Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI

Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pernyataan Kababinkum TNI Terkait Usulan Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis “Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI” Jakarta, Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan…

Details

Terpinggirkan dalam Pemulihan: Kurangnya Jaminan Hak Korban TPPO

Berita

#BeritaPBHI  “Terpinggirkan dalam Pemulihan: Kurangnya Jaminan Hak Korban TPPO” Jakarta, 3 Juli 2024 – PBHI menyelenggarakan Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM) ke-38 bersamaan dengan peluncuran temuan PBHI bertajuk “Menuntut Hak Atas Pemulihan bagi Korban TPPO”.  Turut hadir sebagai penanggap dalam diskusi ini, yaitu Enggar Pareanom (Kombes Pol), Wawan Fahrudin (LPSK), Pahrur Dalimunthe (DNT Lawyers), Wiwin…

Details

Kerangkeng Manusia Langkat: Menghukum Eksekutor, Membebaskan Aktor Intelektual, Menghapus Hak Korban atas Pemulihan

Siaran Pers

Rilis Pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) “Kerangkeng Manusia Langkat: Menghukum Eksekutor, Membebaskan Aktor Intelektual, Menghapus Hak Korban atas Pemulihan” Vonis bebas terhadap TRP, pelaku intelektual dalam tragedi Kerangkeng Manusia Langkat, yang sebelumnya dituntut 14 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp2,3 miliar untuk 11 korban berdasar perhitungan LPSK, berbanding terbalik dengan…

Details

Terpinggirkan Dalam Pemulihan: Kurangnya Jaminan Hak Korban TPPO

Buku

TPPO harus diakui sebagai bentuk tindak kejahatan terorganisir karena melibatkan berbagai aktor, baik intelektual maupun eksekutor yang bukan hanya aktor sipil (eksekutor), namun juga aktor institusi (regulasi). Meskipun Satgas TPPO Polri sudah berhasil menumpas ratusan kasus TPPO semenjak dibentuk, namun penanganan hukum yang terjadi masih berfokus pada menumpas pelaku atau eksekutor lapangan. APH hanya menyita…

Details

ASEAN Declaration on environmental rights must uphold the highest human rights standards and ensure civil society participation

Siaran Pers

The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and the undersigned organisations are alarmed by the substantially weakened state of the ASEAN declaration on environmental rights despite rigorous efforts by various civil society organisations (CSOs) in calling for its improvement. As the ASEAN Environmental Rights Working Group (AERWG) is set to meet on 1-3…

Details

“Asia Pacific Network: Peer Learning Experience, Negara Lain Belajar Bantuan Hukum dari Indonesia”

Berita

Bandung, 27 Juni 2024 – PBHI hadir dalam agenda Asia Pacific Network: Peer Learning Experience. Dalam kegiatan tersebut PBHI menjadi pembicara dalam sesi Learning Session VI “Lesson Learnt on OGP Commitment: Indonesia with theme Expanding Legal Aid for Vulnerable Groups. PBHI diwakili oleh Gina Sabrina selaku Sekretaris Badan Pengurus Nasional PBHI dan Sofyan, S.Sos., S.H.,…

Details

FORUM-ASIA dan PBHI Selenggarakan Konsultasi antar Dewan Eksekutif dengan Member dari Indonesia

Berita

FORUM-ASIA dan PBHI Selenggarakan Konsultasi antar Dewan Eksekutif dengan Member dari Indonesia Senin, 24 Juni 2024, PBHI dan FORUM-ASIA menggelar Pertemuan Dewan Eksekutif (EC Meeting) sebagai wadah konsultasi dengan anggota-anggota dari Indonesia. YLBHI, Kontras, AJI, Imparsial, HRWG, dan ELSAM turut ambil bagian dalam acara ini, mengulas berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan dan merencanakan langkah-langkah…

Details

Gelar Diskusi Bersama Pegiat Antikorupsi, Dukung Pansel Hadirkan Pemberantas Korupsi yang Menjaga Independensi dan Tolak Politisasi!

Berita

#Berita PBHI  Gelar Diskusi Bersama Pegiat Antikorupsi, Dukung Pansel Hadirkan Pemberantas Korupsi yang Menjaga Independensi dan Tolak Politisasi! Jakarta, 21 Juni 2024 – PBHI bersama TII mengadakan diskusi publik bertajuk “Mencari Pemberantas Korupsi: Menjaga Independensi, Menolak Politisasi”. Diskusi ini dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi…

Details

Seleksi Anggota Kompolnas: Pastikan Transparansi dan Partisipasi Publik Demi Agenda Reformasi Polri dan Kebutuhan Keadilan Masyarakat.

Siaran Pers

Rilis PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Seleksi Anggota Kompolnas: Pastikan Transparansi dan Partisipasi Publik Demi Agenda Reformasi Polri dan Kebutuhan Keadilan Masyarakat. Pada pagi 21 Juni 2024 telah beredar nama-nama anggota Panitia Seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang berada dibawah Kemenkopolhukam yang direncanakan akan di rilis jam 13.00 Wib pada siang…

Details

Bantuan Hukum oleh PBHI: Menyalakan Harapan di LPKA Kelas II Jakarta

Berita

#BeritaPBHI Bantuan Hukum oleh PBHI: Menyalakan Harapan di LPKA Kelas II Jakarta Jakarta, 14 Juni 2024 – PBHI melakukan penyuluhan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui serangkaian kegiatan yang dikemas dalam tema ‘Pengenalan Hak Asasi…

Details