Reformasi Polri dan Kasus Brigadir J

Terjadinya proses perubahan politik 1998 telah berdampak pada perubahan aktor-aktor keamanan untuk kembali menata ulang peran dan fungsinya sesuai tata kehidupan politik demokratik. Penataan ulang aktor-aktor keamanan tersebut kemudian dikenal dengan nama reformasi sektor keamanan. Reformasi itu mensyaratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.  Dalam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, institusi…

Details

4 Catatan PBHI Soal Reshuffle Kabinet

Reshuffle kabinet dinilai sekedar bancakan politik, tidak mengutamakan/memikirkan kebutuhan dan kepentingan rakyat dalam asek HAM dan keadilan sosial. Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa kali perombakan kabinet yang terakhir Rabu (15/6/2022) lalu. Pergantian kabinet itu menyasar 4 Kementerian meliputi Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional…

Details

Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil Mendorong Perbaikan Kebijakan Bantuan Hukum

Jakarta, Jumat 22 Juli 2022 – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menghadiri pertemuan revitalisasi jaringan organisasi bantuan hukum dan paralegal Jabodetabek yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi organisasi bantuan hukum dan paralegal dalam upaya dan implementasi jaminan pemenuhan akses bantuan hukum bagi warga, bersama lebih dari…

Details

Eksplorasi Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Bersama Pendamping dan Ahli

#BeritaPBHI – Sepanjang minggu ketiga Juli 2022, telah diadakan diskusi terfokus atau Forum Group Discussion (FGD) “Pemetaan Kebutuhan Kelompok Rentan dalam Layanan Bantuan Hukum” secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian kebutuhan kelompok rentan dalam bantuan hukum yang dilakukan oleh Konsorsium Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah untuk Sektor Keadilan dan Jaminan Ruang Kewargaan dengan…

Details

Lili Pintauli Mundur dari KPK, Jokowi Diingatkan Cari Pengganti yang Lebih Pantas dan Berintegritas

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasional menilai pengunduran diri Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar merupakan pintu masuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenahi lembaga anti rasuah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PBHI Julius Ibrani setelah mendengar kabar pengunduran diri Lili secara resmi. Menurut Julius, Jokowi bisa membenahi KPK dengan cara…

Details

Komisioner KPK (Lili P Siregar) Mengundurkan Diri: Pintu Masuk Presiden Jokowi untuk Membenahi KPK

Presiden Joko Widodo telah menerima Surat Penguduran Diri Lili Pintauli Siregar dari jabatan Komisioner. Mundurnya Lili P Siregar berimplikasi pada kekosongan 1 kursi Komisioner, padahal masa jabatan Lili P Siregar baru akan berakhir pada September 2023. PBHI menyoroti 1 kursi kosong pimpinan KPK, sebagai pintu masuk strategis pembenahan KPK secara kelembagaan sekaligus komitmen pemberantasan korupsi…

Details

Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui, Pasal Karet?

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyerahkan draft final Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI. Rancangan undang-undang ini masih menjadi sorotan setelah sempat memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat pada 2019 lalu. Hingga akhirnya DPR dalam rapat paripurna terakhir yang digelar pada 30 September 2019 memutuskan…

Details

Pelanggaran HAM Di Sri Lanka, Cermin Refleksi Untuk Indonesia

Pada tanggal 12-13 November 2016, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kunjungan lapangan di Sri Lanka bersama dengan jaringan CSO, sebagai bagian dari 7th Asian Human Rights Defender Forum. Pada kesempatan itu, Julius bertemu dan berdiskusi dengan warga sekitar tentang situasi dan kondisi kehidupan…

Details

Rapat Persiapan Penelusuran Rekam Jejak Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jakarta, Rabu 7 Juli 2022 PBHI beserta beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Koalisi Persiapan Penelusuran Rekam Jejak Calon Anggota Komnas HAM menghadiri rapat tertutup bersama dengan panitia seleksi dari Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Agenda utama dari rapat tersebut adalah sosialisasi  mengenai teknis dan persiapan penelusuran rekam jejak calon anggota Komnas HAM…

Details

Keputusan untuk Tidak Membahas RKUHP oleh DPR Tidak Boleh dari Rapat Tertutup!

Pemerintah dan DPR pada 6 Juli 2022, Pukul 11:00 WIB kembali membahas RKUHP. Pemerintah memaparkan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah setelah rapat 25 Mei 2022, yang dapat dipantau dalam kanal youtube DPR RI.  Berdasarkan paparan dari pemerintah, perubahan dilakukan tidak hanya pada 14 isu krusial yang dipaparkan oleh pemerintah pada 25 Mei 2022. Namun ada…

Details