Konsorsium Masyarakat Sipil Susun Desain Penelitian untuk Asesmen Kebutuhan Kelompok Rentan dalam Bantuan Hukum

Jakarta, Rabu 29 Juni 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menghadiri rapat penyusunan desain dan alat penelitian untuk assessment kebutuhan kelompok rentan dalam bantuan hukum di Jakarta. Penyusunan ini telah berlangsung secara bertahap sejak tanggal 6 hingga 29 Juni 2022. Agenda ini bertujuan membahas rencana penelitian, metodologi, ruang lingkup kelompok rentan,…

Details

Kebijakan Pengendalian Tembakau: Minus Standar HAM

Jakarta, 28 Juni 2022 – Isu pengendalian tembakau di Indonesia masih menemui jalan terjal. Persoalan seperti masih belum tercapainya target pemerintah yang menargetkan ukuran gambar sebesar 75% dalam peringatan kesehatan bergambar sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Tembakau dalam Permenkes 40/2013, kekosongan instrumen hukum dalam rokok elektrik, hingga masih terbuka lebarnya akses penjualan rokok kepada anak…

Details

Memperingati Hari Anti Penyiksaan: Minim Akses Bantuan Hukum, Praktik Penyiksaan Terus Ada

LBH Masyarakat (LBHM) – PBHI Nasional 24 Juni 2022 26 Juni merupakan salah satu momentum penting dalam memperingati anti penyiksaan bagi komunitas internasional. Peringatan ini berangkat dari pembentukan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture/CAT) yang telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa…

Details

DPR Harus Pertimbangkan Suara Penolakan Orang Asli Papua Perihal Daerah Otonomi Baru

Jakarta (23/6/2022) – Koalisi masyarakat sipil meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk memperhatikan dan mempertimbangkan suara penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Orang Asli Papua (OAP). Hal itu disampaikan oleh beberapa aktivis Papua dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dalam pertemuan di Eksekutif Nasional Walhi (22/6) sebagai respon atas pembentukan Panitia Kerja (panja) untuk membahas…

Details

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Menolak Pembahasan RKUHP Tanpa Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation)

Pasca rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Tim Pemerintah terkait RKUHP pada 25 Mei 2022, hingga diskursus tentang RKUHP merebak seminggu belakangan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundang Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk berdiskusi terkait isu-isu dalam RKUHP di Hotel Gran Melia, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada 23 Juni 2022,…

Details

Reshuffle Kabinet: Masih Bancakan Politik, Hak Asasi dan Keadilan Sosial Tetap “Is Dead”

Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid 2 pada Rabu, 15 Juni 2022 lalu. Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi diganti Zulkifli Hasan, lalu Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil dan Surya Tjandra diganti Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni. Selain itu, Jokowi menambah pos baru: Wakil Mendagri, John Wempi Watipo dan Wakil Menaker, Afriansyah Noor. Reshuffle…

Details

PENUNJUKAN PJ. BUPATI SERAM BARAT DARI ANGGOTA TNI AKTIF HARUS DIBATALKAN: CACAT HUKUM dan MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA

Siaran Pers Rabu, 25 Mei 2022, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj.Bupati Seram Bagian Barat. Seperti diketahui Mendagri Tito Karnavian melalui Gubernur Maluku Murad Ismail melantik empat pejabat kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tanggal 22 Mei 2022. Salah…

Details

HAKIM & PANITERA PN RANGKSBITUNG DIDUGA DITANGKAP BNN: PROSES HUKUM HARUS TRANSPARAN, SESAMA APARAT JANGAN MAIN MATA, JANGAN ADA 86!

Berdasarkan pemberitaan media massa, diduga ada 2 (dua) Hakim dan 1 Panitera di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, terkait dugaan penyalahgunaan narkoba pada Rabu, 18 Mei 2022. Akan tetapi sampai saat ini, Sabtu 21 Mei 2022, belum ada informasi apapun dari BNN maupun PN Rangkasbitung serta Mahkamah Agung.…

Details

160 Advokat Berkomitmen Mendampingi 40 Orang Petani yang Dikriminalisasi di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Seminggu sejak Kamis 12 Mei 2022, 40 orang petani anggota Perkumpulan Petani Pejuang BumiSejahtera (PPPBS) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian ResorMukomuko Bengkulu. Menyikapi hal tersebut, maka telah terbentuk Tim Advokasi AntiKriminalisasi yang beranggotakan 160 orang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan KantorHukum di Indonesia, diantaranya : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan…

Details

147 Advokat Berkomitmen Mendampingi 40 Orang Petani yang Dikriminalisasi di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

5 (lima) hari terhitung sejak Kamis 12 Mei 2022, 40 orang petani anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Mukomuko Bengkulu. Menyikapi hal tersebut, maka telah terbentuk Tim Advokasi Anti Kriminalisasi yang beranggotakan 147 orang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Kantor Hukum di Indonesia, diantaranya :…

Details