SIARAN PERS PBHI WILAYAH SUMATERA BARAT

Nomor 001/BPW/PBHI-SB/II/2020 DEKI SUSANTO DITEMBAK, BUKAN MELAWAN. Teka teki di balik penembakan terhadap Deki Susanto (DS) pada 27 Januari 2021 yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian Sektor Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan pada saat penangkapannya, semakin mendapat titik terang. Sebelumnya, beredar informasi yang seolah mesjustifikasi DS mencoba melawan petugas dengan menggunakan sebilah golok (sebagian…

Details

Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Tidak Mendesak dan Harus Ditunda: Tuntaskan Reformasi TNI

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sebagaimana diberitakan, dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan segera memulai proses perekrutan dan pelatihan Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Kami…

Details

Pemerintah Harus Usut Tuntas Pelanggaran Hak Buruh di PT Hyppe Teknologi Indonesia

_PERS RILIS PBHI_ Sampai saat ini, berbagai bentuk pelanggaran hak buruh masih marak terjadi. Berbagai bentuk pelanggaran hak buruh yang terjadi antara lain kontrak kerja yang tidak sesuai UU Ketenagakerjaan, status dan hubungan industrial yang tidak wajar, besaran upah dan sistem pengupahan yang tidak sesuai standar, serta tidak dipenuhinya hak-hak normatif lainnya. Penyebab pelanggaran hak…

Details

Uji Kepatutan dan Kelayakan Kapolri Minim Evaluasi HAM

_Rilis Pers Koalisi Reformasi Sektor Keamanan_ Pada Rabu, 20 Januari 2021, calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (RI). Dalam proses tersebut, Listyo memaparkan visi misi dan kebijakan yang akan dibuat jika disetujui menjadi Kapolri. Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menyayangkan…

Details

Somasi Gubernur Kalimantan Selatan Memberi Contoh Buruk Respons Pejabat Publik Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat

Ramai tersebar di media sosial terkait somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum H. Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan, atas unggahan foto atau video yang berhubungan dengan bencana banjir yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam somasi tertanggal 17 Januari 2020 itu, kuasa hukum H. Sahbirin Noor mengancam akan melaporkan setiap perbuatan yang menyudutkan…

Details

“Presiden Joko Widodo Harus Memastikan Kapolri Terpilih Menghormati Prinsip Hukum dan Penegakan HAM”

Pers Rilis PBHI Pada akhir 2021 ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat ini Idham Azis telah memasuki masa pensiun dari Jabatannya. Merespon hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo telah mempertimbangkan beberapa nama calon Kapolri baru. Adapun pemilihan tersebut hasil dari pemilihan nama-nama yang direkomendasikan oleh Kompolnas maupun Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Merespon pemilihan…

Details

MODEL PENGKADERAN PBHI

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia merupakan organisasi yang didirikan dengan semangat pembelaan terhadap para korban struktural kekuasaan khususnya bagi para korban Pelanggaran HAM dan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Modul Perkaderan ini disusun diharapkan dapat menjadi agenda reformasi Kepengurusan dan pembenahan aturan main organisasi PBHI secara keseluruhan. Selamat Membaca …

Details

Hasil Temuan Komnas HAM Penting Ditindaklanjuti

Siaran Pers Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Menyikapi Temuan Hasil Investigasi Komnas HAM RI terkait Peristiwa Karawang Hasil Temuan Komnas HAM Penting Ditindaklanjuti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan laporan hasil investigasi terhadap insiden meninggalnya 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI), di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020. Selama proses investigasi, Komnas…

Details

Problem SKB Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI

SIARAN PERS BERSAMA Pemerintah baru saja mengumumkan larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan enam menteri/kepala lembaga sekaligus (Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Kepala BNPT). SKB tersebut dikeluarkan setidaknya dengan pertimbangan…

Details

Larangan Memfoto, Merekam dan Meliput Persidangan oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim Baru Relevan Ketika Hakim Terganggu, Bukan Berbasis Izin

[Media Rilis Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)] MA melalui Peraturan MA No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, terdapat hal yang menjadi sorotan, yaitu pengaturan pada Pasal 4 ayat (6). Perma tersebut yang menyebutkan ‚ÄúPengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan…

Details