Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa

Press Release : Menyikapi PP 3/2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan Koalisi Masyarakat Sipil Pada 12 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UUPSDN). Dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP)…

Details

Myanmar military should end its use of violence and respect democracy

The undersigned groups today denounced an apparent coup in Myanmar, and associated violence, which has suspended civilian government and effectively returned full power to the military. On 1 February, the military arbitrarily detained State Counsellor Aung San Suu Kyi and other leaders of the National League for Democracy. A year-long state of emergency was declared,…

Details

[HOAKS] Pernyataan Ketua PBHI Rahmat Sukarno Mendukung UU Cipta Kerja

PERS RILIS Pada Kamis, 28 Januari 2021 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) baru saja menemukan beberapa situs berita daring yang menyebarluaskan pernyataan yang tidak benar dari salah satu Ketua pengurus Wilayah PBHI yakni Rachmat Sukarno. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) media daring yang telah mempublikasi…

Details

War on Drugs: Melanggar Hak Asasi dan Melanggengkan Praktik Korupsi

SIARAN PERS Aparat penegak hukum kembali terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Kali ini, keterlibatan itu menyasar anggota Badan Narkotika Nasional (BNN). Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 1-7 Februari 2021, ada beberapa anggota polisi yang bertugas di BNN menilap uang terduga pelaku kejahatan. Jumlahnya pun ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Pihak BNN menyebutkan telah memproses…

Details

Pernyataan Sikap Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) : “Undang-Undang Cipta Kerja Melanggar HAM”

Pers Rilis PBHI sejak awal aktif mengawal penolakan penyusunan RUU Cipta Kerja mengingat bahwa secara substansi maupun regulasi, RUU Cipta Kerja kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas dan memperhatikan perspektif perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia (HAM). Dalam beberapa kesempatan, PBHI juga telah melakukan beberapa kegiatan diskusi publik yang disiarkan secara daring melalui akun resmi Youtube…

Details

SIARAN PERS PBHI WILAYAH SUMATERA BARAT

Nomor 001/BPW/PBHI-SB/II/2020 DEKI SUSANTO DITEMBAK, BUKAN MELAWAN. Teka teki di balik penembakan terhadap Deki Susanto (DS) pada 27 Januari 2021 yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian Sektor Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan pada saat penangkapannya, semakin mendapat titik terang. Sebelumnya, beredar informasi yang seolah mesjustifikasi DS mencoba melawan petugas dengan menggunakan sebilah golok (sebagian…

Details

Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Tidak Mendesak dan Harus Ditunda: Tuntaskan Reformasi TNI

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sebagaimana diberitakan, dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan segera memulai proses perekrutan dan pelatihan Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Kami…

Details

Pemerintah Harus Usut Tuntas Pelanggaran Hak Buruh di PT Hyppe Teknologi Indonesia

_PERS RILIS PBHI_ Sampai saat ini, berbagai bentuk pelanggaran hak buruh masih marak terjadi. Berbagai bentuk pelanggaran hak buruh yang terjadi antara lain kontrak kerja yang tidak sesuai UU Ketenagakerjaan, status dan hubungan industrial yang tidak wajar, besaran upah dan sistem pengupahan yang tidak sesuai standar, serta tidak dipenuhinya hak-hak normatif lainnya. Penyebab pelanggaran hak…

Details