Sejak 2 Januari – 29 Desember 2013, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melakukan pemantauan atau penelitian tentang dugaan pelanggaran hak-hak manusia yang difokuskan pada pelanggaran hak-hak tersangka kriminal dan orang-orang yang mengekspresikan kebebasan. Pemantauan ini menggunakan metodologi berbasis pada peristiwa/ kasus (event based methodology) dengan pendekatan pelanggaran (violation approach). Fokus tindak…
DetailsSesudah mengamati berulangnya konflik antara Mabes Polri melawan KKP, PBHI mengusulkan keberadaan Polri dialihkan dari Presiden kepada sebuah Kementerian, apakah di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementeri Hukum dan HAM (Kemenkumham). Karena, konflik ini sudah mengindikasikan dugaan pelanggaran hak-hak manusia yang menimpa seorang yang kebetulan sebagai Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Demikian usulan yang…
DetailsTahun 2014 telah ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) legislatif (DPR, DPD dan DPRD) serta pemilu presiden. Komposisi DPR telah bertambah satu partai politik baru, serta terbentuk dua koalisi, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kedudukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah digantikan oleh Joko “Jokowi” Widodo sejak 20 Oktober. Harapan…
DetailsDengan dalih penghematan APBN, pemerintah rela menjadikan rakyatnya sebagai korban. Betapa tidak, sebelum kebijakan menaikan BBM, harga-harga kebutuhan pokok sudah naik duluan.Sebagai pelipur lara mengatasi dampak kenaikan BBM bagi masyarakat miskin, 15, 5 juta rumah tangga dibagikan BLSM oleh pemerintah dengan alokasi Rp6,32 triliun dengan besaran bantuan Rp150 ribu perbulan. Pembagiannya dikucurkan tiap dua bulan…
DetailsTerbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 22 kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejati Sumbar meninggalkan tanda tanya besar terhadap masa depan pemberantasan korupsi. Sederhananya, akankah penanganan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) berjalan dengan baik jika hanya dengan cara yang biasa-biasa saja? Citra Semu Penanganan Korupsi Mengulang kembali sindiran…
DetailsPENANGKAPAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersama sejumlah tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), patut memproleh catatan apresiasi. Bukan hanya karena korupsi di lembaga penegakan hukum dan atau yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sudah semestinya merupakan salah satu fokus penindakan dan pembongkaran tindak pidana korupsi, keterlibatan Ketua MK merupakan…
DetailsUpaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus-kasus korupsi di dunia peradilan patut diberikan apresiasi positif. Kasus terakhir dimana KPK mencoba membongkar dugaan korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan Ketua MK harus dilhat upaya penguatan MK dan bukan membunuh karakter. MK sebagai lembaga yang menjaga konstitusi merupakan suatu institusi yang sangat penting bagi Indonesia…
DetailsSejak 12 Desember 1997, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 26 Juni sebagai peringatan anti kekerasan atau The International Day In Support of Victims of Torture (hari internasional mendukung korban penyiksaan) atau lebih dikenal dengan istilah hari anti penyiksaan. Budaya Kekerasan Aparat Fenomena kekerasan dan penyiksaan seakan tidak ada habisnya dalam proses penegakan hukum, khususnya…
DetailsProses semangat demokrasi kebebasan berserikat dan berkumpul kembali kembali dicederai, setelah reformasi tahun 1998 demokrasi yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia dengan mengorbankan seluruh darah dan nyawa demi cita-cita mulia menuju nasional demokrasi kerakyatan untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi negara, bukan melaui demokrasi prosedural dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU ORMAS)…
DetailsMomentum 26 Juni 2013 merupakan momentum penting untuk memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional. Sudah 26 (dua puluh enam tahun) paska penandatanganan Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), praktek-praktek penangkapan dan penahanan sewenang-wenang…
Details