Jumat, 5 Agustus 2022, Sekertariat CSO-OGP Indonesia menggelar FGD Finalisasi Rencana Aksi OGI 2023-2024 untuk menentukan isu strategis dan fokus area yang akan menjadi prioritas dalam usulan rencana aksi OGI 2023-2024 di Hotel Ashley Jakarta Wahid Hasyim. FGD ini dihadiri oleh penanggung jawab CSO sebagai pengusul komitmen dalam Renaksi, Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Open Government Indonesia. Tiap working group menyampaikan rasionalisasinya terhadap prioritas dan urgensi dari setiap komitmen. Dari working group Legal Aids & Access to Justice hadir Asosiasi LBH APIK, IJRS, dan dari PBHI diwakilkan oleh Gina Sabrina, Dita Putri dan Georgious Benny. Hasil finalisasi komitmen ini, nantinya akan dibawa kembali untuk multilateral meeting bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga.
Terdapat beberapa topik pembahasan dalam penyusunan Renaksi ini, antara lain: anti korupsi, inklusivitas pelayanan publik dan GEDSI, sumber daya alam, lingkungan dan energi, ruang kebebasan sipil dan demokrasi, bantuan hukum dan akses keadilan.
PBHI yang tergabung dalam working group bantuan hukum dan akses keadilan (Legal Aid and Access to Justice) bersama CSO dan Sekretariat OGI menyepakati usulan renaksi, antara lain:
1. Peningkatan kualitas dan perluasan layanan bantuan hukum. Usulan ini berisi 3 (tiga) sasaran, antara lain: penguatan kapasitas OBH terhadap GEDSI dalam layanan bantuan hukum, pemberdayaan masyarakat untuk perluasan bantuan hukum dan terimplementasinya standar layanan bantuan hukum.
2. Perluasan bantuan hukum kelompok rentan dengan sasaran perluasan kelompok penerima bantuan hukum meliputi kelompok rentan melalui penyusunan naskah akademik revisi UU Bantuan Hukum.
3. Akuntabilitas proses peradilan yang inkulsif, dan akomodatif bagi kelompok rentan dengan 2 (dua) sasaran, yakni: mendorong penyediaan infrastruktur yang mudah diakses oleh kelompok rentan termasuk digitalisasi dan mendorong ransparansi dan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dan pengadilan.
Usulan ini nanti akan dikuatkan melalui briefing paper untuk dibawa ke dalam multilateral meeting bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga sasaran yang relevan dengan masing-masing isu dan sasaran. (DPI)