Laporan Masyarakat Sipil untuk UPR Indonesia 2022 tentang Hukuman Mati

Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan terakhir di tahun 2017. Pada periode UPR sebelumnya, Indonesia mendapatkan 14 rekomendasi dari 27 negara…

Details

TIDAK SERIUSNYA POLRI MEMPROSES HUKUM PARA PELAKU KERANGKENG MANUSIA LANGKAT: TERABAIKANNYA HAK-HAK KORBAN DAN ANCAMAN NYATA BAGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT!

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) mengecam keras segala bentuk praktik perendahan dan pengkerdilan martabat manusia yang terjadi di Kerangkeng…

Details

Penjahat HAM Tak Dicopot, Masyarakat #GugatPanglima

Keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afri) bersama dengan Imparsial, KontraS, dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil sebagai kuasa hukum telah melayangkan gugatan terhadap Panglima TNI Jend. Andika Perkasa ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta…

Details

SIGNIFIKANSI RUTAN SEBAGAI AKSELERATOR LAYANAN BANTUAN HUKUM

Rabu, 09 Maret 2022, Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengadakan kegiatan Konsultasi Teknis Pemenuhan Hak Bantuan Hukum bagi Tahanan dan Pengelolaan Status Tahanan dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian di Rutan tahun 2022, yang dihadiri Kepala Rutan dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi se-Indonesia. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) diwakili Sekretaris Jenderal, Gina Sabrina, menyampaikan…

Details

1 HARI 1 OKNUM: PRAKTIK PENYIKSAAN DAN SALAH TANGKAP MENJADI IMPUNITAS POLRI

(28/07/21) Rabu, 28 Juli 2021 lalu. Sekitar pukul 18.52 WIB, tiga mobil berhenti di warung ayah Fikry korban penyiksaan dan salah tangkap anggota POLRI di tepi Jalan Raya Kali CBL, Kampung Selang Bojong, Cibitung, Bekasi Jawa Barat. Polri mengklaim bahwa Fikry dan 8 (delapan) orang lainnya sebagai pelaku Pembegalan yang terjadi di Jalan Sukaraja, Bekasi…

Details

Warga Wadas mendesak Presiden Jokowi untuk Menghapus Izin Penetapan Lokasi Tambang di Desa Wadas!

Warga Wadas sudah menolak rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan, penolakan dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan Izin Penetapan Lokasi Nomor 509/41 Tahun 2018 pada tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo…

Details

Pemerintah Pusat Harus Hentikan Proyek Strategis yang Tidak Layak Ekologis dan Berwajah Bengis

HENTIKAN BRUTALITAS DAN KEBIADABAN APARAT NEGARA DI WADAS! (Selasa, 08/02/22)Sekitar 900an aparat kepolisian dan gabungan TNI dan Satpol PP mengepung Masyarakat Wadas, dengan bersenjata api lengkap. Aparat berdalih melakukan pengawalan atas pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Warga Wadas yang mempertahankan hak atas tanah yang dirampas dengan alasan lahan yang ditunjuk sebagai proyek strategis…

Details

DITAHAN SEWENANG-WENANG HINGGA DIBERONDONG PELURU: PROSES PERSIDANGAN PRA-PERADILAN KRIMINALISASI ABU DAN DIMAN DIBUMBUI SEJUMLAH KEJANGGALAN

Senin, 31 Jauari 2022 Sidang Pra-Peradilan warga Desa Suka Mukti Abu Sairi (Abu) dan Sudiman (Diman) Korban Kriminalisasi dan kebrutalan penggunaan senjata Aparat Kepolisian telah memasuki agenda mendengarkan saksi fakta. Adapun 2 (dua) orang warga Desa Suka Mukti yang ikut serta dalam perjuangan Aksi Damai Abu dan Diman dihadirkan oleh Kuasa Hukum di dalam persidangan…

Details

ASEAN: Regional-bloc under Cambodia Chairship must refrain from legitimising junta and enhance cooperation to address human rights situation in Myanmar

We, the undersigned, express deep concern over the planned visit of Prime Minister Hun Sen, on behalf of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), to Myanmar to meet with the junta representative, General Min Aung Hlaing. The visit is scheduled for 7 January 2022. We call on the ASEAN to refrain from further actions…

Details