Menilai Sikap Pemerintah terhadap Rekomendasi UPR Putaran Keempat: Komitmen HAM Pemerintah Patut Dipertanyakan!

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Pemantauan UPR menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia atas rekomendasi yang didapatkan dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) Putaran Keempat di Palais  de Nations, Jenewa, 09 November 2022 lalu. Disitir dari situs resmi Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), dari 269 rekomendasi, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk…

Details

Violations of International Treaties: Threatened Vulnerable Groups during The Russia-Ukraine Warfare

Russia’s invasion towards Ukraine leaves a devastating trail in its wake, threatened communities and impacted infrastructure serve as a prominent proof of the hostile armed conflict between the two. Yet, despite its militant attempt, Russia keeps upholding its claims of “Pre-emptive strike” and “Preventing Genocide” while coating its armed troops as peacekeeping operations. This paper…

Details

KOALISI MASYARAKAT SIPIL KECAM DISINFORMASI DAN UPAYA PEMBUBARAN PAKSA DISKUSI BATANG TORU ORANGUTAN TAPANULI

Jakarta, 10 Maret 2023. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam upayapembubaran paksa oleh orang tak dikenal dalam acara diskusi publik bertajuk “Masa DepanOrangutan Tapanuli dan Ekosistem Batang Toru” yang selenggarakan Satya Bumi bersamaSIEJ serta delapan organisasi lain di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Maret 2023.Kronologi kejadian dan penjelasan lengkap soal acara kami paparkan disini. [1]Tindakan…

Details

Siaran Pers ASEAN People Forum 2023

Pelemahan demokrasi dan penyempitan ruang sipil di kawasan Asia Tenggara makinmengkhawatirkan. Penilaian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil internasionalmengemukakan bahwa ruang sipil di seluruh negara di Asia Tenggara, atau yang tergabungdalam the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), berada pada rentang terhalang,ter-represi, dan tertutup. Salah satu trend yang menjadi sorotan adalah kriminalisasi pembela HAM menggunakanpasal-pasal…

Details

Demi Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harus Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Atas Kritiknya Terhadap Pejabat Publik

Kasus kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait kritiknya terhadap pejabat publik kian tampak dipaksakan. Proses hukum yang memakan waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memberi kesan keragu-raguan yang nyata dari kepolisian dan kejaksaan dalam melihat ada tidaknya unsur perbuatan pidana dalam perkara ini. Baru pada Senin 6…

Details

GUGATAN KORBAN GAGAL GINJAL TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL CLASS ACTION, MAJELIS HAKIM PN JAKARTA PUSAT HARUS MELANJUTKAN PEMERIKSAAN SUBSTANSI

RILIS PERSTIM ADVOKASI UNTUK KEMANUSIAAN02 Maret 2023SIDANG KE-3 GUGATAN CLASS ACTION GAGAL GINJAL Jakarta (2/3), Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan bersama Keluarga korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) menghadiri Sidang ke-3 Gugatan Class Action No. 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat. Tim Advokasi dan 15 orang keluarga korban hadir PN Jakarta Pusat telah berkomitmen hadir…

Details

Diskusi Pengalaman & Praktik Baik Untuk Mendorong Perlindungan Pembela HAM

Jakarta, 28 Februari 2023 lalu PBHI telah menyelenggarakan Diskusi Terfokus “Penggalian Kebutuhan Korban dan Praktik Baik dalam Advokasi Perlindungan Pembela HAM”. Kegiatan diskusi yang diinisiasi PBHI dengan dukungan The Asia Foundation (TAF) dan International Narcotics and Law Enforcement Amerika Serikat ini bertujuan untuk menghimpun berbagai pengalaman, baik dari segi cara dan strategi dalam melakukan advokasi…

Details

Pemerintah Harus Evaluasi dan Akhiri Pendekatan Keamanan di Papua yang Selalu Menimbulkan Korban Jiwa

Rilis PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pada 23 Februari 2023 terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 nyawa oleh aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang koalisi himpun dari berbagai sumber, termasuk jaringan dan jurnalis, aparat keamanan melakukan penembakan peluru tajam ke arah massa hingga terjadi korban jiwa. Atas hal tersebut kami organisasi…

Details

LAPORAN PBHI TAHUN 2022

Salam Hak Asasi! Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) berfokus pada pemajuan HAM melalui pembelaan korban pelanggaran HAM, pemberdayaan masyarakat, penelitian dan pengembangan, serta advokasi kebijakan HAM. PBHI di tahun 2022 tetap berorientasi pada empat isu strategis hasil Kongres ke-VII, yaitu: Inisiasi dan Perbaikan Kebijakan HAM yang Inklusif dan Progresif; Penguatan Perlindungan…

Details

PBHI 2022 REPORT

Greetings in the name of human rights! The Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI) focuses on the advancement of human rights through defending the victims of human rights violations, community empowerment, research and development, as well as human rights policy advocacy. In 2022, PBHI works with oriented-based in 4 strategic issues, as mandated…

Details