Jakarta, 11 Januari 2023 Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) bentukan Presiden Jokowi di bawah Menkopolhukam, Mahfud MD pada Agustus 2022 berbasis Keppres No. 17/2022, mengumumkan laporannya dan dibungkus pidato Presiden Jokowi. Ada 2 kata kunci dalam pidato Jokowi: mengakui dan menyesali terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sejak…
DetailsHuman Rights Working Group (HRWG) pada tanggal 17 Januari 2023 telah menyelenggarakan bedah buku dan diskusi publik atas sebuah studi yang bertajuk “CSO Participation in ASEAN Regionalism.” Studi ini mengkaji tantangan dan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 ini serta bagaimana partisipasi masyarakat sipil berdampak pada agenda regionalisme di Asia Tenggara, termasuk dalam kawasan…
DetailsKami, rakyat Indonesia menuntut kepada Presiden RI untuk mencabut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secepatnya. Kami juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menolak Perppu Cipta Kerja, yang telah merendahkan pilar-pilar negara hukum dan mengkhianati konstitusi Negara Republik Indonesia. Jika dalam waktu 7 hari ke depan tuntutan ini tidak dipenuhi, kami menyerukan…
DetailsBuruk Rupa Omnibus Law Cipta Kerja: Dinyatakan Inskonstitusional Bersyarat oleh MK UU Omnibus Law Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Ciptaker) telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi akibat cacat formil berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan mandat perbaikan dalam 2 tahun. Artinya, Pemerintah dilarang melakukan tindakan/membentuk kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak…
DetailsAldeta Oktaviyani selaku staf publikasi dan kampanye PBHI mengikuti pelatihan Campaign 4 Social Change Deliveries (C4SCaDe) selama sebulan penuh sejak 26 Oktober hingga 25 November 2022. Kegiatan ini merupakan pelatihan kampanye yang diselenggarakan alumni YSEALI Guardians of the Good Governance dengan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Pelatihan ini diharapkan dapat membentuk kapasitas kaum muda di…
DetailsMeski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…
DetailsJakarta, Selasa 20 Desember 2022 PBHI mengadakan workshop untuk mendengarkan masukan terhadap draf modul paralegal ekologis bersama dengan 10 (sepuluh) organisasi masyarakat sipil, antara lain: KPA, AMAN, Greenpeace Indonesia, ICEL, KIARA, Trend Asia, LBH Jakarta, YLBHI, Solidaritas Perempuan, Rasamala Hijau Indonesia, dan ELSAM.Workshop ini merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan modul yang akan digunakan sebagai bahan…
DetailsMeski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…
Details19 Desember 2022, KPK menambah daftar Tersangka Hakim Yustisi di MA atas nama EY, menyusul 13 tersangka sebelumnya dalam kasus dugaan Suap penanganan perkara. Identifikasi Pola dan Modus: Periksa Indikator Kunci Berpijak pada pengalaman membongkar kasus korupsi Mantan Sekretaris MA, Nurhadi dalam pengurusan perkara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), bersama Direkturnya, Hiendra Soenjoto, MA…
DetailsPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif akan diselenggarakan serentak secara nasional pada bulan November 2024. Hal ini berdampak pada kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum diselenggarakannya pemilihan serentak pada tahun 2024. Aceh adalah salah satu daerah yang berdampak akibat penundaan pemilihan kepala daerah yang masa jabatan Gubernur Definitif berakhir pada…
Details
