Mendesak Tanggung Jawab Pemerintah atas Tragedi Kemanusiaan di Myanmar sekaligus Mendesak KomnasHAM Untuk Segera Mengusut Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi oleh 3 Perusahaan BUMN ke Rezim Junta Militer Myanmar

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan Audiensi ke PP Muhammadiyah Kamis, 12 Oktober 2023, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan audiensi dengan Bapak Busyro Muqoddas, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Audiensi ini bertujuan mendorong PP Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Islam…

Details

Nyalakan Tanda Darurat! Impunitas TNI Kembali Memakan Korban Sipil, Revisi Undang-Undang Peradilan Militer Sekarang!

Sejak reformasi, kita sudah berkomitmen untuk mengakhiri hak-hak istimewa militer, hak-hak yang di masa orde baru digunakan untuk melindungi, memperbesar, dan mempertahankan kekuasaan Soeharto. Kini 25 tahun telah berlalu. Sayangnya, aksi kekerasan dan kejahatan oleh oknum TNI masih sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sipil. Berbagai hak istimewa yang mereka miliki masih eksis dan bahkan…

Details

AKSI SIMBOLIK ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PADA PENANGKAPAN ADILUR RAHMAN KHAN DAN NASIRUDDIN ELAN DI BANGLADESH

Pada 3 Oktober 2023, Sekelompok organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Migrant CARE, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM),…

Details

DUGAAN SUPPLY ILEGAL SENJATA KE REJIM JUNTA MILITER MYANMAR OLEH BUMN DAN PEMERINTAH: GIMMICK SOLIDARITAS ROHINGYA TERNYATA BISNIS BERDARAH

RILIS PERSKOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DUGAAN SUPPLY ILEGAL SENJATA KE REJIM JUNTA MILITER MYANMAR OLEH BUMN DAN PEMERINTAH: GIMMICK SOLIDARITAS ROHINGYA TERNYATA BISNIS BERDARAH Senin, 2 Oktober 2023 lalu, Mantan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) melaporkan dugaan penjualan illegal senapan serbu,…

Details

Hentikan Proses Penangkapaan dan Upaya Pemidanaan 18 Orang Peserta Aksi Damai & Simpatik Greenpeace Indonesia, Bebaskan Segera

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Pagi tadi (6/10/23) Greenpeace Indonesia mengadakan aksi damai menuntut Pemilu tanpa Oligarki di Bundaran HI. Pada saat aksi sedang berlangsung Kepolisian dan Satpol PP melakukan pembubaran paksa penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa dasar yang jelas. Tidak hanya membubarkan Anggota Kepolisian juga melakukan penangkapan sewenang wenang…

Details

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Ada Esensinya

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Refomasi Sektor Keamanan Menyikapi Wacana Perpanjangan Usia ]ensiun Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono Wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki usia pensiun pada November mendatang bergulir belakangan ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perpanjangan tersebut sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sebelumnya,…

Details

Rekomendasi Tim Percepatan Menkopolhukam terhadap Reformasi Peradilan Militer: Bukan Cuma Gimmick Tapi BerPOLITIK, Waspada MILITERISME ke Depan

RILIS PERSPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)ImparsialKontraS Tim Percepatan Reformasi Hukum Menkopolhukam di bawah Mahfud MD, telah menyerahkan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum yang utamanya berkaitan dengan reformasi peradilan. Reformasi Peradilan Militer masuk ke dalam Rekomendasi Jangka Menengah nomor 20 dengan ukuran keberhasilan “Dimasukkannya revisi UU Pengadilan Militer dalam prolegnas 2025 yang mengatur…

Details

Tingginya Gangguan Industri Tembakau di Indonesia Menunjukkan Pemerintah Gagal Melindungi Kesehatan Rakyatnya

Jakarta, 29 September 2023 — Laporan hasil survei tentang indeks gangguan industri tembakau pada 2023 di Indonesia menunjukkan Indonesia masih mencapai skor tinggi, yakni 84. Ini mengindikasikan tingginya campur tangan industri dalam kebijakan dan menunjukkan bahwa pemerintah masih berpihak kepada industri tembakau dengan mengorbankan kesehatan rakyatnya. Karena itu sejumlah pihak mendorong Pemerintah Indonesia lebih proaktif…

Details

Mengawal Reformasi Tentara Nasional Indonesia Melalui Penolakan Usulan Perubahan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Dalam langkah reformasi politik 1998 yang dimotori oleh gerakan masyarakat sipil berhasil menumbangkan rezim otoritarian militeristik Orde Baru. Salah satu kritik paling keras pada saat itu dialamatkan pada kelompok ABRI, mengingat ABRI dengan peran sosial politiknya (Dwifungsi) pada saat itu dianggap telah jauh melenceng, terlalu masuk ke ranah sipil dan keluar dari tugas dan fungsi…

Details