PANSEL HARUS SINGKIRKAN KUDA TROYA DI INTERNAL KPK!

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) PANSEL HARUS SINGKIRKAN KUDA TROYA DI INTERNAL KPK! Jakarta, 09 September 2024 – Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029 dinodai oleh peserta dari Internal KPK. Mengapa demikian? Ada beberapa fakta, pertama, Presiden Jokowi dan DPR RI mengawali periode keduanya dengan target membunuh KPK secara terang benderang…

Details

Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Desak Jaksa Agung Hentikan Kriminalisasi Septia

SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Desak Jaksa Agung Hentikan Kriminalisasi Septia Jakarta, 5 September 2024 – Pada Kamis, 5 September 2024, di depan Kejaksaan Agung, Jakarta, berbagai kelompok masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas untuk menuntut penghentian proses kriminalisasi terhadap Septia, mantan pekerja di PT. Hive Five milik pesohor Jhon LBF. Septia dilaporkan ke…

Details

PBHI, Imparsial bersama Komnas HAM Susun Kajian Cepat Terhadap Usulan Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

#BeritaPBHI PBHI, Imparsial bersama Komnas HAM Susun Kajian Cepat Terhadap Usulan Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia   PBHI bersama Imparsial dan Komnas HAM RI tengah menyusun Kajian Cepat berjudul “Kajian Cepat Terhadap Usulan Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia” sebagai bentuk rekomendasi terkait usulan perubahan UU Nomor…

Details

PANSEL KPK HARUS CORET CAPIM PELANGGAR UU ANTIKORUPSI!

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) PANSEL KPK HARUS CORET CAPIM PELANGGAR UU ANTIKORUPSI! Jakarta, 30 Agustus 2024 – Sebanyak 40 Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029 telah diumumkan lulis ke tahap selanjutnya pasca tes tertulis oleh Pansel KPK. Nama yang akan mengmban tugas mulia sekaligus sangat berat, yakni, pemberantasan korupsi. Sangat berat…

Details

STOP KRIMINALISASI SAID DIDU

Pres Release STOP KRIMINALISASI TERHADAP SAID DIDU Saat Dr. Muhammad Said Didu melakukan kritik terhadap ketidakadilan terhadap rakyat pada implementasi kebijakan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK-2) di 9 (sembilan) Kecamatan di Kab Tangerang dan Kab Serang pada luasan yg bisa mencapai 100.000 ha yg akan menggusur ratusan ribu warga – justru…

Details

PETAKA PENGEMUDI: DIPERBUDAK PERUSAHAAN, MENJADI TOPENG INVESTASI JANGGAL TRILIUNAN

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) PETAKA PENGEMUDI: DIPERBUDAK PERUSAHAAN, MENJADI TOPENG INVESTASI JANGGAL TRILIUNAN Jakarta, 29 Agustus 2024 – PBHI mendampingi 2 (dua) aksi/demonstrasi besra-besaran pengemudi ojek online oleh Koalisi Ojol Nasional (KON) yang berpusat di Jakarta dan Aliansi Driver Online Bergerak (DOBRAK) di Banten. Aksi tersebut diikuti oleh + 2000 orang,…

Details

BELASAN TAHUN KONSISTEN MENGADVOKASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM, PBHI RAIH PENGHARGAAN MITRA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

BeritaPBHI – BELASAN TAHUN KONSISTEN MENGADVOKASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM, PBHI RAIH PENGHARGAAN MITRA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Mataram, 27 Agustus 2024 – Dalam rangkaian Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) atau Hari Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM yang ke-79 tahun, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan agenda Pemberian Penghargaan kepada Organisasi Masyarakat Sipil selaku Mitra Kerja…

Details

“PBHI Raih Penghargaan Dari Kementerian Hukum dan HAM atas Advokasi Pemajuan Akses Terhadap Keadilan”

Mataram, 27 Agustus 2024 – Pada Hari Peringatan Pengayoman ke-79 PBHI berhasil meraih penghargaan penghargaan atas advokasi akses keadilan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan ini diberikan kepada PBHI sebagai organisasi masyarakat sipil sekaligus mitra Kementerian Hukum dan HAM yang selalu konsisten dalam mendukung kebijakan bantuan hukum di Indonesia. Penghargaan diberikan atas dasar kerja dan…

Details

Revisi UU Pilkada: Pembajakan Konstitusi dan Pengokohan Dinasti Jokowi

Press ReleasePerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Revisi UU Pilkada: Pembajakan Konstitusi dan Pengokohan Dinasti Jokowi Revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI bukan hanya sebuah manuver legislatif, melainkan manuver berbahaya yang menodai prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar konstitusi. Badan Legislasi (Baleg) mengklaim bahwa revisi ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah…

Details

PBHI Dorong Penguatan Ruang Sipil dalam Proses Aksesi Indonesia Menuju OECD

#BeritaPBHI PBHI Dorong Penguatan Ruang Sipil dalam Proses Aksesi Indonesia Menuju OECD Jakarta, 20 Agustus 2024 – PBHI turut berpartisipasi dalam Diseminasi Kajian “Memperkuat Ruang Sipil (Civic Space) dalam Aksesi Indonesia Menuju OECD” yang diselenggarakan oleh INFID. Ketua PBHI, Julius Ibrani, hadir sebagai penanggap utama, memberikan pandangan kritis dan masukan substansial terhadap kajian yang disusun…

Details