We, the undersigned, express deep concern over the planned visit of Prime Minister Hun Sen, on behalf of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), to Myanmar to meet with the junta representative, General Min Aung Hlaing. The visit is scheduled for 7 January 2022. We call on the ASEAN to refrain from further actions…
DetailsAktor pelanggaran HAM kembali mendapat jabatan dalam rezim Joko Widodo. Kali ini Mayjen TNI Untung Budiharto yang kebagian jatah sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya setelah ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 Januari lalu. Untung merupakan eks anggota Tim Mawar yang melakukan penculikan dan penghilangan paksa pada aktivis pro-demokrasi di tahun 1998. Pemberian…
DetailsSeorang tahanan narkotika di Polsek Medan Kota berinisial Z meninggal pada 26 Desember lalu dengan kondisi luka bakar seperti bekas sundutan rokok, bekas cekik dan luka lebam di seluruh tubuh. Tidak hanya itu, Z juga diketahui diperas dan diancam oleh penyidik Polsek Medan Kota yang meminta uang sebesar Rp25 Juta jika ingin dibebaskan. Setelah meninggal,…
DetailsPBHI mengecam diterbitkannya SE Kasatgas Penanganan Covid-19 25/2021 yang mengatur adanya dispensasi durasi karantina bagi pejabat. Ketentuan No. 5 dalam SE tersebut menyebutkan “masa karantina 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada angka 4.e dapat diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada WNI pejabat setingkat eselon I (satu) ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau…
DetailsMenko Polhukam, Mahfud MD pada 19 Desember lalu mengumumkan pembentukan tim khusus beranggotakan 22 orang jaksa senior untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat. Menanggapi pembentukan timsus, PBHI menyoroti beberapa hal. Di antaranya berkaitan dengan komposisi anggota dari timsus itu sendiri.Gina Sabrina, Manager Program PBHI menguraikan pentingnya melibatkan unsur masyarakat dalam timsus. “Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran…
DetailsPada acara Summit for Democracy 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memajukan demokrasi dan HAM di level kawasan maupun global. Namun hal ini sangat tidak tercermin dalam berbagai langkah dan kebijakan yang dibuat. Indonesia bahkan mengalami kemunduran yang signifikan dalam sektor kebebasan sipil dan demokrasi. Laporan Index Demokrasi yang dirilis oleh The…
DetailsDIBUBARKAN PAKSA, DITANGKAP SEWENANG-WENANG, HINGGA DIBERONDONG PELURU Warga Desa Suka Mukti, Mesuji OKI, yang sedang mempertahankan ha katas tanahnya mengalami tindakan represif aparat Kepolisian. Kamis, 16 Desember 2021 pukul 19.30 WIB sekitar 100 aparat gabungan dari Polsek Mesuji, Polres OKI dan Polda Sumsel mendatangi lahan yang dipertahankan oleh masyarakat, membongkar tenda-tenda warga dan memberondong properti…
Details[8/11] Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) selesai melaksanakan Kongres VII bersama Perwakilan Anggota, Badan Pengurus dan Majelis Anggota Wilayah PBHI di 10 (sepuluh) PBHI Wilayah yakni Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, pada 5-8 November 2021. Kongres PBHI merupakan momentum refleksi…
DetailsSiaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang…
DetailsPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menggelar Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM-13) PBHI bertema, “Konflik Lahan PTPN VS Petani Berujung Kriminalisasi: Studi Kasus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA M) Siak Hulu-Kampar”. Hadir sebagai narasumber, Perwakilan Petani Kopsa M, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Sawit Watch, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), dan PBHI. Diskusi…
Details
