kerjasama MoU misalnya oleh PT. Pindad melalui perusahaan broker senjata yang berbasis di Myanmar, True North Co. Ltd., yang dimiliki oleh Htoo Shein Oo yang adalah putra kandung dari Menteri Perencanaan dan Keuangan Junta Militer Myanmar, bernama Win Shein.
Marzuki dkk merujuk pada data perusahaan perantara jual-beli senjata True North, Co. Ltd., bahwa 3 perusahaan BUMN Indonesia yakni PT. Pindad, PT. PAL dan PT Dirgantara Indonesia, terus mentransfer amunisi setelah percobaan kudeta Pemerintah Myanmar oleh Junta Militer.
Adanya dugaan suplai senjata oleh BUMN yang merupakan perusahaan milik negara menandakan bahwa Pemerintah Indonesia secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar termasuk kejahatan genosida terhadap etnis muslim Rohingya.
BUMN di bidang Pertahanan ini bertindak dengan sepengetahuan dan persetujuan dari instansi negara di bidang Pertahanan seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN. Yang artinya, ada tangunghawab negara atas persoalan di Myanmar.
Dugaan kuat keterlibatan ini tentu berbanding terbalik dengan gimmick Pemerintah Indonesia yang selama ini bicara soal solidaritas kemanusiaan kepada komunitas muslim etnis Rohingya melalui diplomasi luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Hanafi.
Berdasarkan Laporan PBB, Pelanggaran HAM Berat di Myanmar telah terjadi sejak lama dengan tindakan pembunuhan besar-besaran, penyiksaan yang brutal, rudapaksa massal terhadap ribuan anak dan perempuan, pembakaran desa-desa dan rumah ibadah, mutilasi massal, intimidasi dan ancaman fisik, dan lainnya. Di tangan rejim Junta Militer, Jendral Min, tercatat oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Burma, terjadi pembunuhan massal terhadap lebih dari 4.100 orang dan penangkapan di luar hukum terhadap lebih dari 25 ribu orang.
Atas dugaan kejahatan tersebut, PBB menyerukan negara-negara anggotanya untuk menghentikan penjualan senjata (embargo) ke Myanmar demi mencegah terus terjadinya berlanjutnya pelanggaran HAM berat di Myanmar.
Dalam merespon aduan Koalisi Masyarakat Sipil, Bapak Busyro Muqoddas menyampaikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam mendesak pertanggungjawaban pemerintah atas tragedi kemanusiaan di Myanmar. Termasuk desakan kepada Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap dugaan kuat keterlibatan Pemerintah terkait persoaln HAM di Myanmar dan masalah suplai senjata dari Indonesia.
Setelah audiensi tersebut, PP Muhammadiyah bersama elemen masyarakat sipil lainnya akan melakukan sejumlah langkah advokasi bersama untuk mendesak agar persoalan tragedi kemanusiaan di Myanmar menjadi perhatian, khususnya mendorong adanya pertanggungjawaban dari para pihak di Indonesia yang dianggap terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam bisnis jual beli amunisi dan senjata api yang berkaitan erat dengan terjadinya tragedi kemanusiaan di negara tersebut.
Jakarta, 12 Oktober 2023
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
(PBHI, Centra Initiative, Imparsial, ELSAM, KontraS, SETARA Institute, Forum De Facto, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, LBHM, ICJR, ICW, WALHI, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG)
Narahubung:
- Julius Ibrani (PBHI)
- Al Araf (CENTRA Initiative)
- Gufron Mabruri (Imparsial)
- Dimas Bagus Arya (KontraS)
- Usman Hamid (Amnesty Internasional Indonesia