Pernyataan Kababinkum TNI: Legalisasi Pelanggaran Hukum dan Profesionalitas Prajurit TNI, serta Penghinaan terhadap Profesi Advokat

Mayor Dedi Hasibuan membawa sekitar 40 Anggota TNI berseragam dinas untuk menggeruduk Mapolrestabes Medan pada 5 Agustus 2023, dengan tujuan melakukan intervensi terhadap proses hukum kasus mafia tanah dengan Tersangka ARF (Keluarga Mayor Dedi). Mayor Dedi dkk juga meminta agar Penyidik menangguhkan Penahanan Tersangka ARF. Peristiwa penggerudukan tersebut, mendorong PBHI untuk menegaskan beberapa pelanggaran yang…

Details

Pemerintah harus segera merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Pemerintah Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Koalisi juga mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera merealisasikan revisi tersebut. UU 31/1997 sudah tidak relevan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan di sisi lain UU 31/1997 juga…

Details

Gelar Internal Capacity Building, PBHI Perkuat Pemahaman tentang Transisi Energi

PBHI menyelenggarakan Internal Capacity Building dengan tema “Transisi Energi: Strategi yang Tidak Pernah Terwujud” guna peningkatan kapasitas dan pemahaman terkait transisi energi. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Sekretariat Nasional PBHI, Selasa (1/8/2023). Internal Capacity Building tersebut diikuti oleh staf dan peserta magang PBHI, serta menghadirkan Rehwinda Naibaho dari Walhi Jakarta sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Rehwinda…

Details

POLDA SUMBAR HARUS MEMBEBASKAN TANPA SYARAT 4 ORANG MASYARAKAT, 3 ORANG MAHASISWA DAN 7 ORANG PENDAMPING HUKUM YANG DITANGKAP DAN MEMULIHKAN HAK MEREKA.

Masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) yang melakukan aksi damai (peacefull protest) sejak 5 (lima) hari belakang di Kantor Gubernur Sumbar mengalami represi dan penangkapan sewenang-wenang dari anggota kepolisian dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (POLDA Sumbar). Sebelum tindakan dilakukan oleh POLDA Sumbar telah ada kesepakatan bahwa masyarakat akan menentukan sikap setelah adanya hasil…

Details

Kejadian di Mapolrestabes Medan Tidak Dibenarkan dalam Negara Hukum

Pada 5 Agustus 2023 sejumlah anggota TNI mendatangi Mapolrestabes Medan.Mereka menanyakan proses hukum yang berjalan di Mapolrestabes Medan. Kapendam I/BB Kolonel Riko Siagian menyesali langkah Mayor Dedi yang membawa anggotanya tersebut (Waspada Online 05/08/2023). Kami menilai upaya mendatangi Mapolrestabes Medan oleh oknum anggota TNI (sekitar 40an/ Tribun medan 05/08/23) Patut diduga kuat sebagai bentuk tindakan…

Details

KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

Pada Selasa, 25 Juli 2023, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan praktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimana dua diantaranya berlatar belakang militer aktif yaitu; Kepala Basarnas RI, Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI,…

Details

DEKLARASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA

Menjelang Pemilihan Umum 2024, Kontestasi politik kian Menguat. Sayangnya diskursus mengenai Hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi tidak menjadi mainstream dalam ruang politik Pemilu. Dinamika yang berkembang lebih pada memperlihatkan kontestasi pemenangan kandidat bukan kontestasi ide dan gagasan. Kami menilai isu dan agenda HAM tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting bagi pembangunan politik demokrasi.…

Details

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

Jakarta, 25 Juli 2023 – Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2023, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diseminasi hasil penelitian “Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau”. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah dalam melihat produk zat adiktif yang harus secara…

Details

STANDAR GANDA DALAM PENGATURAN PRODUK ZAT ADIKTIF: MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUK TEMBAKAU

Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2023, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau mengadakan diseminasi hasil penelitian “Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau”. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah dalam melihat produk zat adiktif yang harus secara ketat diatur tanpa pandang bulu. Penelitian tersebut melahirkan beberapa rekomendasi terkait upaya pengendalian tembakau demi menjaga generasi bangsa yang berkualitas.

Details

Studi Perbandingan Produk Minol & Tembakau

Dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli 203, Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama Komnas Pengendalian Tembakau menyelenggarakan Diseminasi Penelitian Penguatan Kebijakan Perlindungan Anak dari Produk Zat Adiktif: Studi Perbandingan Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau. Dengan ini, kami mengajak untuk hadir dalam kegiatan Webinar Diseminasi studi tersebut, pada: Selasa,…

Details