DPR harus Menunda Pembahasan berbagai RUU hingga Darurat Kesehatan Berakhir

Sejak 31 Maret 2019, Presiden Jokowi sudah menetapkan situasi epidemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) status darurat kesehatan atau kejadian yang bersifat luar biasa yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dengan demikian, status ini berlaku bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali bagi seluruh anggota DPR 2019-2024. Sayangnya, meski saat…

Details

Kumham tak bisa Sendiri Hadapi Covid-19, Sistem Peradilan Pidana harus Terpadu

Koalisi mencatat beberapa solusi mengenai masalah penahanan di tengah kondisi pandemi. Selain itu, masalah penahanan dalam perubahan KUHAP ke depan, perlu memastikan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat dan detail terkait penahanan, hal ini bisa dimulai dengan mamasukkan sistem hakim pemeriksaan pendahuluan (judicial scrutiny) dalam Rancangan KUHAP. Selasa (24/3), Menteri Hukum dan HAM…

Details

Prioritas Rapid Test Covid-19 untuk Anggota DPR beserta Keluarga: Melanggar Hak atas Kesehatan, Bertentangan dengan Prinsip Kesetaraan, dan Diskriminatif

Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi virus Covid-19 sebagai bencana nasional per Sabtu 14 Maret 2020 oleh Presiden melalui Kepala BNPB. Sampai 24 Maret 2020 tercatat ada 686 kasus positif, 55 korban meninggal dan 30 orang yang dinyatakan sembuh. Di tengah kondisi darurat pendemi ini, berbagai pemberitaan muncul tentang sulitnya masyarakat umum mengakses rujukan/rekomendasi pemeriksaan virus Covid-19,…

Details

Diskusi Terfokus Penyusunan Blue Print Kebijakan Bantuan Hukum Nasional

PBHI bekerjasama dengan Yayasan Tifa menyelenggarakan diskusi terfokus dengan tema “Memperkuat Akses Terhadap Keadilan Melalui Blue Print Kebijakan Bantuan Hukum Nasional”. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dalam penyusunan blue print yang diinisiasi oleh masyarakat sipil untuk mendapatkan berbagai ide, gagasan dan masukan dari multistakeholders. Seperti yang diketahui, sampai saat ini  Pemerintah  belum memiliki arah…

Details

Ijin Pendokumentasian Persidangan: Melanggar HAM dan Prinsip Fair Trial, Menunjukkan Sikap Denial

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020 (“SEDirjen Badilum 2/2020”), yang menyatakan bahwa “Pengambilan Foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. PBHI menilai terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta prinsip dasar dalam peradilan…

Details

Konferensi Nasional Bantuan Hukum Sukses Diselenggarakan

PBHI bersama kelompok masyarakat sipil lainnya YLBHI, Federasi APIK, Mappi, LBHM, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta dan ILRC menyelenggarakan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I pada tanggal 20 – 21 Agustus 2019. Penyelenggaraan acara ini didukung penuh oleh BPHN, USAID, Kerajaan Belanda, The Asia Foundation dan IDLO. Konferensi ini diselenggarakan di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur dengan…

Details

Mendesak Lembaga Peradilan Menunda Persidangan Selama Masa Pandemi Covid-19 & Lepaskan Sebagian Tahanan

Per Sabtu 21 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah RI untuk penanganan Coronavirus disease (COVID-19) menyatakan bahwa 450 orang positif COVID-19, 38 orang meninggal dunia dan 20 orang sembuh. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, kematian sejumlah 6 orang dan pasien sembuh sebanyak 4 orang dari hari sebelumnya. Lebih…

Details

Revisi PERMENKUMHAM Paralegal

PENDAHULUAN Prinsip equality before the law telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” kemudian jaminan ini diteruskan dengan jaminan atas access to justice yang dalam Pasal…

Details

Penjebakan Pekerja Seks: Melanggar HAM, Merusak Criminal Justice System, Melanggar Etik Anggota DPR

Pada 26 Januari 2020, Polda Sumatera Barat melakukan penggerebekan terhadap NN bersama Anggota DPR RI Komisi VI, Andre Rosiade. Berbagai Pernyataan Andre Rosiade di berbagai media menyatakan bahwa proses penggerebekan NN dilakukan dengan skema penjebakan yang sengaja direncanakan dan diorganisir serta diaporkan oleh Andre Rosiade. PBHI mencatat kejanggalan atas peristiwa tersebut. Pertama, penjebakan tidak ada…

Details

Jaksa Agung, seharusnya Ambil Langkah Nyata! Bukan Berkomentar Belaka

16 Januari 2020 lalu Jaksa Agung ST Burhanuddin melontarkan pernyataan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Pernyataan ini merujuk pada hasil rekomendasi Panitia Khusus Semanggi I dan II yang dibentuk DPR periode 1999-2004. Atas pernyataan tersebut, Jaksa Agung mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat sipil dan Komnas…

Details