Kamis, 20 Oktober 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menghadiri rapat jaringan advokasi bantuan hukum dengan mendorong Perda.
Pasca terpilihnya Plt Gubernur DKI Jakarta, penting untuk membaca situasi baru peluang dan politik hukum di Ibukota.
Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum adalah 1 dari 65 rancangan lainnya yang akan difinalisasi oleh Bapem Pemda dalam waktu dekat.
Advokasi peraturan daerah bantuan hukum juga diperkuat dengan roadshow dan aksi massa yang dilakukan oleh koalisi masyarakat jakarta yang tergabung dalam KOPAJA.
PBHI mendorong untuk terus meluasnya layanan bantuan hukum oleh organisasi masyarakat sipil lainnya tidak hanya untuk warga miskin secara ekonomi menurut UU Bantuan Hukum, tetapi juga untuk setiap manusia yang berhadapan dengan hukum sebagaimana hak atas keadilan.
