PERMENKUMHAM STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM: DORONGAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM

Siaran Pers PBHI Nasional Salah satu permasalahan krusial dalam akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah tidak adanya standar layanan bantuan hukum, PBHI mendorong dan memfasilitasi pelibatan masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Standar Layanan Bantuan Hukum. Setelah melalui proses pembahasan bersama masyarakat, pada 3 Febuari 2021 akhirnya Kementerian Hukum dam HAM mengundangkan Permenkumham Nomor…

Details

Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal

[Rilis Koalisi Masyarakat Sipil] Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut, namun…

Details

USUT TUNTAS KEKERASAN DAN PENYERANGAN TERHADAP WARGA DAN PEMBELA HAM DI TAMAN SARI

USUT TUNTAS KEKERASAN DAN PENYERANGAN TERHADAP WARGA DAN PEMBELA HAM DI TAMAN SARI Kamis, 11 Februari 2021 warga korban penggusuran paksa Taman Sari, Bandung, yang sedang berjuang mempertahankan hak tempat tinggalnya diserang orang tak dikenal berpakaian preman dan sebagian di antaranya diduga kuat merupakan pekerja proyek rumah deret PT Sartonia Agung. Sekelompok orang tak dikenal…

Details

Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa

Press Release : Menyikapi PP 3/2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan Koalisi Masyarakat Sipil Pada 12 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UUPSDN). Dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP)…

Details

Myanmar military should end its use of violence and respect democracy

The undersigned groups today denounced an apparent coup in Myanmar, and associated violence, which has suspended civilian government and effectively returned full power to the military. On 1 February, the military arbitrarily detained State Counsellor Aung San Suu Kyi and other leaders of the National League for Democracy. A year-long state of emergency was declared,…

Details

[HOAKS] Pernyataan Ketua PBHI Rahmat Sukarno Mendukung UU Cipta Kerja

PERS RILIS Pada Kamis, 28 Januari 2021 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) baru saja menemukan beberapa situs berita daring yang menyebarluaskan pernyataan yang tidak benar dari salah satu Ketua pengurus Wilayah PBHI yakni Rachmat Sukarno. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) media daring yang telah mempublikasi…

Details

War on Drugs: Melanggar Hak Asasi dan Melanggengkan Praktik Korupsi

SIARAN PERS Aparat penegak hukum kembali terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Kali ini, keterlibatan itu menyasar anggota Badan Narkotika Nasional (BNN). Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 1-7 Februari 2021, ada beberapa anggota polisi yang bertugas di BNN menilap uang terduga pelaku kejahatan. Jumlahnya pun ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Pihak BNN menyebutkan telah memproses…

Details

Pernyataan Sikap Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) : “Undang-Undang Cipta Kerja Melanggar HAM”

Pers Rilis PBHI sejak awal aktif mengawal penolakan penyusunan RUU Cipta Kerja mengingat bahwa secara substansi maupun regulasi, RUU Cipta Kerja kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas dan memperhatikan perspektif perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia (HAM). Dalam beberapa kesempatan, PBHI juga telah melakukan beberapa kegiatan diskusi publik yang disiarkan secara daring melalui akun resmi Youtube…

Details