REDFLAG!: SEPULUH NAMA CAPIM-DEWAS KPK PERIODE 2024 – 2029 MINUS INTEGRITAS DAN SELERA PENGUASA

Siaran Pers REDFLAG!: SEPULUH NAMA CAPIM-DEWAS KPK PERIODE 2024 – 2029 MINUS INTEGRITAS DAN SELERA PENGUASA Jakarta, 2 Oktober 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan IM57+ Institute menilai sepuluh nama Capim dan Dewas KPK yang diloloskan oleh Panitia Seleksi (Pansel)…

Details

REFLEKSI HUT TNI KE-79 DALAM KONTEKS DEMOKRASI DAN HAM: KEMUNDURAN REFORMASI TNI ANCAMAN BAGI DEMOKRASI

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “REFLEKSI HUT TNI KE-79 DALAM KONTEKS DEMOKRASI DAN HAM” “KEMUNDURAN REFORMASI TNI ANCAMAN BAGI DEMOKRASI” Jakarta, 5 Oktober 2024 – TNI resmi memperingati HUT yang ke-79. Dengan mengambil tema “TNI Modern Bersama Rakyat Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju”. Dilansir dari beberapa media tema tersebut dipilih…

Details

Permohonan Eksepsi Ditolak, Majelis Hakim Melanjutkan Kriminalisasi Septia

SIARAN PERS Permohonan Eksepsi Ditolak, Majelis Hakim Melanjutkan Kriminalisasi Septia Jakarta, 3 Oktober 2024 – Majelis hakim menolak sepenuhnya permohonan eksepsi yang diajukan oleh Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (TIM ASTAGA) dalam sidang putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (3/10). Sebagai akibatnya, proses kriminalisasi terhadap Septia terus berlanjut. Gema Gita Persada,…

Details

LAPORAN OBSERVASI: Simposium Nasional “Hukum yang Hidup di Masyarakat” (Living Law) Paska KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau biasa juga dikenal dengan istilah KUHP baru, akan berlaku mulai Januari 2026. Pemerintah kerap merujuk KUHP baru sebagai produk hukum yang sejalan dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih modern. KUHP baru ini hadir untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan…

Details

Signifikansi Pemulihan Korban TPPO, PBHI Dukung Penuh Pembentukan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri

Siaran PersPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Signifikansi Pemulihan Korban TPPO, PBHI Dukung Penuh Pembentukan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) merilis hasil riset bertajuk “Menuntut Hak atas Pemulihan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”. Laporan ini diluncurkan pada 3 Juli 2024, dihadiri oleh…

Details

SIDANG KETIGA SEPTIA: DIDAKWA UU ITE KARENA CURHAT PELANGGARAN HAK PEKERJA YANG DIALAMI

SIARAN PERS #BEBASKANSEPTIA SIDANG KETIGA SEPTIA: DIDAKWA UU ITE KARENA CURHAT PELANGGARAN HAK PEKERJA YANG DIALAMI Jakarta, 19 September 2024 – Persidangan kedua kasus Septia, buruh yang dikriminalisasi melalui UU ITE karena memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya akhirnya digelar pada Kamis, 19 September 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa. Pada persidangan hari…

Details

Hentikan Intimidasi terhadap Masyarakat Rempang

SIARAN PERSTIM ADVOKASI SOLIARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG Hentikan Intimidasi terhadap Masyarakat Rempang BATAM 18 SEPTEMBER 2024- Masyarakat Pulau Rempang diintimidasi dan menjadi korban tindak kekerasan oleh belasan orang berpakaian preman pada Rabu (18/9/2024). Berdasarkan keterangan yang dihimpun Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang dari warga, intimidasi dan kekerasan yang dialami warga Pulau Rempang terjadi di…

Details

SIDANG KEDUA SEPTIA: DIDAKWA UU ITE KARENA CURHAT PELANGGARAN HAK PEKERJA YANG DIALAMI

SIARAN PERS #BEBASKANSEPTIA SIDANG KEDUA SEPTIA: DIDAKWA UU ITE KARENA CURHAT PELANGGARAN HAK PEKERJA YANG DIALAMI Jakarta, 17 September 2024 – Persidangan pertama kasus Septia, buruh yang dikriminalisasi melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya akhirnya digelar pada Selasa, 17 September 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda pembacaan…

Details

Pernyataan Sikap Aliansi Bong Suwung terhadap Penggusuran Paksa Bong Suwung di Yogyakarta oleh PT KAI

Pernyataan Sikap Aliansi Bong Suwung terhadap Penggusuran Paksa Bong Suwung di Yogyakarta oleh PT KAI Kami Aliansi Bong Suwung yang terdiri atas warga terdampak, pekerja seks, serta organisasi masyarakat sipil yang berjuang untuk hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup dengan tegas menolak dan mengutuk penggusuran paksa yang akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia…

Details

“KEMBALI IKUTI RE-AKREDITASI, KANWIL KUNJUNGI SEKRETARIAT PBHI NASIONAL UNTUK VERIFIKASI FAKTUAL”

#Berita PBHI “KEMBALI IKUTI RE-AKREDITASI, KANWIL KUNJUNGI SEKRETARIAT PBHI NASIONAL UNTUK VERIFIKASI FAKTUAL” Jakarta, 11 September 2024 – Sejak 15 Juli 2024 Kementerian Hukum dan HAM  kembali membuka akreditasi ulang/perpanjangan sertifikasi bagi pemberi bantuan hukum periode 2022-2024. PBHI sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM kembali mengikuti akreditasi ulang ini untuk…

Details