DARI PEDOMAN PERMENKUMHAM HINGGA UPAYA PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI INTEGRASI BANTUAN HUKUM DAN PRO DEO

Berita

DARI PEDOMAN PERMENKUMHAM HINGGA UPAYA PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI INTEGRASI BANTUAN HUKUM DAN PRO DEO Jakarta, 29 April 2021 – PBHI melakukan audiensi bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pertemuan tersebut dilakukan bersama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sekretaris Badan, beserta jajaran di bagian bantuan hukum. PBHI menyampaikan catatannya mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang…

Details
May172021

KUISIONER PENYERANGAN PEMBELA HAM PBHI

Berita

Berkaca pada beberapa kejadian penyerangan yang telah terjadi kepada PBHI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, maka dengan ini Badan Pengurus PBHI Nasional memandang penting untuk mendokumentasi setiap kejadian penyerangan, baik yang terjadi kepada Organisasi maupun kepada individual pengurus/advokat/paralegal/ anggota PBHI. Kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/teman-teman pengurus / anggota PBHI untuk dapat menyempatkan waktu mengisi…

Details
May102021

TWK KPK Ala Firli Bahuri, dkk Melanggar Kebebasan Beragama Berkeyakinan

Siaran Pers

Siaran PersTWK KPK Ala Firli Bahuri, dkk Melanggar Kebebasan Beragama Berkeyakinan Tes Wawasan Kebangsaan ala KPK dengan Ketua Firli Bahuri diketahui memiliki persoalan karena seksis. Ternyata tes ini juga memiliki masalah terkait kebebasan beragama berkeyakinan. Beberapa pertanyaan tersebut adalah: • “Kamu alirannya netral atau bagaimana?” tetapi tidak dijelaskan aliran netral itu bagaimana. Ada yang bertanya…

Details
May62021

Penetapan KKB sebagai Kelompok Teroris Keliru dan Tidak Menyelesaikan Masalah

Siaran Pers

SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Penetapan KKB sebagai Kelompok Teroris Pada 29 April 2021, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua serta individu maupun organisasi-organisasi lainnya yang berafiliasi dengan KKB ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).…

Details

Pendekatan Penyelesaian Konflik di Papua Justru Munculkan Masalah Baru

Berita

Konflik yang terjadi di Papua menjadi satu persoalan yang bukan hanya menyoal mengenai pembangunan, melainkan juga meliputi sejarah, status politik, marjinalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dianggap belum mampu menyelesaikan konflik, tetapi justru memunculkan masalah-masalah baru yang membuat konflik di Papua menjadi lebih kompleks. Atas dasar itu, menjadi…

Details
May12021

PERAYAAN HARI BURUH INTERNASIONAL: CABUT SELURUH REGULASI YANG MELANGGAR HAK-HAK BURUH

Siaran Pers

PERS RILIS PBHI Jakarta, 1 Mei 2021 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Namun kondisi ini tidak juga memperbaiki kondisi dan situasi layak bagi buruh dalam memperoleh hak-haknya sebagai pekerja. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kondisi kerentanan buruh semakin meningkat dimana ribuan Perusahaan merumahkan para pekerjanya dan sebagian besar Buruh mengeluh tidak memperoleh hak-hak normatif mereka…

Details

Korban Konflik Papua Lebih Membutuhkan Perlindungan, Pemulihan dan Keadilan Dibandingkan Penggunaan Kekuatan dan Kekerasan Dalam Mengatasi Konflik yang Terjadi di Papua

Siaran Pers

Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo di media, yang berpikiran bahwa pihak yang mendorong upaya penyelesain dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dianggap tidak menghayati dan bersimpati kepada pihak-pihak menjadi korban kekerasan perlu diluruskan. Pihak yang menjadi korban kekerasan dalam konflik yang terjadi di Papua tidak hanya pihak-pihak yang kehilangan nyawa ataupun luka-luka namun juga puluhan masyarakat yang…

Details
Apr282021

ASEAN: Leaders’ Meeting fails, diverts from ASEAN peoples’ expectation

Siaran Pers

The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), along with members organisations Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI), derided the recently-concluded ASEAN Leaders’ Meeting on Myanmar, which took place in Jakarta on 24 April 2021, and was attended by Myanmar’s controversial junta chief Min Aung Hlaing. ‘ASEAN has failed to recognise the…

Details
Apr272021

Mendesak Audit Independen Alutsista

Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor KeamananMenyikapi Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan peristiwa yang tragis dan memprihatinkan kita semua. Kita patut sedih dan berduka atas peristiwa itu. Para prajurit TNI gugur ditengah proses latihan yang sedang dilakukan. Di tengah keprihatinan dan rasa duka itu, tentu peristiwa itu perlu dilihat…

Details

PENGGUNAAN PASAL KARET 216 KUHP OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA MAHASISWA PENOLAK OMNIBUS LAW MERUPAKAN KEMUNDURAN DEMOKRASI

Siaran Pers

SIARAN PERSTIM ADVOKASI KEBEBASAN BERPENDAPAT JAWA TENGAH Sidang lanjutan pidana kriminalisasi mahasiswa penolak omnibus law kembali digelar di Pengadilan Negeri Semarang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, JPU memberikan tuntutan 3 bulan pidana penjara kepada IRF dan NAA karena dianggap melawan aparat yang sedang bertugas sehingga melanggar Pasal 216 KUHP. Meskipun…

Details