Human Rights Working Group (HRWG) pada tanggal 17 Januari 2023 telah menyelenggarakan bedah buku dan diskusi publik atas sebuah studi yang bertajuk “CSO Participation in ASEAN Regionalism.” Studi ini mengkaji tantangan dan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 ini serta bagaimana partisipasi masyarakat sipil berdampak pada agenda regionalisme di Asia Tenggara, termasuk dalam kawasan negara anggota. Dalam diskusi tersebut turut hadir beberapa notable speaker seperti Julius Ibrani sebagai perwakilan dari PBHI, Yuyun Wahyuningrum selaku wakil Indonesia untuk AICHR, dan Rachel Arinii selaku expert regional ASEAN sebagai penanggap.

Dalam kawasan Asia Tenggara, salah satu media yang digunakan untuk mewadahi aspirasi masyarakat sipil dalam tingkat regional adalah ASEAN PEOPLE’s FORUM (APF) yang juga sekaligus menjadi topik pembahasan dalam studi ini. APF ini sendiri merupakan acara regional bersifat tahunan yang sudah diselenggarakan selama 16 tahun di 9 negara anggota dengan Timor Leste dan diorganisir oleh Regional Steering Commiitte (RSC) serta National Organizing Commiitte (NOC). Forum ini berupaya untuk memperjuangkan mekanisme kebijakan regional yang berpihak pada masyarakat sipil dan menjembatani agenda masyarakat serta pemerintah demi kawasan yang lebih inklusif.

Dalam diskusi tersebut para penanggap memberikan beberapa input yang dinilai dapat melengkapi kajian studi ini. Input-input tersebut menekankan pada pengenalan isu – isu baru, yang sebelumnya juga sempat di kritisi studi ini terlalu luas, dapat berujung pada rasa simpati dan solidaritas demi membangun urgensi di tingkat regional. Selain itu, para penanggap menilai penting juga bahwa APF dapat menemukan dan mencari solusi terhadap cross cutting issues yang mencakup berbagai permasalahan masyarakat sipil secara bersama. Selain itu, Group of power dalam forum ini juga harus diperhatikan untuk menjamin poin ekuitas terhadap masyarakat sipil tanpa adanya pembatasan ruang dan terjaminnya kebijakan yang inklusif. Tidak hanya itu, keinginan rebranding sebagai salah satu rekomendasi studi ini dinilai penanggap juga dapat mengakibatkan forum ini rentan terhadap proses eksklusi akibat pengerucutan isu mengingat semakin sempitnya ruang publik dalam dunia kontemporer. Proses institusionalisasi juga harus diperhatikan lagi dampaknya terhadap keleluasaan CSO untuk menjawab dinamika perebutan ruang publik sehingga dibutuhkan penerjemahan narasi akademik ini secara lebih pragmatis.

Dalam rangka penyelenggaraan APF tahun ini, PBHI juga turut serta dalam mengambil peran aktif sebagai salah satu dari 7 nominasi lembaga chairship bersama dengan HRWG (Chair), Kalyanamitra (Co-chair), KontraS (Co-chair), Arus Pelangi (Co-chair), IWE, dan YLBHI. PBHI juga akan bertanggung jawab dalam menjamin keamanan dan negosiasi dalam bentuk mengurus seluruh keperluan diplomatik berkaitan dengan hak dan keamanan para peserta forum nantinya.