PBHI Ikuti Pelatihan Optimasi Kampanye Digital untuk Menciptakan Perubahan

Aldeta Oktaviyani selaku staf publikasi dan kampanye PBHI mengikuti pelatihan Campaign 4 Social Change Deliveries (C4SCaDe) selama sebulan penuh sejak 26 Oktober hingga 25 November 2022. Kegiatan ini merupakan pelatihan kampanye yang diselenggarakan alumni YSEALI Guardians of the Good Governance dengan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Pelatihan ini diharapkan dapat membentuk kapasitas kaum muda di…

Details

ANALISA MASALAH-MASALAH DALAM RKUHP (PASCA 24 NOVEMBER 2022)

Bingung kenapa banyak pihak menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)? Ngga tau mau mulai cari informasi dari mana? Unduh analisa masalah-masalah dalam RKUHP yang dihimpun oleh Aliansi NasionalReformasi KUHP! Namun, perlu diingat: proses pembentukan RKUHP tidak transparan dan tidak partisipatif nih! Ini merupakanwujud pembatasan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang sangat penting ini.…

Details

Buku Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan

Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…

Details

Workshop Mendengar Masukan terkait Modul Paralegal Ekologis Berbasis Kebutuhan Masyarakat Akar Rumput

Jakarta, Selasa 20 Desember 2022 PBHI mengadakan workshop untuk mendengarkan masukan terhadap draf modul paralegal ekologis bersama dengan 10 (sepuluh) organisasi masyarakat sipil, antara lain: KPA, AMAN, Greenpeace Indonesia, ICEL, KIARA, Trend Asia, LBH Jakarta, YLBHI, Solidaritas Perempuan, Rasamala Hijau Indonesia, dan ELSAM.Workshop ini merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan modul yang akan digunakan sebagai bahan…

Details

Catatan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022

Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara. Sebenarnya, siapa sajakah…

Details

Reformasi MA Masih OTW, KPK Akan Terus OTT

19 Desember 2022, KPK menambah daftar Tersangka Hakim Yustisi di MA atas nama EY, menyusul 13 tersangka sebelumnya dalam kasus dugaan Suap penanganan perkara. Identifikasi Pola dan Modus: Periksa Indikator Kunci Berpijak pada pengalaman membongkar kasus korupsi Mantan Sekretaris MA, Nurhadi dalam pengurusan perkara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), bersama Direkturnya, Hiendra Soenjoto, MA…

Details

Pasar Gelap Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif akan diselenggarakan serentak secara nasional pada bulan November 2024. Hal ini berdampak pada kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum diselenggarakannya pemilihan serentak pada tahun 2024. Aceh adalah salah satu daerah yang berdampak akibat penundaan pemilihan kepala daerah yang masa jabatan Gubernur Definitif berakhir pada…

Details

Evaluasi Proses Pembahasan RAN OGI 2023-2024: Upaya Optimalisasi Ko-Kreasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Selasa, 13 November 2022 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengikuti kegiatan Focus Group Discussion Finalisasi Rencana Aksi Nasional OGI 2023-2024 di Aone Hotel Jakarta. Kegiatan ini diadakan oleh Perkumpulan MediaLink selaku Sekretariat CSO-OGP Indonesia bekerja sama dengan YAPPIKA-ActionAid dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan mengupdate perkembangan pembahasan masing-masing usulan rencana aksi…

Details

Korban Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) Mengadu ke Komnas HAM RI: Usut Tuntas Pelanggaran HAM oleh Negara dalam Bencana Obat Sirup Anak!

Pada 9 Desember 2022, PBHI yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kemanusiaan (TANDUK) mendampingi Keluarga Korban GGAPA untuk menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM RI terkait dugaan kuat pelanggaran HAM akibat obat sirup beracun. PBHI bersama TANDUK menemukan adanya titik kesalahan negara melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan pihak farmasi…

Details

DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM TRAGEDI OBAT BERACUN

Jakarta (9/12) Hari ini Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama para keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), menuntut Komnas HAM segera melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Tim bersama Korban menilai, negara telah lalai dan membiarkan beredarnya obat-obat beracun (Zat EG dan…

Details