MENKUMHAM seharusnya tidak Menghambat Sistem Pemasyarakatan

Menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang diambil salah satunya adalah memastikan sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana…”. Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No 12 Tahun 1995, sudah mengarah pada agar narapidana/warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan dari upaya tersebut adalah pemberian remisi dan pembebasan bersyarat…

Details

Kisah Seorang Buruh Pabrik Rokok

Oleh Esti Nuringdyah Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sore itu tampak ramai. Puluhan perempuan muda berhamburan keluar pabrik, yang ditemboknya terlukis nama sebuah produk rokok terkenal yang 2004 lalu berpindah tangan ke perusahaan rokok ternama di Inggris. Seperti kebanyakan pabrik rokok, mereka melakukan program kemitraan dengan perusahaan local untuk memproduksi sigaret kretek tangan (SKT)…

Details

Problem Rumah Tahanan Tidak Selesai Dengan Sidak

terbesar terjadi di Kalimantan Selatan yang hanya memiliki Kapasitas sejumlah 1.442 orang, namun dihuni oleh 3.989 Warga Binaan dan Tahanan. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Rutan Kelas I Cipinang dihuni oleh 2.584 tahanan dengan kapasitas 1.136 orang, Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur dihuni oleh 1.019 tahanan dengan kapasitas 504 orang dan Rumah Tahanan Salemba Jakarta…

Details

Papua Memanas, Negara harus Bertanggung-Jawab

Teologi Fajar Timur. Penempatan kendaraan Baraccuda ini menyebabkan kemacetan transportasi di ruas jalan Abepura-Sentani. Berdasarkan pidato pembukaan yang disampaikan oleh Ketua Panitia KRP III, tujuan dari KRP III ini adalah membahas rumusan alternatif bagi masa depan bangsa Papua. Respon negara melalui aparat keamanan sungguh berlebihan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, berkumpul dan menyiarkan…

Details

Kongres Rakyat Papua III, Diganggu Parade Bersenjata

Dua panser tentara, dengan senjata mesin kaliber 50 tampak berjalan di sekitar lokasi KRP di Abepura. Sejumlah tentara dan pasukan strategis Brimob dengan senjata penuh/lengkap memamerkan kekuatannya. Aksi pasukan polisi dan tentara seperti itu tak hanya bersifat unjuk kekuatan, tapi lebih dari itu dapat diduga bertujuan untuk menakut-nakuti warga yang menghadari Kongres secara damai. Aksi…

Details

Hukum harus Mempertimbangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak

dan menerbitkan rangkaian peraturan perundangan yang memuat hak anak dan perlindungannya : UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak manusia, UU no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak anak, UU no. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, UU no. 1 Tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Seratus…

Details

Tolak dan Hapus Hukuman Mati

Ketiga, Memaksimalkan sarana-sarana pengaduaan dan bantuan secara hukum maupun politik bagi Tenaga Kerja di Luar Negeri agar tidak terjebak untuk melakukan tindak pidana yang dapat berujung kepada Hukuman Mati atau mekanisme hukum yang diskriminatif terhadap warga negara asing. Kempat, Meminta pemerintah konsistens terhadap pemahaman bahwa hukuman pidana sebagai sautu bentuk tanggung jawab seseorang untuk dibina…

Details

Tolak Terorisme, Lawan Provokasi, Jaga Kebersamaan

selalu saja ada pihak-pihak yang menodainya dengan tindakan biadab. Rangkaian bom di rumah ibadah, serta berbagai tindakan mengusik kebebasan beragama. Oleh karena itu, atas peristiwa bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah tersebut Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan: Mengutuk keras pelaku dan jaringan pelaku serta tindakan pengeboman di…

Details

Proses Hukum, Bukan Penyelesaiaan Terbaik Bagi Anak

Permasalahan bermula dari perampasan kaset rekaman milik wartawan Trans 7 pada peristiwa tawuran antara SMA 6 dan SMA 70 (16 September 2011). Aksi damai wartawan, 19 September 2011, merupakan kelanjutan dari peristiwa tersebut, yang berakhir dengan bentrokan. Tercatat 7 siswa SMA 6 terluka, dan 4 orang wartawan terluka. PBHI menyayangkan peristiwa bentrokan dan ketidakmampuan aparat…

Details

Presiden Tidak Dapat Lepas Tangan dari Kasus Pembunuhan Munir

upaya pengusutan atas kematiaan Munir hanya menjadi tontonan peradilan yang tidak menyentuh substansi, jauh dari hakekat pengungkapan kasus hukum yang menghadirkan keadilan sejati, sehingga pelaku, otak pembunuhan dan seluruh jaringan kepentingan yang bekerja tak pernah terungkap dan terus menerus menjadi fakta gelap. Akan tetapi seperti kita tahu, tidak hanya pada Kasus Pembunuhan Munir, pada kasus-kasus…

Details