Pemutusan Hubungan Kerja

PERTANYAAN : Saya bekerja sebagai Kurir di sebuah Perusahaan Ekspedisi Pengiriman Barang dan sudah bekerja selama 5 tahun. Namun setiap tahun saya selalu mendapatkan kontrak baru, Apakah saya dapat dianggap sebagai Pegawai Tetap? JAWABAN : Dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal istilah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja untuk Waktu…

Details

Yuks Donasi Untuk Kegiatan PBHI

Sebagai organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba, untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PBHI. Masyarakat dapat memberikan dukungan dalam bentuk anggaran dengan cara mengirimkan sejumlah dana yang dapat ditansfer langsung ke rekening PBHI di Bank BCA Nomor Rekening 8780035961 atas nama PBHI Terimakasih atas dukungan donasinya, semoga bermanfaat untuk upaya pembaharuan hukum dan pemajuan hak asasi…

Details

Siaran Pers- KEPOLISIAN HARUS BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEMATIAN HENDRI ALFREET BAKARI

Meninggalnya Hendri Alfreet Bakari alias Otong di Polresta Barelang menambah deretan panjang bukti adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum selama proses hukum di tingkat awal penyelidikan, tergambarkan dengan jelas lewat tanda-tanda fisik berupa lebam di tubuhnya dan wajah korban yang dibungkus plastik, dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Praktik penyiksaan ini bukan hanya sekali…

Details

Rilis Koalisi Pemantau Peradilan Tuntaskan Kasus Korupsi Nurhadi! -Mahkamah Agung harus mendukung dan kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan KPK-

Setelah menjadi buronan berbulan-bulan, akhirnya mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, Nurhadi ditangkap KPK. Penangkapan ini tentu saja tidak hanya penting bagi penegakan hukum, lebih dari itu, penengakapan ini harus menjadi pintu masuk dalam melakukan upaya bersih-bersih di tubuh peradilan. KPK pun sudah memulai memproses pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus suap yang melibatkan Nurhadi. Salah satunya,…

Details

Kemenkes: Kembali Fokus Urus Kesehatan, Lupakan Cuitan!

Telah beredar surat Kementerian Kesehatan RI tertanggal 3 Agustus 2020 perihal surat peringatan yang ditujukan kepada pemilik akun twitter @aqfiazfan. Dalam surat yang ditanda tangani Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat ini Kementerian Kesehatan “menilai unggahan tersebut, memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3)…

Details

Pembahasan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Harus Terbuka Kepada Publik dan Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menyampaikan kepada publik akan melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Menurut Menko Polhukam, rancangan Pepres tersebut sudah selesai dan sudah diserahkan ke DPR. Mengacu pada UU No.5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memang pengesahan perpres membutuhkan pertimbangan DPR. Penting untuk diingat…

Details

Pembahasan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Harus Terbuka Kepada Publik dan Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. “Pembahasan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Harus Terbuka Kepada Publik dan Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat” Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menyampaikan kepada publik akan melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Menurut Menko Polhukam, rancangan Pepres tersebut sudah selesai…

Details

Pemerintah Tidak Jelas Soal PSBB, Tindakan Kepolisian Melakukan Penangkapan atas dasar PSBB Melanggar Hukum

Diketahui Polda Metro Jaya menangkap 18 orang di Jakarta Pusat pada Jumat malam 3 April 2010. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya mereka diduga melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP. Terhadap ke-18 orang tersebut dilakukan penangkapan. Dalam keterangannya di pemberitaan,…

Details

Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia

Sejak dikeluarkannya UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkotika. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberian sanksi pidana kepada pengguna narkotika tidak membawa dampak menurunnya angka perdagangan gelap narkotika, malah justru menimbulkan permasalahan baru. Karena…

Details

Membongkar Kebijakan Narkoba

Pemberlakuaan pendekatan pemidanaan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan memberikan kewenangan yang besar bagi Negara dengan ketentuan yang sangat multi tafsir, telah banyak dan/atau setidaknya berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Melalui kewenangan dan kebijakan penyelesaiaan permasalahan narkotika, deretan korban salah tangkap, rekayasa kasus, penggunaan kekerasan, korupsi di peradilan, stigmatisasi oleh…

Details