Presiden RI dan Mendagri Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Pada Rabu (22/2), sidang kasus pengangkatan PJ Gubernur Provinsi Aceh kembali digelar di PTUN Jakarta dengan agenda pemeriksaan Ahli. Koalisi masyarakat sipil mengajukan Bivitri Susanti sebagai Ahli. Dalam keterangannya, Bivitri menyampaikan bahwa secara garis besar negara hukum mengatur 2 hal, yaitu: pembatasan kekuasaan dan Hak Asasi Manusia. Pembatasan kekuasaan diatur dalam asas – asas umum…

Details

KOALISI MASYARAKAT SIPIL TOLAK SKANDAL PENGANGKATAN PJ. KEPALA DAERAH

Persidangan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas pengangkatan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh kini telah memasuki tahap pembuktian. Beberapa alat bukti surat yang diajukan Presiden dan Menteri Dalam Negeri pada persidangan tidak sesuai dengan berbagai pemberitaan di media masa. Sementara…

Details

Perilaku Aparat yang Melakukan Pengamanan Sidang Kanjuruhan Dinilai Bentuk Penghinaan terhadap Pengadilan

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil (LBH pos Malang, LBH Surabaya, LPBHNU Kota Malang, YLBHI, KontraS, Lokataru, IM57+ Institute, ICJR, ICW, AJI, PBHI) Pada hari Selasa, 14 Februari 2023, persidangan ke-12 kasus tragedi Kanjuruhan dengan Nomor Perkara 11/11/Pid.B/2023/PN.Sby;12/Pid.B/2023/N.Sby; dan 13/Pid.B/2023/PN.Sby dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada persidangan kali ini, ruang sidang dipenuhi oleh anggota Brimob…

Details

Pengawalan Isu Akses Keadilan Demi Tercapainya Implementasi Komitmen Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024: Wujudkan Keadilan Untuk Semua!

Senin, 13 Februari 2023 – PBHI mengadakan rapat evaluasi dan konsolidasi Pengawalan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024 di Isu Akses Keadilan bersama dengan rekan-rekan jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS). Rapat ini mendiskusikan berbagai pengalaman dan saran serta praktik baik yang dapat diterapkan pada komitmen-komitmen yang ada di Isu Akses Keadilan Rencana…

Details

Pidana Mati Ferdy Sambo: Simplifikasi Reformasi Kepolisian?

LBH Masyarakat (LBHM), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya Brigadir Yosua dalam peristiwa pembunuhan. Dalam kasus ini kami juga menyoroti langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo pada 13 Februari 2023. Kami mendukung penuh penjatuhan pidana terhadap kasus pembunuhan berencana…

Details

Darurat Sipil Diam-Diam dan Ketiadaan Urgensi Penambahan Kodam

Siaran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI mengenai Darurat Sipil dan Menhan RI, KASAD dan Persetujuan Panglima TNI Terkait Penambahan Kodam Pada tanggal 10 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa “akibat adanya peristiwa penyanderaan di Nduga tersebut, saat ini situasi Papua sedang dalam…

Details

INDONESIA DARURAT OBAT; PRESIDEN HARUS TURUN TANGAN

Jakarta (7/2), Tim Advokasi Untuk Kemanusian bersama keluarga korban gagal ginjal akut progresif Atipikal (GGAPA) menghadiri sidang gugatan perwakilan kelompok atau class action dengan perkara No 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Sekitar 21 keluarga korban hadir di PN Jakarta Pusat sejak pukul 09.30 WIB. Sidang yang dimulai sekitar pukul 11.50 WIB, terpaksa ditunda hingga 3 pekan kedepan oleh…

Details

DEMOKRASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PARTISIPASI PUBLIK

Dalam rangka menjamin prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Negara yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu syarat sebuah negara disebut menganut sistem demokrasi adalah menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Bahwa konsepsi peradilan yang bebas dan tidak…

Details

Civil society groups demand Indonesia to implement cohesive policy and approach to not legitimising Myanmar junta in ASEAN

On the 2nd anniversary of the Myanmar’s attempted coup, we, the undersigned, call on Indonesia as the Chair of ASEAN to not legitimising the Myanmar junta at any cost. This shall include a commitment to disinvite junta representatives from ASEAN meetings at all levels. Earlier this week, a programme of the upcoming ASEAN Tourism Ministers…

Details

Diseminasi Analisis Putusan: Menguak Wajah Peradilan dengan Mengurai Putusan dari Urgensi Perspektif HAM dan Keamanan Publik

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) telah melakukan kegiatan diseminasi hasil analisis tiga putusan pengadilan melalui seri Diskusi Hukum dan HAM (DUHAM) ke-25 pada 24 Januari 2023 lalu secara daring. Diseminasi ini bertujuan sebagai medium penyebaran hasil analisis putusan dengan mengaca pada tiga putusan yang berkaitan dengan isu seputar pemberian bantuan hukum, pidana pengawasan,…

Details