Senin, 13 Februari 2023 – PBHI mengadakan rapat evaluasi dan konsolidasi Pengawalan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024 di Isu Akses Keadilan bersama dengan rekan-rekan jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS). Rapat ini mendiskusikan berbagai pengalaman dan saran serta praktik baik yang dapat diterapkan pada komitmen-komitmen yang ada di Isu Akses Keadilan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) VII Tahun 2023-2024.

Dalam isu Akses Keadilan pada RAN OGI VII Tahun 2023-2024 kali ini terdapat empat (4) komitmen, yaitu: Penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (RUU KKR) untuk Memenuhi Hak Atas Kebenaran; Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia; Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia; serta Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia. Kegiatan ini menargetkan kepada para jaringan organisasi masyarakat sipil yang hadir untuk secara aktif memberikan pengalamannya akan pengawalan RAN OGI VI 2020-2022 di periode lalu. Lebih luas lagi bagi organisasi masyarakat sipil yang baru bergabung konsolidasi ini ditujukan untuk memperkenalkan RAN OGI sebagai medium advokasi yang dapat digunakan untuk mendukung advokasi kebijakan yang tengah dilakukan.

Zainal Muttaqin dari IKOHI menjelaskan bahwa OGI memuat komitmen yang strategis, salah satunya berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. IKOHI dan kawan-kawan terus mendorong komitmen ini berjalan dengan optimal. Dengan catatan perlu melibatkan unsur korban secara lebih luas.

Selain itu Nico Wauran dari LBH Semarang menjelaskan komitmen OGI memuat isu advokasi berkaitan bantuan hukum yang juga dikerjakan oleh LBH Semarang. Ke depan OGI juga perlu disebarluaskan sampai ke tingkat daerah.

Pertemuan ini diharapkan dapat mendorong kawan-kawan organisasi masyarakat sipil lain untuk juga ikut aktif dalam pengawalan Komitmen RAN OGI VII 2023-2024. Selain itu, kegiatan konsolidasi ini diharapkan akan berkelanjutan seiring dengan pengawalan bersama implementasi komitmen RAN OGI VII 2023-2024.

PBHI didukung Yayasan Tifa berperan secara aktif untuk dapat memfasilitasi kawan-kawan organisasi masyarakat sipil lain agar dapat berdiskusi bersama Kementerian/Lembaga terkait untuk menciptakan ko-kreasi dan mewujudkan komitmen yang ada bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sipil dan/atau korban.