Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City yang menggusur dan menyakiti Rakyat Melanggar Konstitusi, HAM, dan UU TNI

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City yang menggusur dan menyakiti Rakyat Melanggar Konstitusi, HAM, dan UU TNI Dilansir melalui Website, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar rapat koordinasi bersama Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama pada hari Senin (13 Januari 2025). Diketahui bahwa Rapat Koordinasi…

Details

Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus KorupsiSolidaritas untuk Prof Bambang Hero

Pernyataan Bersama Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas untuk Prof Bambang Hero Pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT…

Details

Kertas Kebijakan: Mendorong Komutasi Pidana Mati dan Penjara Seumur Hidup yang Efektif, Berkeadilan, dan Bermartabat

Kertas Kebijakan: Mendorong Komutasi Pidana Mati dan Penjara Seumur Hidup yang Efektif, Berkeadilan, dan Bermartabat Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2023. Biasa dirujuk sebagai KUHP Baru, produk ini mulai berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkan. Artinya KUHP Baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Melalui KUHP Baru, Indonesia…

Details

Setop Bebani Rakyat, Pulihkan Hukum dan Demokrasi

Setop Bebani Rakyat, Pulihkan Hukum dan Demokrasi Pernyataan Sikap Pada akhir tahun 2024 ini, kami, masyarakat sipil Indonesia, menyampaikan tiga tuntutan kepada Negara Republik Indonesia dan seruan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketiga pokok masalah ini menyangkut hajat hidup jasmani dan rohani bangsa Indonesia. Pertama, perihal keadilan ekonomi; kedua, penegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi; dan ketiga,…

Details

Septia vs Bos dan Aparatus Negara

Septia vs Bos dan Aparatus Negara Septia Dwi Pertiwi (25 tahun), perempuan muda berkerudung, tanpa perhiasan dan buruh tidak berserikat. Sejak awal 2023, berhadapan dengan hukum, pengacara, aparat penegak hukum dan pengadilan. Ia dituduh dan dilaporkan mantan bosnya, Jhon LBF, kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik, pada Januari 2023. Di media sosial…

Details

Dukung Amnesti Tapi Tidak untuk Dieksploitasi

[RILIS PERS JARINGAN REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA] Dukung Amnesti Tapi Tidak untuk Dieksploitasi Pada Jumat, 13 Desember 2024, Menteri Hukum didampingi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Menteri Hak Asasi Manusia memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana sebagai solusi untuk mengatasi over kapasitas di Rutan…

Details

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pendekatan Keamanan Manusia dalam Pemolisian

Siaran Pers “Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pendekatan Keamanan Manusia dalam Pemolisian” Jakarta, 20 Desember 2024 – Dalam beberapa waktu terakhir, sorotan terhadap institusi kepolisian meningkat tajam. Hal ini dipicu oleh perilaku dan tindakan sejumlah oknum anggota kepolisian yang tertangkap melakukan pelanggaran disiplin dan etika, hingga tindak pidana. Kondisi tersebut telah menutupi berbagai capaian positif dalam…

Details

Pembentukan Dewan Pertahanan Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan dan Berbahaya bagi Kehidupan Demokrasi dan HAM di Indonesia

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Pembentukan Dewan Pertahanan Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan dan Berbahaya bagi Kehidupan Demokrasi dan HAM di Indonesia” Pada 16 Desember 2024 Presiden membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus melantik Menhan Sjafrie Sjamsuddin menjadi ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Koalisi menilai UU No. 3 Tahun 2002 memang…

Details